by

LSM dan Ormas Dorong Proses Hukum Kepala Desa Gedung Mulya

-Hukam-454 views

KPK | Mesuji Lampung – LSM dan Ormas soroti terkait beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa gedung Mulya Harsono Ketua DPC Pospera kabupaten Mesuji Eko Haryanto kepada awak media mengatakan pihaknya merasa geram terkait pemberitaan yang sudah viral di media online. kami tidak akan berhenti memberitakan oknum kepala desa tersebut 19/01/2020

Sementara, Sekjen lembaga pemantau tindak pidana korupsi Nusantara, LP Tipikor (DPW) provinsi Lampung, Junerdi, merasa geram atas ulah oknum Kepala Desa gedung Mulya harsono yang terkesan kebal hukum,

Seharusnya Kepala Desa Gedung mulya tidak perlu takut atau menutup diri dan menghindar dari temen-temen media Jika memang tidak merasa bersalah, cukup klarifikasi atau gunakan hak jawabnya selaku penguna dan penanggung jawab anggaran. Justru, jika dia menutup diri, seakan-akan dia merasa kebal hukum atau alergi dengan pihak pengontrol,”tegas nya.

Seperti sebelumnya atas kejanggalan yang ada di desa gedung mulya yang telah diberitakan di beberapa media online,maka kami akan kawal sampai kejaksaan, kami akan melayangkan laporan kepada pihak penegak hukum jaksa tipikor dan saber pungli, untuk mengusut tuntas hal itu,”ucap junerdi saat disambangi di kantor DPW Lp Tipikor Nusantara

Ada apa dengan oknum kepala desa Harsono, kok kasusnya terkesan tidak kunjung selesai hingga ramai menjadi bulan bulanan media online, bagaimana dengan APIP dan APH kok terkesan tutup mata” kata Eko,

Lanjut Eko mengatakan dari pemberitaan yang sudah viral tersebut pihaknya merasa geram dan berjanji akan kawal kasus tersebut sampai tuntas, ucapnya

Saya tidak mau dari pemberitaan miring tersebut berimbas pada nama baik Mesuji makanya dari itu kami dari pospera yang merupakan organisasi yang menjadi mata dan telinga Bapak Presiden Ir Jokowi akan kawal kasus Harsono hingga tuntas” kata Haryanto kepada media,

Dirinya menganggap kasus Harsono tersebut adalah kasus besar yang harus segera di ungkap di proses pengadilan biar kedepannya bisa menjadi cermin bagi kades-kades di kabupaten Mesuji supaya tidak semau nya sendiri menggunakan Dana Desa(DD) ataupun alokasi dana desa (ADD),

Ini suatu pembelajaran bagi semua kades di kabupaten Mesuji supaya kedepan lebih hati-hati menggunakan Dana pemerintah tersebut” pungkasnya.

Sementara itu LMRI KOMDA Mesuji (Missi Reclaserring Indonesia Komisariat Daerah) Mesuji, melalui Sekretarisnya M. Ali Wafa juga akan terus mendorong pengungkapan berbagai dugaan kasus baik pungli PTSL , 3 titik gorong gorong fiktif dan 13 titik gorong gorong tidak sesuai pagu, penjualan aset bukan milik desa, pengelolaan PADdes yg tidak transparan dan diduga kuat tidak melibatkan BPD dan tokoh setempat serta berbagai kasus lain ke penegak hukum baik APIP maupun APH

Kami akan kawal laporan masyarakat tersebut agar ada kejelasan kepastian hukum nya” kata M. Ali Wafa selaku sekretaris LMRI KOMDA Mesuji (Time)

News Feed