by

Yakob: Hasan Tomu Jangan Termotivasi Jadi Ketua KPUD Mamberamo Raya!

-Politik-348 views

KPK | Jayapura Papua – Pertarungan Hasan Tomu (HT) staf KPUD kabupaten Mamberamo Raya versus ketua KPUD-nya Yesaya Dude (YD), masih berlanjut di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu {DKPP}.

Baik pengadu HT maupun teradu YD saat sidang kedua tentang dugaan pelanggaran kode etik itu digelar pada 23 januari 2020 (kamis) lalu, diketahui masih belum ada bukti-bukti dari kedua pihak yang dimintai pemeriksa (DKPP).

Menanggapi masih bergulirnya sidang pemeriksaan bagi kedua komisioner KPUD Mamberamo Raya, kepada awak media ini ondoafi sekaligus kepala suku kampung Papasena distrik Mamberamo Hulu – Dabra, pun ikut angkat bicara.

Menurut ondo bernama Yakobus Dude ini, dirinya sama sekali tidak mengintervensi polemik di internal KPUD Mamberamo Raya, antara komisioner HT dan ketuanya yang sudah dan sedang ditangani DKPP, namun dirinya merasa perlu bersuara sebagai anak asli suku Batero kabupaten Mamberamo Raya.

“Saya sama sekali tidak mau mengintervensi persoalan antara pak Hasan Tomu dan ketua KPUD pak Yesaya Dude. Silakan sidangnya berjalan tapi harus benar-benar objektif, akurat, jujur, adil dan bersih dari motivasi tertentu.

Alat bukti yang diperlukan pun saya dukung pihak pemeriksa dari DKPP, untuk menimbang dan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang bersih. Baik bapak pengadu maupun yang menjadi teradu.

Satu saja yang saya minta mewakili semua komponen masyarakat adat yang berada di suku Batero, Kawera, suku Bausi, suku Airu dan suku Siwaya, dan semua yang namanya anak adat asli Mamberamo Raya, saya harap dan meminta supaya tidak boleh sedikitpun ada motivasi atau ambisi tertentu di hati saudara atau bapak Hasan Tomu.

Tolong catat dan camkan pesan saya!. Kalaupun secara aturan bapak Hasan Tomu nanti harus jadi ketua KPUD Mamberamo Raya karena terbukti YD bersalah, silahkan saja. Itu urusan internal mereka, saya tak mungkin bisa melawan aturan.

Lagi perlu diingat oleh pak Hasan, ya saya harap dia baca berita saya nanti. Ingat, tapi jangan pernah pak Hasan itu ada motivasi untuk menendang keluar dari kursi ketua pak Yesaya Dude.

Jika murni karena mengoreksi atau tak senang dengan kinerja dan kepemimpinan pak YD misalnya, itu urusan kalian di KPUD. Jadi saya mohon jangan sekali-kali karena motivasi tertentu, apalagi untuk jadi ketua. Masih ada kok anak asli Mamberamo yang mampu.” Seru Yakob menegaskan, pasalnya ada rumor HT berhasrat menjadi ketua lembaga penyelenggara pemilu itu menyingkirkan YD.

Ondoafi kampung Papasena 1 ini menambahkan, dirinya bersama seluruh orang asli Mamberamo Raya sudah saatnya bangkit dan mandiri, untuk memimpin di negerinya sendiri, khususnya untuk KPUD dan institusi vertikal lainnya selain Organisasi Perangkat Daerah (Pemda).

Yakob yang kerap disapa juga Jack ini menekankan secara tegas di depan wartawan koran pemberitaan korupsi {KPK}, bahwa pihaknya menolak tegas orang dari suku lain untuk menduduki posisi ketua Komisi Penyelenggara Pemilihan Daerah {KPUD} kabupaten Mamberamo Raya.

“Ini otsus!. Kita masih berada di era otsus yang memeberi kewenangan sesuai UU 21 tahun 2001 untuk OAP (orang asli Papua, red) juga bisa tampil jadi pemimpin di negerinya sendiri. Jadi siapa pun anda yang bukan orang asli Mamberamo Raya, tolong pahami dan beri ruang kepada putera-puteri asli Mamberamo Raya untuk bangkit dan bisa tampil memimpin di negerinya sendiri.

Yang terakhir dari saya, kalau memang bapak Hasan Tomu itu sama sekali tidak pernah bersalah atau melakukan pelanggaran selama jadi komisioner di KPUD Mamberamo Raya, saya secara pribadi bersama masyarakat adat yang ada kami salut.

Tapi saya mau kasih tahu satu hal, jangan sampai saudara juga ada kesalahan selama jadi komisioner di daerah kami, lalu mau mencari muka dengan  temuannya itu lalu ingin menjatuhkan pak Yesaya Dude.

Sekali lagi, jika anda – pak Hasan Tomu, bersih dan semata-mata hanya ingin melaporkan indikasi temuan atas kinerja ketua anda dalam lingkup internal KUPD, saya salut dan bangga untuk anda. Tapi semoga dalam diri pribadi anda tak ada motivasi untuk jadi ketua. Tolong pertegas bahasa saya ini!.” Tekan Ondoafi kepada wartawan menutup penyampaiannya.

Adapun untuk diketahui, perkara dengan nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 yang mana sudah 2 kali dilakukan sidang ( di Mapolda Papua pada kamis, 12 desember 2019 dan sidang kedua pada 23 januari 2020}, pengadu Hasan Tomu mengadukan ketuanya lantaran membocorkan dokumen rahasia KPU.

Dokumen tersebut terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk 3 partai politik yang dinyatakan terlambat diserahkan ke KPUD Mamberamo Raya, serta dilaporkan sebanyak 11 kali Yesaya Dude absen dari setiap pleno yang dilakukan KPUD Mamberamo Raya sejak bulan maret hingga september 2019.

Mengenai ke-2 alasan HT melapor ketuanya sendiri ke DKPP tahun lalu, juga sudah diberi bantahan oleh Yesaya Dude. Tentang dokumen LPPDK, YD katakan di depan tim pemeriksa DKPP kalau dokumen tersebut memang bukan dokumen rahasia yang harus dipublikasikan.

Kemudian terkait 11 kali mangkir dari pleno KPUD yang digelar, YD pun sudah menanggapi dengan beberapa alasan yang diberikan, salah satunya karena sedang melaksanakan tugas di Jayapura.

Bantahan ketua KPUD juga diberikan untuk laporan Hasan tentang adanya surat peninjauan kembali YD atas pergantian mantan sekretaris KPUD Mamberamo Raya, ke sekretaris jenderal (SEKJEN) KPU RI di Jakarta. {•Jeffry, JRW•}

News Feed