by

Diduga Ada Pemangkasan Dana Pengendalian Kegiatan di Dinas PU Papua

-Daerah-275 views

KPK | Jayapura, Papua – Informasi itu datang dari salah seorang nara sumber (ada bukti² rekaman dan juga keterangan tertulis) di WA wartawan media nasional ini.

Nara sumber yang kesehariannya merupakan ASN Dinas PU Provinsi Papua, kepada Koran Pemberitaan Korupsi dia menjelaskan unek-unek yang dirasakan mewakili rekan-rekannya yang mengalami nasib serupa.

“Ada pemotongan yang biasa dilakukan di Bina Marga Dinas PU Provinsi Papua. Yaitu pemotongan untuk hak-hak dari staf pegawai yang turut menangani dan mengelola kegiatan.

Ada beberapa rekan pegawai dinas PU yang juga sudah menyampaikan keluhannya ke saya. Bisa wartawan cari mereka dan tanyai sendiri buat menambah referensi beritanya.

Intinya, ada memang pemotongan yang setiap tahunnya dilakukan, terhadap hak-hak dari staf pegawai yang turut mengelola kegiatan, yaitu terkait dana pengendalian kami untuk mengawasi dan memonitor pekerjaan di lapangan.” Beber ‘R’ menjelaskan sambil menyebutkan nama-nama rekan pegawainya.

Ditanyai alasan atau faktor apa yang menyebabkan terjadi pemotongan, R mengatakan dirinya sendiri sama sekali masih mempertanyakannya sampai sekarang. Dia sangat berharap bisa ada transparansi soal itu.

Wartawan bertanya tentang siapa (oknum) yang dicurigai di instansi yang berada di Dok 4 kota Jayapura yang melakukan pemotongan, R menuturkan kecurigaan dia bersama rekannya, bahwa pemotongan itu dilakukan atas perintah oknum atasan tertentu.

“Saya tidak tahu kenapa, tapi saya pernah dengar dari beberapa teman pegawai saya, bahwa pemotongan itu dilakukan atas perintah oknum-oknum atasan tertentu. Silahkan nanti ditelusuri sendiri oleh wartawan.

Yang bayar kan bendahara, jadi coba datang dan minta konfirmasi ibu Bendaharanya sendiri di kantor PU Dok 4. Kalau ada Kasubag Keuangannya, minta waktu dan tanyakan kenapa hak-hak pegawai bisa dipotong?.

Kalau ada regulasi yang mengatur tentang pemotongan uang yang menjadi hak pegawai, yaitu uang dari kegiatan yang sepanjang satu tahun berjalan, tolong ditunjukkan ke kami. Tunjukkan biar kami percaya, lega, dan tidak usah lagi ngotot dan menuntut.

Masa pembayarannya cuma untuk dua atau tiga bulan saja dari kegiatan yang setahun berjalan?. Dalam DPA isinya begitu kah buat perjalanan dinas untuk mengendalikan sebuah pekerjaan?. Jujur kami masih merasa tidak puas dan mempertanyakannya sampai sekarang.” Ungkap R sembari berharap awak KPK bisa menguak polemik yang mereka rasakan.

Menindak-lanjuti nasib R dan rekan-rekannya yang masih digumuli, wartawan media KPK pada 27 November 2019 lalu sempat bertandang ke Bidang Bina Marga instasi tersebut.

Saat menjumpai bendahara di bidang Bina Marga, di ruangannya ibu ASN non asli Papua bernama Permawati ini spontan menampik tegas, dengan dalil hanya tahu membayar saja apa yang diturunkan dari pimpinannya.

“Saya sama sekali tidak tahu-menahu dengan soal pemotongan itu. Langsung tanyakan saja ke atasan saya pak Kasubag Keuangan. Saya di sini hanya tahu membayar kepada pegawai.” Bilang bendahara mengklarifikasi.

Cru pers KPK selanjutnya mendatangi ruangan kasubag keuangan di hari yang sama. Beberapa kali wartawan media nasional ini datangi instansi tersebut, dengan maksud agar bisa bertatap muka dengan kasubag keuangannya.

Apesnya, sampai dengan naikknya berita ini, apalagi dengan masih hadirnya Wakil Menteri (WAMEN) PUPR beberapa hari lalu di Provinsi Papua, wartawan media ini masih belum sempat bisa berjumpa langsung dengan Richard Homer selaku kasubag keuangannya untuk meminta konfirmasi.

{Crew; Nawar, Michael, Jeffry, R. (Jack)~Kaperwil Papua}

News Feed