by

BARAPEN: Jhon Banua Rouw Orang Asli Papua? Coba Periksa DNA-nya

-Politik-103 views

KPK | Sentani Jayapura, Papua – Terdengar akan segera dilatik Jhon Banua Rouw (JBR) untuk memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai ketua, kembali mendapat kecaman tegas dari ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua, Edison Suebu, SH.

Edy (nama sapaan), dalam pernyataan yang disampaikan tadi pagi melalui kontak telepon mengatakan, dirinya heran dengan individualnya JBR. Ada kesan ambisiusme  dalam pribadi JBR sehingga tak bisa memahami keaslian rasnya.

“JBR jangan ambisius!. Ini masih era Otonomi Khusus. Soal status keaslian Jhon Banua Rouw, perlu dibuktikan dengan sebuah test medis yang moderen, kami minta!. Harus uji DNA untuk membuktikan keasliannya dulu. Warna kulit dan facenya, rambutnya saja sudah mencirikan suku lain atau mungkin suku campuran, bukan Orang Asli Papua atau OAP.

Apa nama kampungnya di Papua?. Dia dari distrik mana? dan dari kabupaten mana?. Silsilah keluarganya sendiri seperti apa?. Dia ambil garis keturunan ibunya atau bapaknya?. Yang kami LSM dan masyarakat Papua tahu, dia itu bukan orang asli Papua.

Biar suaranya banyak, tapi Pak Jhon Banua harus tahu diri dong. Jadi wakil ketua saja kan sudah jadi pimpinan DPRP juga. Kasih kesempatan buat OAP memimpin di sisa otsus berjalan ini tidak bisa kah?. Dia bukan murni orang asli Papua!.

Atas dasar apa kita kategorikan dia orang asli Papua?. Kalau dibilang orang Papua karena hidup lama di Papua, atau punya darah campuran dengan orang asli Papua, mungkin boleh. Tapi dia bukan orang asli Papua yang sesungguhnya berdasarkan aspek ras, culturisme dan garis keturunan ayah, atau marga dari bapak kandungnya yang OAP.” Tegas ketua LSM.

Selain itu, Edy turut menyesalkan sikap JBR yang menyamakan DPRD Provinsi lain di Indonesia dengan DPRP, yang mana eksistensi cultur, ras dan budaya orang asli Papua melekat pada namanya DPR Papua (atau DPRP).

“Statement JBR yg membandingkan DPRP dengan DPRD dari provinsi lain. Saya tanggapi serupa, sama seperti statemen yang dari teman-teman OAP lain yang sudah ikut bersuara.

Pertama, JBR sama sekali dak Faham ttg Eksistensi DPRP. Karena DPRP berbeda dengan DPRD di Provinsi lain yang ada di Indonesia. Provinsi lain gunakan sebutan DPRD, sedangkan di Provinsi Papua dengan istilah DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), sesuai dengan amanat UU Otsus. Maka Perlakuanya juga khusus, tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Jadi sangat jelas JBR sama sekali tidak paham.

Yang kedua, JBR Tahu tapi sengaja tidak mau tahu atau masa bodoh dengan kekhususan orang Papua. Seandainya analisa kedua saya ini benar, maka ini sebuah pelecehan terhadap hak-hak dasar orang Papua itu sendiri. Dia hanya pentingkan diri sendiri!!!. Tidak peduli dengan hak dasar OAP. Ini berbahaya,” Sambung pimpinan BARAPEN.

Edison dalam keterangannya yang cukup panjang itu menambahkan, dia heran sekali dengan sikap seorang Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH, yang mana tidak ikut angkat bicara soal harga diri orang asli Papua. Ada team yang sementara berkordinasi ke Mendagri, termasuk harus meminta saran-pertimbangan Majelis Rakyat Papua sendiri soal status keaslian Jhon Banua Rouw.

“Bapak Gubernur seharusnya menghargai Tata Tertib DPRP yang ada, termasuk menghargai fungsi MRP dalam kaitan dengan seleksi status keaslian Jhon Banua Rouw sendiri, di tengah alam kekhususan dan afirmasi yang diberikan pusat ke Papua (OTSUS).

Kalau bapak Gubernur tidak menghargai team yang sedang ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Mendagri, termasuk tidak menghargai MRP untuk meminta pertimbangannya atas fungsi dan Tupoksinya yang melindungi jati diri OAP, maka kami LSM akan jelas mencurigai bapak Gubernur kalau ada unsur kepentingan dalam penentuan posisi ketua DPRP yang sepatutnya orang asli Papua.

Kami sempat mendengar kalau bapak Gubernur sudah menanda-tangani SK Pelantikan pak JBR sebagai ketua DPRP yang sah. Kalau hal itu benar, menurut kaca mata kami LSM bersama masyarakat asli Papua, maka status anak adat bapak Gubernur sebagai OAP perlu juga dipertanyakan.

Bapak Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka Papua yang sudah dan sedang diberi kekhususan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri ini, soal status JBR harus diangkat dan disampaikan juga ke Presiden dan Mendagri. Wakil-wakil ketua boleh orang non OAP, tapi khusus posisi jabatan ketua DPRP sendiri, haruslah OAP!!!.” Seru Edy dengan nada tinggi.

Akhir bicara ketua LSM, pernyataan kecaman pentolan LSM resmi ini sangat menyesalkan sikap orang nomor satu di Papua (Gubernur), bilamana Jhon Banua Rouw sampai benar-benar dilantik oleh Pengadilan Tinggi Papua.

“Bila sampai pak Jhon Banua Rouw atau JBR itu benar-benar dilantik, maka kami atas nama orang asli Papua akan sangat menyesal sekali dengan sikap bapak Gubernur Papua sendiri, yang seperti malas tahu dan tidak peduli dengan tuntutan kami. Papua ini Otsus, DRPD Provinsi Papua itu DPRP, yang mencerminkan jati diri OAP sehingga ketuanya murni HARUS OAP!!!.” Endingnya. {Crew; •Jeffry (Jack), R.W•~Kaperwil}

News Feed