by

Proyek PUPR TA 2018 Forkopimda Perlu Buat Kesepakatan Bersama Rekanan

-Daerah-528 views

KoranpemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – Meski sempat ‘nglurug’ ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara, Selasa, (28/1/2020), guna mempertanyakan kejelasan dari pembayaran kontrak pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2018, yang hingga saat ini masih terkatung-katung, sejumlah rekanan menyatakan sikap tetap akan bersabar dengan berbagai catatan.

Melalui Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lampung Utara, Organda Najaya, menyatakan tetap menunggu kejelasan kontrak proyek di Dinas PUPR setempat tahun anggaran 2018.

Disampaikannya, maksud kedatangan sejumlah rekanan (kontraktor) di Lampura ke kantor BPKA setempat bermula dari adanya informasi jika dana yang diperuntukkan untuk pelunasan hutang Pemkab. Lampura telah tersedia dan dititipkan melalui badan tersebut.

“Benar, kami bersama sejumlah rekanan sempat mendatangi kantor BPKA untuk bertemu dengan pimpinan di sana (BPKA.red) serta mempertanyakan kejelasan informasi yang beredar,” terang Organda, kepada awak media ini, Selasa, (28/1/2020), saat dikonfirmasi, di kediaman tokoh masyarakat setempat, Ansori Saba.

Organda Najaya juga mengatakan, meski demikian, sejumlah rekanan tersebut tidak dapat menemui Kepala BPKA Lampura, Desyadi, yang saat ini masih menjadi saksi dan dimintai keterangannya terkait kasus suap fee proyek pasca OTT KPK-RI terhadap Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Tidak ada satu pejabat teras pun di lingkup BPKA Lampura yang dapat kami temui disebabkan tidak berada di tempat,” terangnya seraya mengatakan pihaknya juga sempat mendatangi ruangan Pj. Sekkab Lampura, Sofyan.

“Sekkab Sofyan juga kami datangi guna mempertanyakan kebenaran dari informasi yang beredar saat ini. Namun, Sekkab. Lampura dikabarkan sedang melaksanakan rapat internal dan tidak berada di tempat,” kata Organda.

Mendapati hal tersebut, Ketua BPC Gapensi Lampura, bersama rekanan lainnya, menyambangi kediaman salah satu tokoh masyarakat, Ansori Saba, guna meminta arahan.

Dihadapan sejumlah rekanan itu, Ansori Saba menyampaikan agar para rekanan tetap bersikap tenang.

“Saya berharap, kita semua tetap bersikap tenang dan menjauhi tindakan anarkis. Menyampaikan pendapat maupun mempertanyakan kejelasan dari sejumlah proyek di Dinas PUPR tahun anggaran 2018 adalah hal yang lumrah,” tutur Ansori Saba, Selasa, (28;1/2020), di kediamannya.

Dikatakan Ansori Saba lebih lanjut, salah satu solusi alternatif guna menyelesaikan persoalan antara Pemkab. Lampura dengan sejumlah rekanan dimaksud, perlu adanya kesepakatan bersama dan dalam waktu yang cepat.

“Kesepakatan yang diambil bukanlah sebuah statement yang bersifat ‘penyelamatan sementara’ dari pihak Pemkab. Lampura, seperti yang lazim dilakukan selama ini,” ujar Ansori Saba.

Namun, kata Ansori, seluruh tatanan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama pihak rekanan harus duduk bersama untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

“Perlu ada formulasi yang memiliki kekuatan hukum tetap berupa satu kesepahaman yang diambil oleh seluruh jajaran Forkopimda, pihak rekanan, dan pihak terkait lainnya dengan keputusan akhir yang dituangkan dalam satu berita acara,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Ansori Saba, dengan demikian ada payung hukum yang kuat bagi Pemkab. Lampura, dalam hal ini BPKA, guna menyelesaikan dana hutang pada kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR setempat tahun anggaran 2018.

Dirinya juga mengimbau agar Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, dapat mengambil kebijakan untuk mengganti Kepala BPKA Lampura.

“Guna mewujudkan tatapemerintahan yang bersih dan baik, sebaiknya Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, segera mengambil kebijakan dengan mengganti Kepala BPKA yang saat ini dijabat oleh Desyadi,” harap Ansori, yang diamini rekanan yang berkesempatan hadir.

Dijelaskannya, alasan krusial harus diganti secepatnya Kepala BPKA, Desyadi, disebabkan saat ini dirinya (Desyadi.red) sedang menjalani kesaksian pada persidangan kasus OTT Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Konsentrasi dan ketenangan jiwa Desyadi saat ini tentu dalam kondisi tidak stabil dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sementara, bagian keuangan merupakan urat nadi agar roda pemerintahan dan perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah, perlu diambil langkah untuk mengganti Desyadi dari jabatan Kepala BPKA Lampura,” tegasnya. (Hamsah)

News Feed