by

Kepsek SDN 02 Dwi Tunggal Jaya Diduga Sering Bolos

KPK | Tulang Bawang, Lampung – Sagat di sayang kan dan di sesali,seorang kepala sekolah SDN 02 Dwi tunggal jaya sebagai ASN,kecamatan Banjar Agung ,kabupaten Tulang Bawang ,provensi Lampung

Yang di duga jarang masuk sekolah dan sering bolos,tidak memenuhi kewajiban sebagai penanggung jawab di sekolahan . Dan melalai kan kewajiban seorang tenaga pengajar kepada siswa didik nya.

Terlebih dahulu di tahun 2019 mendapat bantuan pembuatan gedung sekolah bersumber dana Alokasi khusus (DAK) Di duga sengaja menghindar dari awak media.

Saat akan pembagian buku rapot siswa Oknum kepala sekolah M.Makmun sekira pukul 08,30 wib,belum nampak terlihat saat di temui wartawan di ruwang kerja ,jumat (20/12/19)

Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi mereka yang mangkir jarang masuk sekolah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mendukung langkah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) khususnya sejumlah kepala daerah yang memberikan tindakan tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mangkir pada hari masuk kerja.

  1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
  3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
  5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
  6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
  7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
  8. Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.(tab/tim)

News Feed