by

Tangani Proyek DD, Penegak Hukum Diminta Lidik Kontraktor Ira

-Daerah-431 views

KPK | Jayapura Papua – Laporan dan  informasi yang diterima wartawan media ini, yaitu tentang dugaan indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme alias KKN yang dilakukan salah seorang kontraktor atas pengelolaan Dana Desa, ternyata dibantah tegas oknum pengusahanya.

Menurut laporan serta informasi nara sumber terpercaya wartawan KPK, disebutkan adanya relasi pertemanan di antara oknum kontraktor bernama Rhia, dengan oknum-oknum kepala desa yang memberi pekerjaan proyek yang bersumber dari DD (Dana Desa) ataupun ADD (Alokasi Dana Desa).

Dalam hubungan pertemanan itulah oknum kontraktor ini pernah memberikan sejumlah pinjamanan atau pun bantuan dana, untuk kepentingan oknum-oknum kades atau kepala kampung yang telah memberikan kegiatannya (di pihak-ketigakan) kepada penyedia.

“Ibu Rhia ini sendiri pernah ngomong kalau dia dapat pekerjaan dari oknum-oknum kepala desa, karena dia pernah kasih bantuan dana juga ke mereka.

Entah berapa besar dananya yang dia kasih dan untuk apa dana itu diberikan, tapi yang jelas dia (Rhia, red) katakan bahwa dia pernah kasih sejumlah dana ke oknum-oknum kepala kampung itu.

Karena alasan sudah pernah kasih bantuan ke oknum kepala desa atau kepala kampung, makanya oknum pimpinan desa itu membalas budi dengan memberi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan fisik di kampungnya, ibu Rhia dengan perusahaannya yang tangani langsung.” Bilang nara sumber sembari meminta dirahasiakan dahulu identitasnya.

Proyek yang selanjutnya disebutkan beberapa nara sumber ini, yaitu berupa pembangunan MCK warga yang terletak di kampung Moso dan di Koya Tengah, distrik Muara Tami kota Jayapura.

“Dia bangun MCK. Dia dengan perusahaannya yang kerjakan di kampung Moso dan juga di Koya Tengah. Bukan warga masyarakat yang kerja, tapi kepala kampung sendiri yang kasih ke ibu pengusaha itu yang tangani sendiri,” bilang nara sumber dari warga masyarakat yang dijumpai wartawan.

Salah satu nara sumber yang merupakan pentolan di masyarakat kepada koran pemberitaan korupsi {KPK} menuturkan, dia sangat meminta dan mengharapkan agar informasi tentang keberadaan kontraktor non OAP tersebut, supaya segera diaudit dan diperiksa serta dilidik dan disidik instutusi Penegak Hukum.

“Jelas itu penyimpangan!. Anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa yang di Papua disebut sebagai DK dan ADK, tidak bisa dikelola oleh pihak ketiga. Itu murni dana swakelola yang peruntukkan sampai pengelolaannya dilakukan atau dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat di kampung.

Kami minta dan berharap penyidik baik di Kejaksaan Tinggi Papua dan di Polda Papua serta Inspektorat dan BPKP, supaya bisa turun ke 2 kampung itu. Mungkin ada kampung lain juga, kami belum tahu.

Jelas harus turun ke lapangan, agar dilakukan audit dan pemeriksaan. Ya sekaligus lakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk membawa oknum kontraktor dan oknum kepala kampungnya ke ranah hukum.

Kenapa?, supaya ada efek jera di dalam bilik penjara tipikor nanti, terhadap oknum-oknum yang menyalah-gunakan dana pemberdayaan masyarakat itu.” Bilang pria paruh baya asli Papua yang belum bersedia nama dan inisialnya itu dipublikasikan. {Crew KPK Papua: Jeffry~Kaperwil}

News Feed