by

Aparat Tidak Hadiri Undangan LSM yang Dimediasi DPRD Biak Numfor

-Daerah-1,718 views

KPK | Biak, Papua – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak Numfor bersama kedua LSM Anti Korupsi kepada media saat jumpa pers di ruang persidangan DPRD, bersama beberapa Anggota Dewan menyampaikan kekecewaan dan kekesalan mereka terhadap kedua Institusi Penegak Hukum yang dinilai tidak koperatif dan terkesan mengabaikan undangan kedua LSM Anti Korupsi yang di mediasi oleh DPRD Biak Numfor.’ Senin(03/02/20)

Ketidak hadiran Kajari dan Kapolres dalam pertemuan kemarin menimbulkan persektif negatif terhadap kedua pimpinan institusi hukum itu. Padahal sebelumnya informasi tentang rencana pertemuan itu sudah di layangkan, berupa undangan tertulis namun tidak tau kenapa dan mengapa kedua pimpinan itu tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Inipun dapat menimbulkan spekulasi beragam dari LMS, DPRD dan juga masyarakat Biak khususnya.

Padahal rencana pertemuan itu di maksudkan kedua LSM agar kedua Institusi Hukum itu dapat mendengar dan memberi jawab sejahu mana perhatian dan keseriusan kedua Institusi itu dalam memerangi dan memberantas Korupsi yang terjadi dan terlihat semakin merajalelah di kabupaten Biak Numfor ini.

Bentuk kekecewaan itu datang dari Willem Rumpaidus, S.Sos, MMP, MM. Politisi Senior, dan juga mantan anggota DPRD 3 periode, juga dirinya pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Biak tahun 1999-2004. Willem kepada media menyampaikan kekesalannya;

” UU No 23 Tahun 2018 dan UU Pemerintahan sebelumnya pada bagian pasal ini tidak pernah terkebiri. DPRD memanggil Lembaga memanggil kelompok masyarakat, bahkan perorangan apabila tidak hadir tiga kali berturut-turut maka, DPRD melakukan classesion dan itu di atur dalam UU, bahwa jika yang bersangkutan tidak menghadiri undangan DPRD maka di pandang Lembaga atau Kelompok Masyarakat atau Perorangan tidak menghargai DPRD dan telah melakukan pelecehan terhadap martahbat dewan. Dan jika martahbat dewan itu di langgar atau di lecehkan, itu bukan 25 anggota dewannya yang di lecehkan, melainkan seluruh rakyat di kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan juga berupa sanksi hukuman 1 Tahun Penjara dengan denda sekian juta yang harus di selesaikan.” Tutur Willem.

Kekesalan yang sama juga datang dari ketua LSM KAMPAK, Johan Rumkorem, SH. Seorang aktivis yang sangat vokal mengangkat kasus-kasus korupsi di Biak Numfor dan tidak pernah mengenal kata menyerah dalam memperjuangkan kebenaran dan membuka tabir kejahatan korupsi yang semakin hari semakin menggila di lakukan oleh para pemangku kepentingan di Negeri ini.

Dirinya Johan saat jumpa pers bersama awak media mengatakan; prilaku buruk dari perencana dan pelaku kejahatan penggelapan uang rakyat harus di perhadapkan dengan hukum dan menaruh mereka di tempat yang paling buruk sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara ini.

“Intinya kejahatan Korupsi jangan di pelihara, jangan di pupuk subur dan jangan di sembunyikan. Itulah komitmen kami dari LSM Anti Korupsi dan kami dengan dukungan masyarakat tidak akan pernah lengah, apalagi menyerah terhadap perilaku kejahatan Korupsi di kabupaten Biak Numfor ini. ‘Bilang JR

Ketika ditanya tentang ketidak hadiran dari kedua pimpinan istansi hukum itu, dirinya Johan menanggapi santai; “Yang jelas ada Langkah-langkah yang akan kami ambil selanjutnya, inikan baru undangan pertama, ada proses selanjutnya, sampai kami mendengar secara langsung tanggapan dan pernyataan serta keseriusan mereka dalam menangani setiap Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan itu harus kita dengar bersama dari kedua Pimpinan Istitusi Hukum itu sendiri secara terbuka.” Pungkas Johan.

Mendengar komentar dari Ketua LSM Kampak Johan Rumkorem, Michael Awon Ketua LSM Forum Peduli Kawasan Byak, pun turut angkat bicara terkait dengan sikap dari kedua Pimpinan Institusi Hukum itu;

” Jujur kami sangat menyesal dan kecewa kenapa sampai undangan kami tidak di hargai, ini merupakan bentuk pelecehan martahbat terhadap kami LSM dan DPRD yang dilakukan oleh kedua Pimpinan Istitusi Hukum itu, Jelas-jelas kami sangat kecewa. Perluh pulah di ingat bahwa ini belum final, kedua Pimpinan Institusi Hukum itu diatas mereka ada yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya kordinasi akan kami lakukan kembali agar rencana baik yang tertunda di hari ini, besok tidak lagi seperti ini tetapi dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Komitmen kami pencuri dan perampok uang rakyat harus di tangkap dan di adili, supaya mereka mengerti apa arti sebuah penderitaan.” ‘Tutur (MA)mengakhiri.” Nando

News Feed