by

Setiap Pungutan Prona, Fee untuk BPN Ada

-Ragam-434 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Lampung Utara – Dengan terus bergulirnya program pembuatan sertipikat gratis atau biasa di sebut perona oleh masyarakat ini terus mnuai kontra di masyarakat,

Ada beberapa yang mnjadi obrolan di masyarakat tentang pembuatan sertipikat yang katanya gratis ini,

Mulai dari pembiayaan yang berpariasi di setiap desa yang mendapatkannya, Hinga perbincangan terhadap adanya dugaan permintaan jatah per sertifikat Rp 50 000 ke BPN ( Badan Pertanahan Nasional )

Beberapa narasumber menyebutkan kepada awak media adanya dugaan permintaan jatah Rp 50 000 per sertifikat oleh oknum oknum yang menyalahgunakan kewenanganya sebagai pejabat di BPN Lampura tak bisa di biarkan.

Harus di tindak dan di beri sangsi tegas baik sangsi disiplin maupun pidana oleh para lembaga yang berhak dan berwenag agar progam sertipikat gratis yang di programkan pemerintah tidak disalah gunakan untuk mncari keuntungan pribadi memperkaya diri, Karena bila dihitung satu kabupaten pembuatan sertipikat gratis ini nilainya bisa mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke dinas BPN Lampura

Lalu pertanyanya salahkah para kepala desa melalui pokmas memungut biaya kepada masyarakat yang membuat sertipikat yang katanya gratis ini dengan melebihi Rp 150 000. Apabila adanya dugaan di pinta Rp 50 000 per setipikat oleh pihak BPN lampura Jawabanya Ada di Badan Pertanahan Nasional BPN dan lembaga yang berwenang untuk menindak dan memeriksa adanya dugaan dugaan tersebut.

KPK Lampung Utara (A Sandora)

News Feed