by

Ketua KAMPAK: Kepala BPKP Provinsi Papua Harus Segera Dicopot!

-Daerah-607 views

KPK | Biak – Bulan november 2019 yang baru saja terlewati, LSM Kampak Papua telah mendatangi Direskrimsus Polda Papua berdasarkan supervisi tindak pidana korupsi yang diberikan, terkait Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK) tahun anggaran 2017.

Mengenai dana prospek yang sudah dilaporkan ke Polda Papua, lembaga penegakkan hukum itu menyarankan supaya LSM KAMPAK mendatangi BPKP perwakilan Provinsi Papua, agar meminta hasil audit kerugian keuangan negara di Pemda Biak Numfor. Tak memakan waktu lama saran Direskrimsus itu dilaksanakan lembaga independen ini.

“Saran Polda sudah kami lakukan. Kami sudah mendatangi pihak BPKP di kantornya. Dari pantauan kami, BPKP sejauh ini belum bisa menyelesaikan hasil audit perhitungan keuangan negara terkait 26,6 Milyard Dana Prospek.

Saat jumpa dengan kepala bidang Auditor Investigasi Keuangan Negara, beliau mengatakan bahwa proses itu nanti pada bulan januari 2020. Jadi beliau hanya katakan; “silahkan cek di Biak.”

Kami berkoordinasi dengan ketua Forum Kepala Kampung sebagai pelapor, kemudian kami juga sudah mendatangi kepolisian Biak Numfor dan menanyakan sudah sejauh mana tingkatan penyelesaian Dana Prospek itu.

Hasil yang kami peroleh, kapolres malah mengatakan sedang menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dahulu”. Tekan Sekjen Kampak dengan nada heran.

Johan Rumkorem mengatakan, lambannya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara yang terjadi, membuat pihaknya makin kuat mempertanyakan soal netralitas dan profesionalitas dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan {BPKP}, yang beralamat kantor di Pasir 2 distrik Jayapura Utara kota Jayapura itu.

” Kami lihat BPKP seolah-olah membiarkan proses perhitungan ini berlarut-larut, atau sengaja mengulur waktu, agar proses penegakkan hukum terhadap oknum-oknum terduga korupsi di Biak itu lamban untuk diproses hukum.

Bukan hanya masyarakat di Biak, kami LSM pun sangat menduga bahwa BPKP pasti ada main mata dengan oknum-oknum pejabat Pemerintah Daerah kabupaten Biak Numfor, sehingga proses perhitungan sampai saat ini belum final dilakukan.

Hasil perhitungan akurat dan valid BPKP-lah menjadi dasar hukum Polda Papua untuk turun melakukan penyelidikan dan penyidikan di kabupaten Biak Numfor ini. Selain lakukan pengawasan dengan perhitungan keuangan negara, pesan kami juga BPKP harus serius melakukan investigasi terkait pembangunan di kabupaten Biak Numfor.” Tegas Rumkorem sebagai pimpinan KAMPAK.

Kepada wartawan media ini, sekjen KAMPAK meminta kepada Kepala BPKP Pusat untuk mencopot Kepala BPKP Provinsi Papua, karena dinilainya tidak serius bangun Papua dan juga tidak serius untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara.

“Ini ada apa?. Kok negara sudah rugi tapi masih saja terkesan mandek dan seperti vakum BPKP itu soal audit kerugian yang dipercayakan kepada institusinya. Kalau benar BPKP sedang bermain mata, kami jelas akan menyurati BPKP pusat, supaya ketua BPKP Provinsi Papua dicopot saja dari jabatannya. Seruan dan sorotan kami ini juga termasuk  buat kabid investigasinya di kantor BPKP,” bilang Johan.

“Kami tegaskan, kalau memang ada yang menghambat proses perhitungan kerugian negara untuk keuangan negara ini, harus orangnya dicopot saja!. Kami tetap mendukung visi dan misi Presiden untuk peran serta masyarakat guna mencegah adanya Tindak Pidana Korupsi. Iniikan sudah tertuang dalam UU RI.

UU no 31 Tahun 1999 Pasal 41 jo UU nomor 20 tahun 2001, sudah sangat jelas. KPK juga menggunakan UU tersebut, maka kami masyarakat juga menggunakan aturan tersebut, ditambah lagi adanya Perpres nomor 71 tahun 2000, sebagaimana dikuatkan dengan PP nomor 43 tahun 2018 tentang; Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saya kira fungsi dari KEPOLISIAN, BPKP, bahkan KEJAKSAAN dan KPK  adalah menyelamatkan keuangan negara dan juga mempercepat pembangunan nasional, khususnya di Tanah Papua. Kami tetap datangi Polda Papua dan BPKP Provinsi Papua untuk melakukan aksi demo nanti!.

Oleh sebab itu, kami minta Kepala BPKP Provinsi Papua harus dicopot karena jelas kami menduga dia memelihara korupsi dan sengaja memperlambat proses audit keuangan negara terkait dana Prospek Tahun Anggaran 2017, yang diduga kuat merugikan keuangan negara sebesar 26,6 miliard.

Laporan tersebut sudah masuk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 inipun belum ada hasilnya. Hal ini menjelaskan bahwa citra “Penegakan Hukum” di Tanah Papua ini buruk. Masa proses auditnya sampai memakan bulan?. Di tengah kecanggihan teknologi kaya begini menyelesaikan sebuah perhitungan bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan ya?. Kami minta kasus ini ditangani saja KPK RI.

Ada pernah pernyataan bapak Kapolri waktu itu, termasuk juga pernyataan Presiden dan pernyataan Jaksa Agung saya ingat betul, yang menyatakan sikap bahwa siapapun dia, entah itu institusi yang ikut bermain harus diproses. Wartawan pasti tahu komitmen para petinggi negara ini tentang pernyataan memberantas korupsi di tanah air.

Kami melihat bahwa kasus Dana Prospek ini sudah dua tahun diulur alias sengaja, belum lagi kejahatan korupsi yang sudah lama kami laporkan di kabupaten Biak Numfor ini. Kami rasa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu di lembaga penegak hukum kita di Papua, sehingga terjadinya  pembiaran korupsi yang terus berlanjut.” Tekan Sekjen KAMPAK.

Ketika awak media ini menanyakan sudah sejauh mana penanganan penegakan hukum di Polres Biak Numfor, Johan sangat menyayangkan keseriusan kelambanan penegakan hukum yang ada. Dia heran proses auditnya begitu lama dan membuat Polres Biak terus menunggu.

“Kami sudah laporkan ke Polres Biak Numfor, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau sudah penyidikan, berarti sudah ada barang bukti. Jelasnya ketika kami konfirmasi, kasus ini sudah dilimpahkan ke BPKP di Jayapura.

Tugas BPKP adalah menghitung kerugian Negara. Setelah dihitung lalu kerugiannya, lalu diserahkan ke Polda Papua untuk lidik di lapangan. Jika terjadi kerugian negara maka penyidik kepolisian berwenang menetapkan tersangka.

“Itu yang kami minta supaya kalau memang proses penegakan hukum ini sudah dilakukan secara sistematis dan efektis, maka tolong segera tetapkan tersangka oknum-oknum pelaku korupsinya biar publik Biak dan Papua pun ketahui bersama!!!,” pinta Rumkorem.

Ditambahkan Johan bahwa dana prospek tahun 2017 itu sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat, tetapi sejauh ini dan pada kenyataannya masyarakat tidak serta merta secara merata merasakan dana tersebut.

“Dana ini diperuntuhkan untuk kegiatan-kegiatan lain di kampung dan kelurahan. Ini tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya. Juknis Gubernur kan sudah jelas tentang tujuan, sasaran dan maksud dari dana prospek tersebut. Terkait Dana Prospek kami minta supaya BPKP harus serius dan jangan main-main!. Ini uang negara dan uang masyarakat Papua yang adalah juga rakyat Indonesia.

lewat wawancara panjang dengan media nasional koran pemberitaan korupsi ini, saya sangat menyampaikan rasa kekecewaan kepada Institusi Penegak Hukum di Tanah Papua, khususnya di kabupaten Biak Numfor yang lamban, vakum dan cenderung lebih memilih Pemerintah Daerah dibandingkan masyarakat.

Penegakkan Hukum di kabupaten Biak Numfor ini tidak Efektif dan tidak Transparan!, dan Tidak menjunjung tinggi UU KIP (keterbukaan informasi publik, red). Bahkan yang kami pantau, kadang institusi ini justru selalu berdiskusi dengan Pemerintah Daerah.

Bicara penegakkan hukum dan efek jera, jangan selalu cuma mau koordinasi dan lakukan pembinaan saja. Tegakkan hukum sebenar-benarnya biar generasi berikutnya kerjanya jujur, bersih dan takut akan Tuhan.” Pungkas Johan lagi.

Harapan pria asli Biak Timur yang sudah lama menjadi penggiat anti korupsi ini, dia berkata tak akan pernah tinggal diam sampai sederet kasus korupsi di pemda Biak bisa terkuak semua, dan para oknum pelaku korupsinya bisa digiring ke meja hijau dan menjalani hukuman, biar ada efek jera yang kongkrit kepada mereka.

“Yang menjadi harapan kami bahwa kejahatan korupsi di kabupaten Biak Numfor ini jangan dilihat sebelah mata saja. Kami juga bagian dari NKRI, dan Biak ini merupakan daerah yang strategis dengan Pangkalan Militer.

Lalu bagaimana masyarakat indonesia ini kuat kalau korupsi merajalela dan kemiskinan semakin meningkat, pembangunan tidak merata. Maka untuk itu kami jelas meminta agar TNI, POLRI bersama seluruh komponen masyarakat supaya ambil bagian serta ikut menyelesaikan masalah yang ada di kabupaten Biak Numfor ini.

Sebelum menutup keterangan saya, saya pertegas kembali bahwa laporan dana prospek tahun 2017 ini berdasarkan temuan BPKP dan aduan masyarakat. Di sana ada dua alat bukti. Temuan BPKP itu menjelaskan bahwa anggaran Tahun 2016 dipakai untuk bayar yang dipakai tahun 2015.

Lalu di tahun 2017, dipakai lagi untuk bayar tahun 2016, ini yang tidak ada dasar hukumnya (masih ditelusuri bukti-buktinya). ini Dana Otsus untuk masyarakat sekali lagi saya mau kasih tahu. Berpatokan pada Juknis Gubernur, sehingga tidak bisa pakai istilah pakai bayar-pakai bayar segala.

Inikan aturan  jadi saya pikir istilah pakai bayar itu kamu stop sudah!. Dana otsus ini uang negara dan sudah terlalu jelas diperuntukkan untuk orang asli papua. Kalau sudah diketahui bersama bahwa itu uang negara atau uang rakyat, maka mengelolanya pun harus ektra hati-hati dan dengan kejujuran dan takut akan Tuhan, supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan rakyat.

Pengelolaan yang salah itu sangat jelas menuai kekecewaan dari masyarakat. Oh mereka mengeluh sekali karena dana otsus tidak dirasakan sama sekali faedahnya oleh masyarakat di kampung-kampung. Makanya masyarakat lapor ke institusi penegak hukum.

Oleh sebab itu kami minta BPKP segera bertindak cepat guna menyelesaikan persoalan tersebut, jangan main-main mata lagi dan  berhenti sudah dengan kegiatan busuk itu!!!. Terus terang saya sangat dongkol sekali dengan model penegakkan hukum yang seperti jalan di tempat ini.

Menambahkan pemberitaan ini untuk ade wartawan tambahkan dalam beritanya, kami dari LSM KAMPAK Papua sangat menyoroti APBD Biak yang lima tahun  disclaimer, yang mendapat opini jelek dari BPK.

Mungkin tahun ini prestasi buruk itu bertambah menjadi enam. Hal ini bukan berarti kami pegiat anti korupsi ini mundur, terus takut dan data kami tidak lengkap, tidak sama sekali. Data yang selalu kami sampaikan lewat publik itu data dari APBD.

Kalau ada pernyataan bilang bahwa data yang kami sampaikan itu adalah Hoax, berarti APBD Biak juga Hoax dan tidak benar sama sekali, karena data yang kami laporkan itu adalah data APBD yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah Daerah.

Kalau ada oknum di Pemda Biak yang katakan Hoax, sekali lagi itu berati yang Hoax itu APBD, DPRD Biak, dan PEMDAnya karena kesepakatan ini mungkin kesepakatan Hoax alias Pembohongan Publik semata yang asal dibuat-buat untuk menipu diri sendiri dan rakyat. Iya kan?.

Saya tambahkan lagi, Data 26 miliard lebih yang sedang diaudit oleh BPKP, juga ada data GURU Kontrak senilai 18 miliard, Dana BOK senilai 2,3 miliard dan dana peminjaman 100 miliard yang saat ini belum dipertanggungjawabkan sama sekali.

Kok bilang Hoax?!. Kamu sudah pinjam uang baru kamu bilang Hoax lagi?!. Saya berharap setiap tahun itu harus ada pemeriksaan kesehatan untuk para pejabat daerah di sini (Biak,red) jangan-jangan mereka ini ada kena sesuatu sampai lupa-lupa ingatan.” bilang Johan keheranan.

Membantah serta menolak pernyataan tersebut, Sekjen LSM KAMPAK Papua Johan Rumkorem mengatakan bahwa itu pernyataan modus akal akalan saja. “Kami tidak menghiraukan hal semacam itu, tapi kami tetap mendukung penuh pihak penegak hukum kejaksaan dan kepolisian serta KPK.

Kami masyarakat mendukung tetapi penyelenggara hukum pun harus serius (oknum penyidik dan penuntut), jangan sampai kami balik arah tuntut Papua Merdeka baru kalian bilang makar dan pembelot lagi terhadap negara.

Itu yang kami minta bagaimana menyelesaikan kasus korupsi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Lalu sekedar untuk diketahui, aksi demo nanti yang kami tidak tuntut adalah keadilan hukum di kabupaten Biak Numfor Pulau Mambri ini. Kenapa demikian?, karena korupsi jelas merupakan kejahatan luar biasa dan penyakit sosial yang harus di berantas bersama oleh negara dan rakyat.” Tutup Johan dengan lantang. •Herry, Jeffry•

News Feed