by

Galian C Diduga Ilegal Bernaung di Asosiasi dan Bayar Pajak ke Daerah

-Daerah-1,184 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Pangkalan bun kobar/kalteng – Dari hasil pantauan kami team media KPK dilapangan ada Galian C di desa pasir panjang tranlik yang mana galian C ini di sinyalir tidak mengantongi ijin sama sekali.Team media KPK pun mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pengawas lapangan galian C tersebut,yang berinisial W,

pengawas galian C tersebut mengatakan bahwa, memang benar galian pasir kami ini tidak mengantongi ijin sama sekali tetapi kami bayar pajak ke daerah,selain itu juga kami bernaung di salah satu asosiasi, yang mana asosiasi itu di ketua oleh wakil bupati kobar ,ungkap W.

Masih keterangan dari W, hasil galian C ini kami pakai untuk proyek sendiri dan tidak di perjual belikan,terang W.Dari keterangan pengawas W inipun,kami team media KPK melakukan konfirmasi kepada wakil bupati kobar Ahmadi melalui via sms WA 27/01/2020, Wabup Ahmadi mengatakan, tolong dikonfirmasi betul-betul sumber informasinya jangan salah orang atau salah informasi,dan dia juga mengatakan cek betul-betul siapa ketua asosiasinya,masih keterangan dari Ahmadi,saya bukan ketua asosiasi dan tidak kerja tambang saya masih acara di p.banteng,jelas wabup Ahmadi.

Dan team media KPK pun mengirimkan video rekaman hasil konfirmasi di lapangan dengan pengawas lapangan galian C tersebut dan wabup Ahmadi kembali menjelaskan melalui chat sms WA,dikonfirmasi betul-betul apa betul saya ketua asosiasi kemudian konfirmasi ke Bappenda supaya mendapat pencerahan antara hubungan perpajakan daerah yang di atur oleh UU 28 tahun 2009 dengan perizinan,kalau saya memungut atas nama ketua asosiasi tambang galian C itu tidak benar karna saya bukan ketua asosiasi dan lembaga, organisasi apapun tidak di benarkan memungut atas nama pemerintah daerah selain Bappenda, kalau ada surat yang saya keluarkan,itu atas nama ketua Tim Yustisi itu benar,karena tugas tim Yustisi adalah mendorong pendapatan daerah agar sesuai target PAD dalam APBD,

berkenaan apa ada kolerasinya antara pajak dan perizinan sudah saya jelaskan beberapa pernyataan saya pada media-media sebelumnya bahwa, tidak ada kolerasinya antara perizinan dengan pajak mau di legal atau tidak legal tetap wajib pajak, untuk lebih jelas secara teknis minta penjelasan ka Bappenda,jelas wabup Ahmadi.

Team media KPK pun kembali bertanya ke wabup Kobar Ahmadi melalui pesan WA terkait 1.apa pendapat nya dengan mereka membayar pajak tapi tidak mengantongi ijin. 2.apa pendapat/tindakan yang akan dilakukan setelah mendengar hasil pernyataan pengawas lapangan bahwa mereka tidak mengantongi ijin galian C tapi masih beroperasi? 3.apakah oknum penambang galian C itu di anggap ilegal karena mereka tidak mengantongi ijin tapi bayar pajak kedaerah dan bernaung di asosiasi?

wabup Ahmadi pun kembali menjelaskan lagi melalui pesan WA, bahwa,1.mereka tetap ilegal.2.sudah dilakukan upaya koordinasi dengan propinsi agar perijinan di limpahkan ke kabupaten,kita sudah berapa kali pertemuan baik dengan para penambang maupun propinsi,tinggal tindak lanjut propinsi.3.Tetap ilegal.

Kalau demikian kronologisnya, bahwa para penambang itu adalah ilegal, berarti selama ini ada pembiaran, yang mana dari hasil pantauan team media KPK di lapangan, banyak sekali bekas galian-galian yang sudah menjadi seperti danau yang mana para penambang-penambang tersebut berpindah-pindah dan tidak menutup kembali galian nya serta tidak melakukan Reklamasi.Dari segi lingkungannyapun jelas adanya kerusakan ekosistem alam sekitar yang di akibatkan oleh galian C tersebut.Dan kalau memang pekerja tambang galian C yang tidak menggantongi ijin di anggap ilegal,lalu kenapa instansi terkait mau saja memungut pajak dari hasil yang sifatnya ilegal?

Berita ini akan tetap berlanjut ke edisi mendatang. Wartawan Laila/Ronny.

News Feed