by

GPM Swahira Rayakan Hari Jadi Sekaligus Gelar Rapat Tahunan

-Ragam-769 views

KPK | Kediri – Demi mensukseskan Agenda kerja Tahun 2020 Organisasi Masyarakat (Ormas) GPM-SWAHIRA laksanakan rapat tahunan bertempat di.kantor sekretariat DPD GPM SWAHIRA depan balai desa ngadi.jln makam auliya tambak kec mojo kabupaten Kediri jatim.Sabtu (18/01/2020).

Acara di hadiri DPD Tuban,lamongan,Gresik Malang ,Tulungagung dan beberapa DPD serta jajaran DPP dan DPW.

GPM-SWAHIRA didirikan Tahun 2019 Dengan SKMenkumhan nomor: AHU-001365.AH.01.07TH 2019 dengan salah satu visinya Menciptakan pemerintah daerah yg baik dan bersih. “Good n clean Goverment”

Rapat ini bukan saja sebagai ajang silaturahmi tapi juga evaluasi dan penyusunan prioritas kerja.dalam kesempatan itu diadakan rotasi pergantian ketua Umum dari Ibu Syaidah Sukarno.di ganti supraoto, S.Pd.iode 2020 -2023.

Salah satu prestasi yg pernah di torehkan GPM-SWAHIRA terus konsisten melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang kurang mampu serta melakukan pengaduan pada kami. Serta sampai sekarang berjalan PKBM Al-Latif Paket A ,B,C ,Taman Bacaan Masyarakat,TPQ & Diniah,Santunan Yatim & Du’afa.dengan dana swadaya.

Menurut Arif (Bendahara) kita akan terus konsisten sesuai tufoksi yakni kontrol sosial. Ditengah buruknya opini Masyarakat terhadap perilaku LSM dan Ormas yang identik dengan aksi premanisme, Arogan, Anarkis serta kerap memperlihatkan powernya dengan cara gelar pasukan.

Dan yang lebih memprihatinkan lagi bila ada LSM atau Ormas yang hanya mengatas namakan membela masyarakat namun malah menjadi organisasi yang pro terhadap kaum kapitalis atau pengusaha bahkan ada pula yang digunakan sebagai mesin politik.” Tutur Arif menambahkan.

Masih kata Arif fatikunada “kami berkeinginan merubah asumsi negatif tersebut dengan menyiapkan program kerja nyata di berbagai sektor ,pelatihan pertanian dan keterampilan kerja,membangun ekonomi kreatif,mempererat persaudaraan,persatuan antar Ormas,kami akan terus konsisten dalam menjalankan ADART Organisasi serta sebagai kontrol sosial mengacu Undang – Undang tentang ormas bahwa kita mitra pemerintah yang ikut berperan serta dalam membangun bangsa dan negara”.imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut tentunya di perlukan keterbukaan dari pemerintah untuk menginformasikan setiap program sebagaimana undang-undang undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Dari hasil Investigasi kami di lapangan masih ada “Pemain dihilir’ dalam hal ini oknum kepala Desa,oknum kepala sekolah dan oknum kepala Dinas yang terindikasi main mata dengan pengelola atau pemilik perusahaan. Juga masih banyak oknum yang melakukan pelanggarn Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik tersebut. bilamana kami menemukan fakta penyimpangan akan kami limpahkan ke Aparat penegak hukum  dan prosesnya akan kami kawal sampai oknum tersebut benar-benar diganjar sesuai dengan perbuatannya dan hukum yang berlaku.ujarnya

Selain itu kami pun turut mengawasi dan mengontrol perusahaan serta pabrik,terutama dalam segi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Pajak, CSR, penggunaan listrik,sampai seputar perizinannya, izin produk, izin edar, BPOM. dan izin klinik serta praktek dokter. bilamana ada perusahaan yang terbukti “Nakal” atau melanggar regulasi yang berlaku maka kami akan  minta instansi yang berwenang untuk mengevaluasi bahkan mencabut izinnya serta jika dalam hal ini ada oknum pemerintah yang terbukti ” kong kalingkong” dengan perusahaan tersebut,kami akan laporkan pada instansi terkait yang lebih tinggi.” Imbuhnya.Suprapto,Spd selaku ketua terpilih

Dihilir’ kami akan terus konsisten menjaring para pemain yang ‘Nakal sebagaimana dimaksudkan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,Nepotisme (KKN), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik.” Pungkas Ketua umum .

News Feed