by

Dibalik Unras APDESI, Bimtek Sekdes Diminta Pihak Berwenang Panggil EO

-Daerah-452 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – Paska unjuk rasa (Unras) pada senin 2/12/219. yang mana dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serta (PPDI) Persatuan Prangkat Desa Indonesia, mempertanyakan gajih mereka yang telah 9 bulan belum terbayarkan. gajih yang di ambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran APBD yang telah tertuang dalam APBDes kini menjadi Polemik, selasa (3/12/2019).

Pasalnya, sangat disayangkan paska unjuk rasa dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serta (PPDI) Persatuan Prangkat Desa Indonesia. yang mana dilakukan setelah kepulangan 194 kepala desa dari 232 kepala desa se Kabupaten Lampung Utara, mengikuti Bimtek ke Bali selama 4 hari pada tangal 20/11/2019, kini menjadi Kontroversi di publik.

“Belum usai Kontroversi di kalangan masarakat Lampung Utara, terkait bimtek 195 kades kepulau Bali, menelan anggaran 2,7 Miliar.”

Kini paska unjuk rasa (APDESI) serta (PPDI) pada hari senin kemarin 2/12/219. besar dugaan telah meningalkan kesan buruk, Mirisnya, pada sore hari itu para Seketaris Desa (Skdes) keberangkat Bimtek ke Yogya dengan keberangkat terkesan sembunyi-sembunyi dengan berkumpul di taruko ll Jl. Lintas Tengah Sumatera, Desa Kali Balangan, Kec.Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Dari 232 desa se Kabupatan Lampung Utara, hanya 200 sekdes/desa yang mengikuti kegiatan Bimtek atau setadi banding, dengan anggaran Rp 8 Jt/sekdes. 200 x 8 : 1,6 miliar yang di sedot dari Dana Desa (DD) tahun 2019.

R Habibie S.STP.MM, Mewakili Kadis DPMD Ir. H. Wahab.MM ketika di konfirmasi di ruangan nya, “iya memang benar pada hari senin 2/12/219. Seketaris desa se Kabupaten Lampung Utara, yang mana jumlah perserta bimtek atau setadibanding, laporan yang kami himpun dari Apdesi seluruh 232 desa/sekdes hanya 200 perserta mengikuti Bimtek selama 3 hari melaksanakan bimtek di Jogja,

Mereka telah mengirim surat kepada Dinas PMD bagian Pemdes, untuk melakuakn pendampingan dan nara sumber kepada kami akan tetapi hasil kordinasi kami degangan Pimpinan kami dari dinas PMD ini terbentur dengan anggaran. disebabkan tidak ada nya anggaran untuk melakukan pendampingan, dan kami tidak ingin membebankan nya ke pada desa. Maka perintah Pimpinan kami untuk tetap berada di tempat/kantor, ujar Habibie.

Sampai berita ini di rilis ketua APDESI Kabupaten Lampung Utara Edwar, belum bisa di konfirmasi disebabkan masih dalam ke adaan sakit. Hal serupa, belum bisa mendapat kontak baik secara langsung atau melalui via henpon untuk konfirmasi dengan event organizer (Eo). (Rama)

News Feed