by

Dinas PUPR Kobar Tolak Wartawan Lakukan Konfirmasi

-Daerah-457 views

koranpemberitaankorupsi.com | Kobar, Pangkalan bun/Kalteng – Pada hari senin,tanggal 16 desember 2019,team dari media KPK(Koran Pemberitaan Korupsi) ingin melakukan konfirmasi ke dinas PUPR Kotawaringin Barat terkait adanya hasil pantauan kami di lapangan tentang pekerjaan jalan yang panjangnya hanya kurang lebih seratus meter saja tetapi dananya mencapai 1 milyar,

sangat di sayangkan,saat kami ingin melakukan konfirmasi ke bagian Bina Marga,pihak kami dari team media KPK di halangi bahkan di suruh keluar oleh security bernama Giana dan dia melontarkan kata-kata bahwa, siapapun tidak boleh masuk ke ruangan ini kecuali dari kontraktor dan rekanan saja yang bisa, meski dari wartawan sekalipun.

Dan saat kami dari team media KPK mempertanyakan kepada security ini,atas perintah siapa kalau wartawan tidak di perbolehkan masuk untuk melakukan konfirmasi, dengan lantang petugas security Giana mengatakan, ini perintah dari atasan.

Dan mirisnya lagi, security atas nama Giana ini juga membohongi awak media dengan mengatakan bahwa, ruangan Kabid Bina Marga sudah pindah di depan,yang artinya bersebelahan dengan ruangan kepala dinas. Dalam hal ini diduga kuat bahwa dinas PUPR kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak ada lagi keterbukaan terhadap publik dan mencoba menghalang-halangi pekerjaan jurnalis/wartawan, padahal jelas seorang jurnalis/wartawan di lindungi UU Pers no 40 tahun 1999 ayat 1 dan 2.

Kami dari team media KPK sudah beberapa kali ingin melakukan konfirmasi ke dinas PUPR Kobar terutama ke bidang Bina Marga dan Cipta Karya terkait pekerjaannya di lapangan yang dibuat secara asal-asalan dan volume nya kecil namun dana anggarannya besar ,tetapi kabid nya tidak pernah mau menemui dengan berbagai macam alasan,

bahkan kepala dinas nya pun juga tidak bisa di temui, selain itu, kami dari team media KPK mencoba menghubungi melalui via telepon dan pesan singkat lewat WA, tetapi juga tidak ada jawaban, terutama dari kabid Bina Marga ,apalagi dengan adanya sistem sidik jari di setiap pintu PUPR Kobar, yang mana tidak disediakan juga ruang untuk publik.

Dalam permasalahan ini di minta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera mungkin mengaudit atau memeriksa langsung ke lapangan terkait semua pekerjaan yang ada di PUPR khususnya di kabupaten Kotawaringin Barat(Kobar), serta menindak tegas pejabat-pejabat yang terlibat langsung dalam pekerjaan ini,karena tidak menutup kemungkinan,kalau hal ini di biarkan terus menerus maka oknum-oknum yang mencari keuntungan demi kepentingan pribadi serta memperkaya diri sendiri akan semakin merajalela.

Berita ini akan tetap berlanjut ke edisi mendatang dan tidak akan berhenti sampai disini sebelum ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang, khususnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Wartawan:Ronny/Laila.

News Feed