by

Tambang Galian C di Sampit Diduga Kebal Hukum

-Daerah-971 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Sampit, Kotim/Kalteng – Sering kali dilangsir beberapa media tampaknya aktifitas tambang galian C yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km.09 , Kelurahan Mentawa baru, Kecamatan Mentawa baru ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin ugal ugalan, ada kecurigaan ada orang kuat yang membekenginya dibelakang aktifitas tambang tersebut.

Sudah beberapa kali di beritakan oleh berbagai media tampaknya tidak berpengaruh dan masih saja beraktifitas,bahkan semakin mengila , sedikitnya ada puluhan mobil truck yang masuk mengangkut tanah urug dari lokasi tersebut di bawa kekota sampit.”

Menurut sumber informasi yang diperoleh tim media KPK dilapangan yang meminta namanya untuk tidak disebutkan di media ini mengatakan, sering saja saya melihat petugas keluar masuk area tambang galian C itu, tampaknya hingga saat ini aman- aman saja bahkan aktifitas galian C tersebut tetap berjalan lancar,

saya lihat juga galian C yang saat ini dikerjakan menggunakan alat berat Exsavator itu sudah sangat dalam dan tidak kurang dari 6 meter dan lebar bekas galian itu tidak kurang dari puluhan hektar layaknya seperti danau yang tidak bisa diapa-apai lagi dikarnakan kedalaman maupun lebar bekas galian C tersebut sudah puluhan hektar ,” ungkap warga, bukan hanya sampai disitu saja, apakah adanya kegiatan yang tidak jauh dari pemukiman warga itu tidak ada yang merasa prihatin akan kedepanya baik itu dampak lingkungan maupun ekosistem disekitarnya kok kegiatan yang sudah melampaui batas dibiarkan dan terkesan pihak terkait tutup mata.

Sementara pemilik usaha galian C yang terletak di Km 9 Jalan Jendral Sudirman , sebut saja ( TJ ) ketika dikonfirmasi tim media KPK dilokasi galian C belum lama ini dengan lantang mengatakan, tidak ada masalah dengan tambang galian C yang yang saya kerjakan selama ini aman- aman saja , saya juga sudah mendapatkan rekon dari berbagai intansi terkait baik itu dari bagian tata ruang kota Dinas PU Kotim maupun pihak terkait lainya , ujar Tejo, masih keterangan dari Tejo , saya juga sudah mendapatkan rekon dari Pemda Kotim melalui Sekda, sebelum kegiatan saya dimulai , jadi tidak ada masalah dengan kegiatan galian C yang saya kerjakan selama ini,ungkap Tejo.

Ditambahkan Tejo, kalau pihak Pemda bicara tidak tahu dengan kegiatan saya ini sangat tidak mungkin soalnya sebelum saya mengerjakan sudah mendatangi keberbagai instansi yang terkait untuk mendapatkan izin , ujarnya.

Namun sangat disayangkan dengan apa yang disampaikan oleh pengusaha tambang galian C tersebut ketika disinggung dengan izin apa yang dipergunakan selama ini ? Yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan izin yang mereka pegang ?. Tejo mengatakan saya memiliki IUP cuma bukan punya saya dan saya pinjem punya temen , selain itu juga saya menggunakan izin Pariwisata dari Dinas Provinsi Kalimantan Tengah , karna itu rencananya akan digunakan untuk pariwisata , selain itu juga saya memiliki izin produksi dari Dinas Pariwisara Propinsi Kalimantan Tengah , berarti tanah urug yang saya kerjakan untuk saya jual belikan dengan orang yang membutuhkan dengan harga dalam satu ret seharga Rp- 70 ribu tupiah, dalam satu hari bervariasi bisa juga, tiga sampai empat puluh truck yang datang mengambil tanah urug tersebut dilokasi saya , ungkap , Tejo,

Berdasarkan UU no 4. Tahun 2009 dan PP no. 23/ 2010. Komoditas pertambangan dikelompokkan dan 5 yaitu mineral radioaktif antaranya radium, rhotium,uranium,mineral logam atau mas tembaga dan lain lain , mengacu pada UU no .23/2009. ( IUP) wajib mematuhi ketentuan Lingkungan Hidup dalam pengelolaanya .iapun mengutif UU no 4 / 2009, tentang pidananya setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar, selain itu juga setiap orang yang melakukan, menampung, pemproduksi ,dan pemurnian, menjual menggunakan IUP yang bukan miliknya dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling lama 10, miliar.

Berita akan tetap berlanjut ke edisi mendatang sampai adanya tindakan tegas dari pihak terkait maupun dari penegak hukum wilayah setempat.

Wartawan:Team media KPK.