by

Yerry: Soltief dan Rein Tertutup Tentang Rusun Doyo Baru

-Daerah-353 views

KPK | Jayapura, Papua – Rumah susun di Doyo Baru itu buat disewakan ke kami masyarakat kah?. Cara masuknya bagaimana dan per bulannya berapa?. Terjangkau tidak?. Kalau untuk dimiliki, cara bayarnya sekaligus atau dicicil tiap bulan?.

Begitulah beberapa pertanyaan yang dilontarkan Yerry Basri Mak, SH selaku ketua LSM WGAB Provinsi Papua. Di kediamannya kamis malam lalu (05/12), pimpinan lembaga independen ini menyampaikan kekesalannya.

Menurutnya, dengan tertutupnya kepala kantor satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltief, yakni tentang proyek rusun yang berada di belakang Polres Doyo Baru distrik Waibu kabupaten Jayapura, maka masyarakat pasti bingung dibangunnya gedung itu.

“Kasatkernya pak Malikidin Soltief ini memang terkesan tidak terbuka sama sekali soal proyek itu. Kami masyarakat jadi bertanya-tanya sendiri. Gedung itu buat apa kah?. Disewakan kah?. Atau nanti dijual ke masyarakat kah?.

Atau dikasih kontrak ya?. Kami memang buta sekali informasi tentang pekerjaan proyek mereka itu. Saya wa pak kasarker tidak pernah ditanggapi sama sekali. PPK-nya pun sama, namanya pak Rein. Lalu siapa yang bisa kasih keterangan?. Aneh memang!,” heran pimpinan LSM.

Lagi ditambahkan Yerry, dia menduga ada keanehan atau kejanggalan dengan proyek rumah susun itu. Jika mulus dan tak berpotensi KKN sama sekali, apalagi proyek tersebut turut diawasi dan dikawal TP4D Kejaksaan Tinggi Papua, maka dalam memberikan keterangan dan konfirmasi tidak perlu ada yang ditakutkan.

“Apa ada masalah dengan proyek rumah susun di Doyo Baru?. Saya juga sudah sampai di lokasinya dan melihat hasil kerjanya. Proyek itu juga sudah ikut dikawal dan diawasi oleh Kejaksaan Tinggi Papua ternyata.

Kalau tidak ada indikasi KKN sejak proses tender sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, kenapa takut kasih keterangan pers atau konfirmasi ke media dan juga ke kami LSM?. Kenapa tidak bisa transparan saja?.

Kalau pak Malikidin Soltief selaku kasatker dan Pejabat Pembuat Komitmennya pak Yohanes Rein Rumbewas terus tertutup, kami LSM bisa menduga ada sesuatu yang aneh dan janggal dengan pekerjaan itu. Jangan-jangan ada berpotensi KKN terkait protek itu. Ya kita bisa menduga saja demikian, apalagi tak ada transparansi kasatker dan PPK-nya.

Dalam rangka apa rusun itu dibangun?, buat siapa?, pemprov kah atau akan dihibahkan nanti ke kabupaten Jayapura kah?,  kami sama sekali tidak tahu dan buta tentang keberadaan gedung empat lantai itu. Bicara item yang lain, Nilai Pagunya saja kami tidak tahu. Apalagi bicara speck dan kwalitas atau mutu fisik dari properti tersebut.” Cibir Yerry tegas.

Wartawan media KPK sudah beberapa kali melakukan upaya konfirmasi kepada Yohanes Rein Rumbewas selaku PPK-nya, namun upaya yang dilakukan seakan tak dihiraukan pejabat pembuat komitmen kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua itu.

Upaya yang sama juga sudah beberapa kali dilakukan kepada kepala satuan kerjanya sendiri, Malikidin Soltief. Alhasil, niat baik awak media nasional ini untuk mendapatkan konfirmasi kedua pejabat kantor SNVT Kementerian PUPR ini, hanyalah kesia-siaan belaka.

Mengakhiri keterangannya, ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa alias WGAB, dengan tegas mengungkapkan akan menyampaikan laporannya ke Menteri dan Wakil Menteri PUPR sendiri, terkait Pelayanan Publik dan Transparansi instansi vertikal yang dikomandani Malikidin Soltief itu.

“Kami jelas akan membuat surat tertulis dan melayangkannya langsung ke kantor Kementerian PUPR di Jakarta. Kami akan buatkan dua buah surat, yang satu ke pak Menteri PUPR sendiri dan satunya lagi ke pak Wakil Menteri PUPR bapak Jhon Wempi Wetipo.

Isi laporan kami cuma satu, yaitu soal Pelayanan Publik yang kami rasa kurang bagus dan baik, dari kasatker termasuk staf PPK-nya sendiri bapak Rein. Besok suratnya sekretaris LSM saya akan saya suruh mengetiknya. Dan setelah saya tanda-tangani dan cap, suratnya akan kami layangan ke Jakarta.

Oh jangan alergi dengan LSM dan Media. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, kami ini hadir dan akan selalu ada untuk menjadi mitra pemerintah, dalam ikut mengimplementasikan fungsi sosial kontrol kami untuk mengawasi dan memantau kinerja pemerintah itu sendiri.” Tutup Yerry.

{Crew KPK; •Jeffry, R.W (Jack)~Kaperwil Papua•}

News Feed