by

Konflik Tanah Kantor Desa Runtu Belum Ada Penyelesaian

-Daerah-3,102 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Pangkalan bun, Kobar/Kalteng – Dari hasil pantauan kami team media KPK di lapangan, ada permasalahan yang terjadi di desa Runtu,kecamatan Arut selatan,kabupaten Kotawaringin Barat, tentang konflik sengketa tanah perkantoran desa antara kades baru Juhlian syahri dengan mantan kades H.Hasannudin,yang mana permasalahan ini sampai berita ini di turunkan belum juga ada penyelesaiannya.

Kami pun team media KPK melakukan konfirmasi langsung dengan kades baru Juhlian Syahri,Juhlian mengatakan bahwa,sebenarnya kantor desa Runtu ini sudah ada sebelum di bangun kantor yang sekarang, tetapi lokasinya berada di dalam atau di belakang,tetapi pihak dari mantan kades H Hasan, semasa jabatannya kantor yang berada di belakang desa tersebut tidak mau di gunakan dan semasa jabatannya, dia membangun kantor desa persis di pinggir jalan poros antar kabupaten dengan menggunakan tanahnya sendiri, ungkap Juhlian Syahri.

Masih dari Juhlian Syahri,semasa H.hasan menjabat sebagai kades Runtu ini tidak ada permasalahan yang muncul terkait lahan perkantoran desa ini, tetapi kenapa setelah dia tidak menduduki lagi jabatan sebagai kades, justru lahan kantor desa di permasalahkan sampai mendesak kepala desa yang baru untuk mengganti rugi lahan tersebut,terang Juhlian Syahri.

Dalam hal inipun ketua DPRD Kobar bersama wakil ketua I,langsung mendatangi ke lokasi tersebut dan berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.Dan menurut keterangan dari kades baru Juhlian Syahri bahwa,sejak adanya permasalahan sengketa lahan kantor desa ini,banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang saya alami,dan seolah-olah atau terkesan dugaan ada oknum-oknum yang tidak merasa senang dengan saya sebagai kades di Runtu ini,entah apa alasannya,saya pun tidak mengerti,karena niat saya menjadi kades di Runtu ini hanya untuk meningkatkan pembangunan-pembangunan demi kepentingan masyarakat saja,ujar Juhlian Syahri.

Selain itu Juhlian Syahri meminta bantuan ke pemerintah daerah agar sesegera mungkin mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan kantor desa ini.Karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut,di khawatirkan akan menghambat pembangunan di desa ini,karena mantan kades tersebut melarang untuk tidak merubah bangunan kantor desa ataupun menambah bangunan yang berlokasi di tanah ini apapun bentuknya ,ungkap Juhlian Syahri.

Kalau demikian kronologisnya,ada apa sebenarnya dengan mantan kades H.Hasan ini mau membangun kantor desa di atas tanahnya pribadi,yang awalnya sewaktu dia menjabat sebagai kades,hal ini tidak di permasalahkan dan setelah dia tidak menjabat kades lagi lalu hal ini di permasalahkan?

Berita ini akan tetap berlanjut ke edisi mendatang sampai ada penyelesaian dari permasalahan ini. Wartawan :Laila/Ronny.

News Feed