by

PJ Kades Madukoro Baru Diduga Melanggar PP Kemendesa

-Daerah-1,081 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – Pembuatan sumur bor terletak di dusun tiga,” jangkar bumi “Desa madukoro baru, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) di duga kuat bermasalah.

Pasalnya Proyek yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) tahun 2019 senilai Rp.37.563.300,. tersebut dibuat tepat berada diareal tanah milik PT. Kereta Api (PT.KAI).

Menurut hasil pantauan media ini kamis pagi pukul 10.00 Wib 19 Desember 2019.bawasannya Dilokasi terlihat pembuatan sumur bor yang telah selesai ,tepat di seberang jalan berkisaran 20 meter dari pembuatan sumur bor terdapat Rel PT.KAI sehingga cukup jelas proyek sumur bor tersebut memasuki lahan milik PT KAI, Kamis (19/12/2019).

Saat dikonfirmasi di kantor desa madukoro baru, Seketaris desa (Sekdes) Hasanudin mengatakan. “Pembuatan sumur bor itu terletak didusun tiga, tepatnya didepan rumah kepala dusun yang bernama Mudakir.” Yang jelas realisasi sumur bor itu kami terima dari berkas hasil musyawarah dusun (musdus)azas dasar pengajuan mereka di dapat dari berkas tersebut yang diserahkan ke desa bang.

Memang benar itu tanah milik PT KAI kita realisasikan pembangunan sumur bor satu titik, berdasarkan permintaan dari kepala dusun dan masyarakat bang, Serta berdasarkan surat hibah dari kepala dusun.jelasnya

Ketika ditanya atas dasar dan peraturan apa kepala dusun berhak menghibahkan tanah milik PT KAI?, “iya atas dasar hibahnya dikarnakan terletak didepan rumah milik kepala dusun bang”. Iya menghibahkan atas nama dia sendri Mudakir,

Kami dari kantor desa ini awalnya tidak setuju, akan tetapi kadusnya memaksa, jika mengacu ke peraturan Dana Desa ya jelas salah bang, Papar Hasanudin Selaku Sekdes madukoro baru

Menanggapi hal tersebut, Adi Rasyid Humas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lampung Utara. Mengatakan bahwasannya pembuatan sumur bor itu tidak sesuai prosedur serta menkomersialkan uang negara.

“Penggunaan tanah PT KAI merupakan aset BUMN, tetap berada dibawah kementerian keuangan, dan biasanya status tanah merupakan hak pakai.” ujar Adi Rasyid

PJ, Kepala Desa madukoro baru Nurhayati, disinyalir telah melanggar aturan yang diterapkan oleh Kementerian Desa.”Dana Desa tidak bisa dialokasikan ke lahan HGU maupun lahan milik BUMN. Penggunaan aset negara tanpa izin tertulis dari PT KAI,masuk ke ranah tindak pidana korupsi ‘Tipikor’.jelasnya

Pinta Adi Rasyid, agar instansi terkait maupun pihak penegak hukum agar bisa turun ke lokasi tempat pembuatan sumur bor, “Didusun tiga” jangkar bumi”, Desa Madukoro baru, Kecamatan Kotabumi Utara. Yang diduga mar’up anggaran dan terindikasi merugikan Negara

Sampai berita ini di buat, PJ Kepala Desa madukoro baru Nurhayati, belum bisa di Konfirmasi baik dikantor atau melalui via Handphone peribadi nya. (Rama)

News Feed