by

Terkait Proyek Rusun Doyo, Kasatker dan PPK Tertutup

-Daerah-334 views

KPK | Sentani, Jayapura – Yang namanya proyek pemerintah, tentu sumber uangnya berasal dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga  pengelolaannya pun harus benar dan transparan.

Demikian kata Moermahadi Soerja selaku ketua BPK RI, 2018 lalu di sela-sela salah satu kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta. Ungkapan yang sama dan menjadi wejangan positif serta warning bagi ASN ini, kerap juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketua KPK, Kajagung, Kapolri bahkan Presiden.

Pernyataan yang sama tentang pengelolaan sumber uang yang berasal dari Negara atau Pemerintah atau yang kerap dinamakan uang Rakyat ini, juga selalu dikumandangkan Yerry Basri Mak, SH dan Edison Suebu, SH, selaku ketua pada 2 LSM yang dipimpin mereka di Papua.

“Unsur transparansi itu menjadi sangat penting tentunya, yaitu dalam hal mengelola semua kegiatan pemerintah yang ada di setiap OPD. Baik yang Vertikal maupun di Pemda sendiri. Hal ini sudah sering kali kami LSM gaungkan.

Ini bukan uang pribadi anda supaya tidak usah transparan kepada publik. Ini uang dari negara atau dari pemerintah, atau juga disebut uang rakyat. Jadi memang harus transparan kepada masyarakat dan publik, yang menjadi esensi dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Kalau pejabat publik dalam hal ini kepala satuan kerja atau biasa dibilang kasatkernya itu hanya berikan janji dan tidak ditepati, kami bisa saja curiga atau meduga ada apa sesuatu dengan pekerjaannya?.

Jika tidak bisa membuka ruang untuk berjumpa dengan awak media dan LSM karena kesibukan yang padat misalnya, ya ditulis keterangan konfirmasinya lalu disampaikan lewat wa kan bisa. Ini zaman sudah canggih, jadi sampaikan saja lewat whatsapp kan?.

Saya pribadi wa pak kasatker juga tak ditanggapi. Wartawan juga wa pak PPK dan satkernya untuk meminta konfirmasi terkait proyek rumah susun itu, sama saja. Hanya dapat janji doang.” Ujar Yerry (02/12) terkait pekerjaan rumah susun satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua di kampung Doyo Baru.

Tentang proyek rusun ini, turut mendapat tanggapan ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua Edison Suebu, SH. Lelaki asli Sentani yang bermarkas kantornya di kampung Kehiran kabupaten Jayapura ini meminta agar kantor SNVT yang berada di Abepura, tidak menutup diri dari para awak media dan LSM.

“Tugas LSM bersama Media juga termasuk mengontrol serta ikut mengawasi jalannya setiap pekerjaan proyek pemerintah. Kalau itu proyek atau kegiatan pembangunan rumah pribadi, salah besar kalau kami pantau dan ikut awasi.

Salah satu regulasi penguat peran kami selain Undang-Undang Ormas sendiri, yaitu PP nomor 71 tahun 2000; sebagaimana telah diubah lagi dengan regulasi yang terbaru, yakni Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018.

Saya tahu di Undang-Undang media nomor 40 tahun 1999, pada Bab II Pasal 3 Ayat 1 jelas juga menyebutkan bahwa fungsi media sebagai “Control Sosial.” Saya juga pernah jadi wartawan. Kemudian kan ada UU nomor 14 tahun 2008, tentang “Keterbukaan Informasi Publik.”

PP 43 tahun 2018 yang tadi sudah saya kemukakan tersebut tentang apa?. Yaitu tentang “Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan, Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Jadi harapan saya sebagai ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua, baik kasatkernya pak Malikidin Soltief dan PPK yang secara teknis mengelola kegiatan itu, janganlah tertutup soal kegiatan fisik pembangunan rusun di Doyo Baru Sentani. Sebagai anak Sentani, saya masih bertanya; rusun itu dibangun untuk apa ya?.” Ujar Edy.

Sekedar untuk diketahui, awal permintaan konfirmasi kepada satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan-Kementerian PUPR), disampaikan secara tertulis via whatsapp (WA) tertanggal 22 November 2019, kepada Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} bernama Yohanes Rein Rumbewas di Nomor Wa-nya: 0811484XXX.

Anehnya, tidak ada sedikit pun keterangan konfirmasi PPK yang diberikan. Bahkan info untuk tatap muka dengannya di kantor, sama sekali tak disampaikan dan masih tak jelas hingga rillisnya berita ini. Sebelumnya, cru media KPK sempat 2 kali datangi gedung instansi vertikal yang terletak di samping jalan naik menuju perumahan BTN Puskopad Tanah Hitam-Abepura itu.

Sayangnya, kasatker sedang berdinas luar ke Jakarta. PPK pun saat itu dikabarkan oleh salah seorang staf pria yang berjaga di depan pintu masuk ruang kerja kasatker, sedang tidak berada di kantor. Pada 26 November 2019, wartawan KPK mengirim pesan WA kepada kasatkernya guna memintai konfirmasi.

Dalam penyampaian yang disampaikan kepada Malikidin Soltief, juga sudah dibeberkan tentang pertanyaan dan permintaan konfirmasi kepada staf PPK-nya yang kerap disapa akrab, Rein.

Alhasil, janji yang diberikan kepala satuan kerja instansi perpanjangan tangan kementerian PUPR itu masih hanya sekedar janji belaka, belum membuahkan hasil sama sekali. PPK pun demikian.

Herannya lagi, meskipun sudah ditanyai soal janji kasatker sejak senin (02/12) berikut kontak ponsel yang dilakukan kemarin (03/12), dan kendatipun hanya meluangkan waktu sejenak untuk berkomunikasi atau pun membalas pesan singkat beberapa menit, Malikidin tak menggubris permohonan konfirmasi awak media. Termasuk merespon janjinya sendiri untuk bertatap muka.

Crew KPK; Michael, Nando, Jeffry (Jack) R.W~Kaperwil Papua.

News Feed