by

Pertamina Jayapura Diminta Transparan Kepada Masyarakat

-Ragam-480 views

KPK | Jayapura Papua – Transparansi publik sangat diperlukan pula di Perusahaan pelat merah (BUMN), bilamana ingin bersama-sama membersihkan birokrasi dari praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebut saja PT. Pertamina Persero Jayapura Provinsi Papua, khusus dalam hal transparansi publik kepada wartawan dan LSM.

Manakala ada permohonan konfirmasi yang sifatnya urgen karena berhubungan dengan sebuah berita yang akan disajikan cepat ke publik, maka kesempatan untuk memperoleh informasi haruslah terbuka dan cepat bagi awak media.

Siang tadi (27/11) dalam rangka menindak-lanjuti informasi dan laporan LSM BARAPEN Provinsi Papua dan LSM WGAB, wartawan media ini mencoba untuk meminta konfirmasi seluler ke pimpinan Humas Pertamina Jayapura bernama Brasto.

Pasal permintaan konfirmasi yang hendak dilakukan via telepon (sekitar pukul 12:26 wit), ialah berhubungan dengan informasi dan laporan LSM, tentang kelangkaan BBM yang sering terjadi di satu-satunya APMS yang berada di kabupaten Sarmi.

Selain kedua LSM dengan informasi tersebut, wartawan KPK pun pernah beberapa kali datangi kabupaten berjulukan kota ombak itu, dan mendengar sendiri serta menghimpun sejumlah informasi dari warga setempat.

“Kalian wartawan bisa melihat sendiri APMS ini. Setiap kali ada truck BBM yang masuk, pasti antrean kendaraannya panjang dan pengisiannya hanya beberapa saat saja, kemudian dibilang habis. Terpaksa pagar Pomp Bensin ini tutup kembali.

Katanya stok BBM-nya terbatas, dan banyak juga dari nelayan yang mengisi di sini bersama para pedagang BBM eceran. Faktor itulah yang menyebabkan BBM di APMS ini cepat habis.

Dampaknya ya kami pemakai kendaraan ini yang kesulitan setiap hari. Kalau mau isi BBM lagi, ya terpaksa harus mengisi saja di penjual BBM Eceran yang ada di pinggiran jalan raya.

Tapi berapa biaya yang selalu harus kami keluarkan?. Apalagi kalau kami berangkat ke Jayapura lewat jalan darat, kami jelas sangat kesulitan sekali. Tapi mau bagaimana lagi?, beginilah kondisi BBM di Sarmi.” Bilang rata-rata mereka ketika ditanyai wartawan.

Sebaliknya apa kata 2 Lembaga Swadaya Masyarakat {LSM} resmi yang terdaftar di kantor Kesbangpol Provinsi Papua itu?. Kedua pimpinan LSM turut menyesalkan sikap Manajer Humas yang baru (Brasto), yang terkesan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan yang jelas.

Awak media KPK ketika menelpon pimpinan humas yang memberitahukan sedang mengikuti kegiatan di kota Ambon, dan yang akan sampai dua tiga minggu barulah kembali ke Jayapura, ditemani ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua Edison Suebu, SH.

Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (BARAPEN) yang tidak asing lagi kepiawaiannya sering bersuara di publik, turut merasa aneh dengan sikap Manajer Humasnya yang tidak seperti Manajer Humas sebelumnya, yang berkesan sangat koperatif dan welcome dengan wartawan dan LSM, (meskipun melalui kontak telepon, wa ataupun sms).

“Saya ada sama-sama wartawan sekaligus kepala perwakilan Papu media nasional koran pemberitaan korupsi, saat dia menelpon Manajer Humasnya yang diberitahukan bernama Brasto. Kami telepon beliau dari Sentani.

Maksud kami menelpon pak Brasto setelah dapat nomornya dari sahabat baik kami yang juga mantan Manajer Humas dulunya, ialah untuk meminta konfirmasi soal kelangkaan BBM di APMS Sarmi.

Juga termasuk yang mau kami tanyakan, menyangkut jumlah jatah APMS milik PT. Usaha Pangkep Mandiri milik Haji Bado, yang sudah berubah pengelolaannya ke Haji Haling dengan perusahaannya PT. Sarmi Indah Mandiri.

Apa jawaban yang pak Brasto ini berikan?. Dia bilang urusan media dan LSM itu lewat Humas. Lo kok kenapa memberi konfirmasi soal pendistribusian dan kuota BBM ke APMS Sarmi saja dia tak bisa menyebutkannya transparan?.

Dia malah bilang langsung lapor polisi saja kalau ada temuan yang diperoleh, dan jawabannya sama sekali tidak memuaskan kami. Yakni “Sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas.” Kalau demikian, lalu nominalnya berapa sih?. Kok dirahasiakan?.

Kita ini kan tidak sedang bermaksud mencari-cari kesalahan siapa pun, tapi kami hanya butuh disebutkan angka jatah APMS Sarmi-nya, biar kami juga bisa investigasi bersama media dan menganalisis cepat habisnya BBM di Sarmi, guna memperoleh kepastian serta kebenaran dugaan adanya Penimbunan BBM dan Penjualan ke Perusahaan-perusahaan tertentu, di Sarmi dan ke Mamberamo Raya.

Apanya yang salah?. Humas yang dulu saja via seluler pun jika hal itu bukan rahasia, dia malah bisa menjelaskan langsung dengan transparan ketimbang datang capek-capek ke Pertamina keluarkan energi. Guna apa ponsel smartphone kita gunakan?. Kami LSM sangat menyesal dengan sikap pak Brasto terus terang.

Terakhir dari saya sebagai ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua, saya minta dengan masuknya pak Ahok sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina Persero, tolong supaya menata kembali sistem pelayanan publik dari Humas Pertamina Jayapura sendiri.

Terlebih lagi menurut saya, termasuk menempatkan figur yang tepat yang bisa dihubungi untuk mendapat informasi, baik di kantor maupun lewat ponsel bilamana yang bersangkutan sedang keluar daerah sampai dua tiga minggu.” Ungkap Edy kesal.

Ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa atau yang populer diakronimkan WGAB bernama Yerry Basri Mak SH, sewaktu disampaikan hasil permintaan konfirmasi yang dilakukan lewat kontak telepon dan sms ke Manajer Humas, dia pun membeberkan rasa kekecewaannya.

“Memangnya jumlah jatah BBM atau kuota buat Perusahaan yang punya APMS di Sarmi itu sangat rahasia sekali ya?. Itu BBM milik pribadi apa negara ya?. Kalau milik negara, berarti kan juga untuk rakyat dan bangsa NKRI yang ada di kabupaten Sarmi.

Pertamina harus bisa menyebutkan jumlah kuota atau jatah APMS Sarmi. Soal Migas, saya pikir pengelolaannya oleh negara melalui BUMN seperti Pertamina, untuk itu tidak bolehlah ada yang mau ditutupi.

Tinggal sebut angkanya saja kok susah ya?. Ini kan kita perlu penelusuran lebih jauh dalam rangka mencari bukti kebenaran dari laporan masyarakat dulu, jika benar barulah ada laporan tertulis ke institusi Penegak Hukum.

Selain mencari informasi yang akurat sebelum nantinya kami akan ke Perusahaan ownernya APMS tersebut, Pertamina sebagai perusahaan negara menurut kami, lebih dulu dia yang harus memberi kami konfirmasi yang akurat, valid dan transparan.

Jika terkesan Humasnya tidak mau menyebutkan nominal besaran jatah BBM buat APMS di Sarmi, berarti kira-kira ada apa?. Siapa pun bisa saja curiga.

Dan kalau tidak ada kesalahan sama sekali atau permainan dengan kuota atau jatah dan pendistribusiannya, termasuk dugaan penimbunan di APMS Sarmi, kenapa harus takut?. Iya kan?.

Saya sebagai ketua LSM WGAB juga meminta kepada pak Ahok selaku Komisaris Utama PT. Pertamina Persero, supaya Humas Pertamina bisa lebih ditata untuk transparan lagi dalam memberikan konfirmasi kepada wartawan dan LSM, sepanjang informasi itu untuk kebaikan masyarakat Indonesia.

Jika pak Brasto sedang dinas luar, ya ditunjuklah siapa-siapa stafnya yang bisa meladeni awak media dan juga LSM di kantor, apabila pak Manajer Humasnya memang tak bisa menyampaikan informasi lewat kontak telepon, atau lewat pesan singkat sms dan juga WA.” Tekan Yerry dalam komunikasi seluler siang tadi (27/21).

Herannya, meskipun sudah disampaikan wartawan ke Manajer Humas mengenai Bagian mana di kantor Pertamina yang berkompeten, yaitu untuk memberikan sedikit informasi mengenai kuota/jatah BBM untuk Agen Premium Minyak Sollar {APMS} di Sarmi, Brasto sama sekali tak meresponnya.

{Crew Papua: •Orlando, Nando, Michael, Jeffry, R.W•~Kaperwil}.

News Feed