by

Paska OTT Bupati Lampura, 11 Unit Kendaraan Dinas Tidak Jelas Keberadaannya

-Daerah-2,378 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Lampung Utara – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-RI, pada Oktober 2019 lalu, yang menjaring Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), sejumlah aset kedinasan yang melekat pada jabatan bupati mulai diverifikasi dan dilakukan pendataan ulang.

Dari data yang diperoleh Media ini sejumlah kendaraan dinas yang melekat pada jabatan Bupati Lampung Utara, berupa satu unit mobil Honda Accord bernomor polisi (nopol) BE 7 J, keluaran tahun 2012; satu unit mobil Fortuner nopol BE 99 J, keluaran tahun 2015; satu unit mobil Prado dengan nopol BE 1 J, keluaran tahun 2015; satu unit mobil Toyota Hiace dengan nopol BE 2099 JZ, keluaran tahun 2016; satu unit mobil Navara dengan nopol BE 9108 JZ, keluaran tahun 2016; satu unit mobil Pajero, kondisi propit, keluaran tahun 2019; satu unit mobil Pajero 4×4, kondisi propit, keluaran tahun 2019; satu unit mobil X Pander, kondisi propit, keluaran tahun 2019; satu unit mobil Inova, nopol BE 1940 YY, keluaran tahun 2019; satu unit mobil Terano, nopol BE 25 J, tanpa tahun keluaran; satu unit mobil Honda CRV, nopol BE 1074 JZ, keluaran tahun 2018.

Menurut keterangan Kepala Bidang (Kabid) Investasi Daerah, A. Riskal Fistiawan, kesebelas unit kendaraan dinas tersebut merupakan hasil pendataan yang tercatat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara.

“Ya, ini data yang ada pada kami. Dalam hal peruntukan dan keberadaannya saat ini, ada di Bagian Umum Sekretariat Pemkab. Lampura,” aku A. Riskal Fistiawan, saat dikonfirmasi, Rabu, (26/2/2020), di ruang kerjanya, seraya menyampaikan untuk inventarisasi aset lainnya dapat ditanyakan langsung ke Bagian Umum Sekretariat Pemkab. Lampura.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab. Lampura, Herwan, membenarkan, jika terdapat sebanyak 11 unit mobil kedinasan jabatan Bupati Lampura.

“Benar, ada sebelas unit kendaraan dinas yang dipergunakan untuk jabatan Bupati Lampura,” aku Herwan, saat dikonfirmasi, Rabu, (26//2/2010).

Dijelaskannya, enam unit kendaraan dinas tersebut saat ini dipergunakan oleh Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo.

“Sebanyak enam unit dipergunakan untuk kedinasan Plt. Bupati Budi Utomo,” terangnya.

Tiga unit mobil dinas lainnya, kata Herwan, yakni Honda Accord, Pajero profit, dan Pajero profit 4×4, masih berada di dalam rumah jabatan Bupati Lampura.

“Ketiganya dalam kondisi layak pakai. Satu unit mobil berupa Terano dengan nopol BE 25 J dipergunakan oleh Kepala BKPSDM,” bebernya, seraya menyampaikan satu unit mobil jenis Honda CRV dengan nopol BE 1074 JZ, sedang dalam perbaikan di Bandarlampung.

Saat ditanyakan terkait adanya informasi pembelian dua unit mobil jenis Alfard dan Robicon, dirinya menegaskan jika pembeliannya tidak dapat direalisasikan.

“Kedua unit mobil itu memang sempat dianggarkan pembeliannya. Namun, disebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan, jadi, ya, kedua mobil itu tidak jadi untuk dibeli,” papar Herwan.

Dirinya juga mengatakan, untuk inventarisasi aset yang ada di dalam rumah jabatan Bupati Lampura tidak ada yang berubah.

“Untuk aset daerah yang ada di dalam rumah jabatan Bupati, tidak ada yang berubah maupun berkurang,” jelasnya.

Dirinya juga menyampaikan dalam waktu dekat akan mengajak awak media ini untuk melihat secara langsung aset mobil maupun inventaris properti yang ada di dalam rumah jabatan Bupati Lampura. (Hamsah)

News Feed