by

Samsi Minta Penegak Hukum Bongkar Dugaan Korupsi DAK Disdik Lampura

-Hukam-830 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Kotabumi – Adanya pemberitaan di media ini pada hari senin 15/12/19, terkait ada dugaan gratifikasi/fee yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara, berinisial ‘SW’.

Sumber anggaran APBN berbentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2019, yang diperuntukan kepada sekolah-sekolah yang ada di Lampung utara. sebanyak 84 sekolah terdiri dari TK,SD dan SMP. Global anggaran yang di salurkan pemerintah pusat berjumlah kurang lebih Rp.21 miliar yang kini telah memasuki termin terakhir, selasa (17/12/2019).

Kini banyak menuai keluhan disebagian besar Kepala Sekolah yang menerima DAK. dugaan adanya fee yang di setor kepada Oknum Pejabat Disdik, menurut pengakuan dari narasumber yang akurat, fee tersebut dipungut 10 sampai dengan 15% dari nominal anggaran yang diterima oleh pihak sekolah.

Ketika dimintai tangapan dikediamannya terkait persoalan DAK fisik Disdik Kabupaten setempat tahun 2019, yang mana telah diberitakan di media ini “Praktisi Hukum Awalindo Samsi Eka Putra.SH. memberi tangapan cukup kritis. “Mengenai pemberitaan dana DAK dinas pendidikan tahun 2019 yang mana telah heboh, Di beberapa waktu yang lalu, ada yang lagi viral yang diartikan dengan salah input.”

Akan tetapi pada intinya ini merupakan sebagai rahasia umum, yang sudah pernah terjadi di kabupaten Lampung Utara, diantaranya telah terbukti adanya suap. Sehingga petinggi di Lampung Utara terjaring OTT.

OTT itu menggambarkan bawasannya benar adanya tindakan-tindakan suap dan pemberitaan-pemberitaan pula menyebutkan bahwa itu memang benar adanya, ujar Samsi

Kita contohkan saja kepada kepala dinas PUPR yang telah terjaring OTT, menyatakan dengan gamblang bawasannya, pertama dia berkomitmen menjadi kepala dinas PU itu, dia harus menyiapkan setoran 20 sampai 25% dan itu artinya sebuah tanda yang namanya setoran ataupun Fee itu ada dan baru terungkap di dinas PU.

Masih kata samsi, artinya jika ada kecurigaan – kecurigaan dari element masyarakat terhadap dinas pendidikan, bisa kita kaitkan karena ini masih dalam satu wilayah.

“Artinya kecurigaan itu patut didalami oleh penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan dan polri.” hanya saja artinya heboh-hebohnya pemberitaan ini belum ada tindakan nyata, dari instansi terkait seharusnya bisa membongkar ini yang seharusnya menjadi sorotan. Apalagi dari GMPK akan melaporkan secara resmi, itu sah-sah saja artinya.

Memang hak masyarakat untuk melaporkan ketika disinyalir ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi baik itu gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang serta yang lain-lain yang seperti itu, tegas Samsi

Yang mana indikasinya mengarah kepada korupsi, dan itu sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk melaporkan ke dinas terkait. Karena memang negara kita sudah menyatakan perang terhadap Korupsi,

“Dari dana kurang lebih 21 miliar itu yang mana diserap dari 84 sekolah, pastinya itu harus dipertanyakan SOP nya.” Untuk pembuktiannya pun mungkin tidak sulit dikarenakan di situ ada panitia pelaksana, panitia pelaksana itu membuat laporan pertanggung jawaban yang bisa diperiksa.

Artinya jika para penegak hukum itu sendiri serius punya kemauan membongkar ini tidak sulit yang kita khawatirkan adalah manakala penegak hukumnya juga telah terkontaminasi dalam tanda kutip, sehingga pura-pura tidak dengar pura-pura tidak tahu, pungkas Samsi. (Rama)

News Feed