by

Kepala SD Baso 1 Mamberamo Hulu Keluhkan Hak Guru

KPK | Jayapura, Papua – Sebut saja namanya Habel Mallo, guru sekaligus kepala sekolah di Sekolah Dasar Inpres Baso 1 di distrik Mamberamo Hulu kabupaten Mamberamo Raya.

Pria yang sudah memutih rambutnya ini dan 29 tahun mengabdi di daerah yang termasuk jauh dan cukup sulit jangkauannya (hanya melalui sungai Mamberamo), kepada wartawan media nasional ini akhirnya mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini dia pendam.

Dari ungkapan guru Habel, sejak tahun 2019 lalu ada sederet masalah yang menimpa nasib para guru di Mamberamo Raya. Masalah tersebut berhubungan dengan hak-hak guru yang dirasa dipermainkan oleh oknum-oknum ASN tertentu di internal OPD Dinas Pendidikan itu sendiri, termasuk oknum Bendahara Dinas.

Terkait hak-hak yang dilecehkan oknum-oknum tertentu dinas kepada para pahlawan SDM itu, secara pribadi untuk apa yang dialami kepsek SD Baso 1, berikut unek-uneknya Habel Mallo di hadapan awak media koran pemberitaan korupsi beberapa hari lalu (14/02).

“Tahun 2019 lalu kami Guru-guru yang ada di kabupaten Mamberamo Raya punya masalah dengan instansi kami Dinas Pendidikan. Yang paling besar dan menonjol masalahnya yaitu soal hak-hak para guru yang tidak dibayarkan oknum bendahara dinas, karena yang bersangkutan kabur keluar dari kabupaten Mamberamo Raya. Ke Biak atau ke mana, saya tidak tahu.

Masalah itu sudah dilaporkan ke Polda Papua. Kelanjutan penanganan kasusnya seperti apa, tapi yang jelas saya kasih tahu tentang masalah ini, ada sebagian guru yang saya dengar sudah menerima dananya tetapi ada juga yang masih belum, termasuk saya. Staf honor saya hanya satu orang yang sudah terima, tapi sisa tiga orang yang belum.

Tahun 2019 kemarin, gaji 13 dan gaji 14 itu saya belum terima, termasuk gaji saya untuk bulan Juni dan bulan Juli. Begitupun Operasional sekolah ada beberapa triwulan yang kami di SD Baso 1 belum terima sama sekali, termasuk dana insentif.

Yang lebih mengherankan lagi, dana Bimtek kami sangat kecil. Kadang diterima 500 ribu, seperti itu. Kami duga dana Bimtek ini dipakai oleh oknum-oknum tertentu yang menangani dana itu di dinas pendidikan Mamberamo Raya.

Coba bayangkan macam saya yang tugasnya jauh ini, dengan dana 500 ribu untuk mengikuti Bimbingan Teknis di kabupaten itu apa cukup?!. Inikan sama saja menyulitkan dan malah mempersusah kami. Untuk transportasi pergi-pulang saja sudah tidak cukup. Dan masih ada sejumlah kasus lain juga yang kami para guru di Mamberamo Raya ini rasakan.” Ungkap Habel.

Mengenai Bimtek tadi, kepsek asli Genyem kabupaten Jayapura yang sudah aral melintang mendharma-bhaktikan dirinya bagi kemajuan SDM di Mamberamo Raya, menambahkan kalau kasus tersebut pihaknya sudah melaporkan ke Polres Mamberamo Raya.

Alhasil, sampai saat inipun dirinya (Habel) belum mendengar ada realisasi dari laporan para guru, yaitu terkait anggaran Bimtek yang diduga kuat telah ditilep oleh oknum-oknum tertentu yang dipercayakan bupati Mamberamo Raya, untuk menangani dan mendistribusikan dana yang mutlak menjadi hak para guru itu.

“Soal dana untuk kegiatan Bimtek ini kami Guru-guru sudah pernah melapor ke Polres Mambera Raya tahun lalu. Yang kami heran, ketika mereka yang terkait dengan dana bimtek ini dipanggil pihak Polres, mereka ditanyai secara tertutup tanpa melibatkan kami untuk ikut mendengar.

Jika pihak penyidik menjunjung tinggi transparansi, karena ini murni menyangkut hak-hak kami yang juga adalah Abdi Negara dan ASN, di depan penyidik mereka-mereka yang tangani dana bimtek itu harus benari dan jujur bicara supaya semua guru dengar langsung to…?!.” Ujar kepsek Mallo dengar nada kesal.”

Dikonfirmasi ondoafi kampung Papasena tentang kebenaran adanya kegaduhan terkait dana bimtek guru kabupaten Maberamo Raya, yakni yang dilaporkan Habel bahwa terkesan ada ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyaluran jatah bimtek itu, ondo bernama Yakobus Dude ini turut mengakuinya.

“Oh iya hal itu benar. Soal mereka, Guru-guru itu lapor ke Polres Mamberamo Raya saya juga ketahui. Begitupun menyangkut keluhan mereka atas hak-hak para guru saya sudah beberapa kali mendengarnya. Secara pribadi saya memang kasihan dan prihatin sama mereka para guru, apalagi yang kerjanya giat dan lokasi tugasnya jauh. Iya kan?. Soal kesejahteraan mereka penting.

Di dinas mereka sendiri yaitu dinas pendidikan, ada dua inisial oknum yang memang mereka curigai dan patut diperiksa secara baik oleh Polres setempat maupun Polda Papua. Yaitu EO dan FW. Mungkin ada oknum-oknum yang lain, Guru-guru mereka lebih tahu karena merekalah yang rasakan dan alami sendiri nasibnya. Ya kalau bisa oknum-oknum itu diganti saja dengan yang bisa kerja jujur dan takut akan Tuhan.” Tambah Yakob.

Hal lain yang dikeluhkan Habel di depan wartawan media KPK, ialah menyangkut paket kegiatan pengadaan buku-buku penunjang peserta didik di setiap sekolah, terutama pada sekolah yang jauh apalagi yang punya tingkat kesulitan jaungkauannya tinggi.

Kepsek Baso 1 bahkan menduga ada indikasi pelanggaran dalam kegiatan pengadaan buku-buku sekolah tersebut, yaitu oleh oknum kontraktor atau penyedia yang disebutkannya mantan anggota DPRD Mamberamo Raya. Dalilnya, ditemui fakta setelah dicari di gudang dinas kalau buku-buku yang diadakan itu ada pula yang tidak sesuai kurikulum sekolah.

Beber kepsek asli kampung Sermai di lembah Grime ini, karena terkendala kurangnya biaya operasional untuk mendistribusikan buku-buku paket yang seharusnya sudah ada di setiap sekolah untuk dipakai menunjang siswa, akhirnya hanya beberapa buah buku saja yang bisa diambil kepsek atau staf guru untuk mengajari anak didiknya (murid, pelajar atau siswa belajar) tanpa panduan buku paket.

“Kami memang masih sangat kesulitan untuk bisa membawa buku-buku paket penunjang ke sekolah di tempat tugas. Kenapa?, karena operasional kami di medan tugas yang cukup jauh sana menurut pengalaman kami yang sudah lama mengabdi, kami jujur rasakan masih belum cukup sama sekali.

Coba hitung saja ongkos transport untuk naik ke tempat tugas. Syukur kalau ada BBM murah masuk di Kasonaweja bisa kami beli. Kali 1 liter berapa?, dan butuh 3 Drum untuk naik ke tempat tugas saya. Apalagi bayangkan medan yang lebih jauh lagi.

Lalu untuk ongkos pikul dan angkut buat orang yang kita suruh atau minta bantu bagaimana?. Dan buat keperluan guru sendiri?. Kadang kami dikasih hanya 10 juta. Menurut kami uang sebesar itu belum sesuai dengan kondisi dan situasi dari medan tugas pelayanan kami. Harus terukur agar memenuhi rasa keadilan bagi guru yang tugas dekat maupun jauh.

Oleh sebab itu terkait fakta akan kebutuhan ini, ya saya sebagai pimpinan SD Baso 1 sangat mengharapkan ada pertimbangan dinas pendidikan, dan kemudian menghitung kembali dengan melihat kondisi riil yang kami hadapi di lapangan.

Setelah diketahui dengan sebenarnya kondisi riilnya yang kami kerap alami, harapan kami dinas bisa merubah angka tersebut agar ada keadilan dan keseimbangan bagi kami, tentunya dalam menunjang tugas-tugas pengabdian kami demi berkarya bagi pembangunan Sumber Daya Manusia anak-anak Mamberamo Raya.”

Wartawan KPK sebelum berita ini dipublikasi, beberapa kali telah mencoba untuk mendapat konfirmasi kepala dinas pendidikan kabupaten Mamberamo Raya, tapi sayangnya nomor ponsel kadis yang bersangkutan belum sama sekali diperoleh.

Informasi yang diperoleh dari beberapa nara sumber yang dikenal termasuk Habel Mallo dan juga Yakobus Dude sendiri, disampaikan kalau sudah terjadi pergantian kepala dinas pendidikan di Mamberamo Raya beberapa waktu lalu. Sayangnya, baik kadis yang lama maupun yang baru tak ada seorangpun yang mengetahuinya.

Seruan untuk Bupati Mamberamo Raya

Kepala sekolah SD Inpres Baso 1 melalui media ini sangat mengharapkan adanya perhatian serius bupati kabupaten Mamberamo Raya. Harapan Habel pula, ia meminta bupati Dorinus Dasinapa jika terpilih memasuki periode kedua nanti, dapat lebih fokus mengawasi pembangunan SDM yang ada, terlebih utama mengawasi kinerja dan aktifitas pengelolaan keuangan pendidikan yang dikelola instansi Dinas Pendidikan itu sendiri.

“Saya hanya mau titip pesan saja buat bupati kami yang kami hormati bapak Dorinus Dasinapa. Sebagai orang pamong yang punya banyak pengalaman di pemerintahan, kalau boleh bapak bupati tingkatkan pengawasan sebagai kepala daerah, yaitu dengan selalu lakukan monitoring dan sidak ke setiap instansi, tapi terlebih OPD kami dinas pendidikan.

Terlebih soal anggaran buat guru-guru yang kerap bermasalah, saya mewakili teman-teman guru yang ada di Mamberamo Raya meminta bapak bupati memberi ketegasan, agar ada transparansi dan kejujuran dari oknum-oknum yang menangani anggaran-keuangan kami di dinas pendidikan. Itu hak kami!.

Ada uang baru kami bisa semangat pergi ke tempat tugas. Kami juga punya keluarga dan anak-anak yang butuh biaya tidak sedikit makan, untuk sekolah dan kebutuhan hidup lainnya. Bagaimana kami mau naik ke tempat tugas sedangkan hak-hak kami masih tidak jelas untuk dibayarkan?. Semoga bupati dapat membaca serta mendengar unek-unek kami, lalu kemudian membantu menyelesaikan hak-hak para guru.

Harapan kami, jika bapak Dorinus naik kembali lagi jadi bupati, tolong supaya lebih tegas berikan pengawasan dan harus selalu ada di tempat seperti bupati Sarmi Eduard Fonataba, dan selalu lakukan sidak dalam rangka pengawasan dan monitoring ke Dinas Pendidikan kabupaten Mamberamo Raya.” Pesan dan harap Habel mengakhiri unek-uneknya. {•Jefrry, JRW•}.

News Feed