by

Ketegasan Pemimpin Kabupaten Pesisir Barat Dipertanyakan Publik

-Daerah-1,019 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Pesisir Barat Lampung – Lima tahun ampair usai masa jabatan bupati pesisir barat pasca memekarkan diri dari kab lampung barat,

Lima tahun bukan waktu yang singkat memimpin satu wilayah untuk memperbaiki ekonomi rakyat, banyak hal di pertanyakan publik tentang ketegasan selama lima tahun Dari berbagai segi,

Yang banyak di soroti berbagai pihak yang di dapat dari beberapa nara sumber tim koran pemberitaan korupsi, selama adanya bantuan pemerintah yang di angarkan untuk desa/ pekon Dana Desa. Pelaksanaan yang terjadi di beberepa desa/pekon sangat memperihatinkan pembangunan yang di angarkan begitu besar namun pengerjaanya cendrung dan di duga asal asalan. Pembangunan yang di laksanakan di pekon pekon/desa tidak bertahan lama hanya dalam hitungan bulan telah hancur seolah seperti pembangunan lama namun hal hal di atas terus di biarkan tanpa mengintruksikan kepada intansi intansi yang di beri hak untuk menindak pembangunan yang dilaksanankan yang mnggunakan angaran desa begitu besar,

Seharusnya seorang pemimpin memberi perintah baik kepada Insfektorat DPMD agar memberi peringatan atau sanksi tegas kepada oknum oknum peratin/kepala desa yang di duga cendrung hanya asal melaksanakan pembangunan tanpa transparan kepada masarakat dan tidak mementingkan kualitas bangunan yang dilaksanakan, sudah barang tentu itu merugikan masarakat dan negara.

Pemalakan liar bukan rahasia umun lagi di mata masarakat. Sama sang bupati seolah diduga tutup mata. Padahal sebagai seorang pemimpin berhak memberi perintah kepda intansi terkait untuk mncegahnya tapi realita yang ada hutan hutan di pesisir barat kini mulai tergerus hilang dan banjirpun tak lagi bisa di elakan karena hutan telah gundul tanpa pohon yang dulu kokoh berdiri,

Pencurian benih lobster masih terus berlanjut di lautan pesisir barat, walau penegak hukum telah pernah menindak para pelaku tapi kenyatanya di pinggir pinggir pantai masih terjadi pencurian benih lobstr tersebut,

Para pengusaha tambak di beberapa media terus di gaungkan adanya dugaan penyalahgunaan para pengusaha tambak udang yang di duga kuat menyalahi aturan dan undang undang, Serta tidak memanpaatkan tenaga lokal atau pribumi hampir merata semua pekerja berasal dari luar kabupaten pesisir barat,, Padahal amat banyak penduduk lokal yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur tapi bupati pesisir barat diduga berpangku tangan,

Bila lima tahun kedepan sang pemimpin pesisir barat haruslah yang benar benar mementingkan kesejahtraan rakyat mempunyai ketegasan dalam memimpin agar pesisir barat lebih maju sejahtera makmur dan merasakan keadilan yang selalu di dambakan oleh semua lapisan masarakat. KPK Pesisir barat Lampung ( tim)

News Feed