by

Kepala SMPN 1 Banjar Margo Diduga Sering Bolos Kangkangi Aturan

KPK | Tulang Bawang, Lampung – Guna menambah pengetahuan dan mencerdas kan anak bangsa di negri ini Pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah berbagai cara untuk melaku kan ke pedulian di dunia pendidikan.

Agar generasi penerus anak bangsa .Bisa memberi kan yang terbaik dan harapan masa depan bagi kedua orang tua.

Suradi sebagai kepala sekolah di SMP Negri 1 banjar margo dan juga yang menjabat sebagai MKKS, SMP sekabupaten Tulang Bawang Di duga kuat sering bolos dan jarang masuk sekolah.

Itu di sampai kan riski samson dari anggota LPPNRI Kabupaten Tulang Bawang senin 13/01/2020.

Riski samson menuding atas dugaan tindakan kepala sekolah SMP Negri 1 banjar margo, suradi yang juga merangkap jabatan sebagai MKKS ,SMP sekabupaten Tulang Bawang.

Yang di duga kuwat sering bolos alias jarang masuk sekolah ,mengabai kan PP 53 tentang kedisiplinan kepegawaian ,
Apratur sipil Negara(ASN)

Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi mereka yang mangkir jarang masuk sekolah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mendukung langkah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) khususnya sejumlah kepala daerah yang memberikan tindakan tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mangkir pada hari masuk kerja.

  1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
  3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
  5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
  6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
  7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
  8. Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

Terpisah dari riski samson Pengawas sekolah siswoyo menyampai kan kepada media senin 13/01/2020 Saya sebagai pengawas sekolah siap memberikan teguran dan pembinaan kepada kepala sekolah yang sering membangkang dengan aturan yang sudah di tentu kan

Namun hari ini pak suradi ,memang sudah ijin hari ini,karna dia masih ngadep bupati ,terkait dengan ada nya ,akan di selenggara kan pengukuhan PGRI,”kilah siswoyo kepada media saat di konfirmasi (tab)

News Feed