by

GMPK Lampura: Segera Tangkap Oknum Pejabat Disdik Diduga Pelaku KKN

KoranPemberitaanKorupsi.com | Kotabumi – Dana Alokasi Kusus (DAK) fisik tahun 2019 di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara, yang mana sasarannya sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah anggaran yang di salurkan pemerintah pusat melalui dana APBN kurang lebih 21 miliar telah terserap.

Diduga, jadi lahan empuk bagi oknum pejabat diknas setempat berinisial ‘SW’ berserta keroni-keroninya. Dugaan menjadi ajang melakukan Gratifikasi. Nominal yang Dipatok dari 10 sampai dengan 15%, sehinga membuat banyak para kepala sekolah menjerit,dengan ketetapan yang dilakukan oleh oknum diknas yang mengharuskan menyetor fee tersebut, mingu (15/12/2019)

Adanya pemberitaan dimedia ini, telah tayang beberapa kali, Sehinga banyak Organisasi dan Lembaga yang berada di kabupaten Lampung Utara, Angkat bicara.

Dalam hal ini Adi Rasyid Humas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), kami akan bersatu membantu media dan LSM siap menjadi garda terdepan dalam hal Pengusutan indikasi-indikasi adanya setoran Fee dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Lampung Utara, kepada 84 sekolah. Akan kita usut dan kita buka praktek-praktek KKN yang ada di dinas setempat, guna memudahkan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH).

Kami akan secara resmi melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib. Ada salah satu oknum yang diduga menyatakan dirinya menangani DAK bahwasannya dia banyak kenal para oknum dari Kejaksaan ataupun Kepolisian, ujar Adi Rasyid

Maka dari itu akan kita lihat, semana hebat dan gagahnya untuk membackup permasalahan itu. “Kami akan kirim surat ke pihak-pihak yang berkompeten, mulai dari Kejari sampai di Kejagung – Kapolres sampai di Mabes Polri.”

Agar bisa membongkar praktek KKN, yang pertama indikasi KKN dalam penyaluran DAK fisik tahun 2019 besarnya anggaran kurang lebih 21 miliar,

“Menurut pantauan kami, telah banyak berita di media salah satunya di media ini, terkait carut-marutnya dinas pendidikan Lampung Utara, yang mana bukan lagi rahasia umum adanya dugaan fee DAK serta setoran proyek.” Yang dilakukan oleh oknum pejabat diknas kabupaten Lampung Utara, Kita ingin tau kemana arah Fee dan setoran yang telah dikumpulkan oleh oknum tersebut.

Dari awal telah kelihatan heboh, adanya bahasa salah ‘input’ yang mana memang sekolahannya sudah tiada, di dalam situ kita pertanyakan kinerja para oknum tersebut seharusnya professional serta berkompeten tidak ada yang namanya salah input. Apalagi nginput kepada sekolahan yang tidak ada ataupun fiktif itu memang telah ada unsur kesengajaan, jelas Adi Rasyid

Memang uang itu telah dikembalikan ke kas negara akan tetapi yang kita pertanyakan keprofesionalan dalam pelaksanaannya.

Kami mengamati dan menyaksikan dari awal perkembangan khususnya di dinas pendidikan Lampung Utara, ini sangat luar biasa dengan adanya peristiwa OTT KPK berlangsung belum lama, Serta baru-baru ini telah dilakukan sosialisasi dari bidang divisi pencegahan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetapi hal itu serasa tidak diindahkan oleh oknum pejabat Disdik mereka masih nekat mengambil Fee DAK fisik tahun 2019.

Semestinya dinas pendidikan itu, jadi contoh yang baik. Dikarenakan di situlah tempat masa depan anak cucu kita menimba ilmu.

Harapan kami ke depan tidak ada lagi hal-hal semacam ini terjadi di dunia pendidikan khususnya kabupaten Lampung Utara, papar Adi Rasyid disampaikan nya melalui via handpone. (Rama)

News Feed