by

Proyek Depan Kantor Gubernur Nilai Pagunya Tak Jelas

-Daerah-511 views

KPK | Kota Jayapura, Papua – Beberapa waktu lalu awak media koran pemberitaan korupsi datang melakukan konfirmasi ke Bidang Pengairan dan Bina Marga, sekaligus meminta keterangan terkait dengan dua item pekerjaan yang berlokasi di depan kantor Gubernur Provinsi Papua.

Saat bertatap muka dengan kepala bidang pengairan Hulda Mandosir {ibu}, dan saat hendak menyuguhkan pertanyaan, ibu pejabat eselon tiga ini sepertinya meragukan identitas awak media ini.

Bukti keraguan kabid pengairan, sampai-sampai berulang kali dia menanyakan surat tugas dari perusahaan yang menyuruh wartawan untuk bisa meliput dan menulis, tentang proyek pekerjaan pelebaran jalan dan pembuatan talud di Dok 2 kota Jayapura.

“Mana surat tugas kalian yang dari perusahan, yang menyuruh kalian untuk bisa meliput dan menulis tentang pekerjaan yang ada di depan kantor Gubernur itu?, terus kenapa dengan Papan Informasi Proyek?. Kalau tidak ada kenapa?.

Nanti lain kali kalau mau datang lagi untuk meminta keterangan, tolong supaya adik-adik bisa tunjukan surat tugas dari perusahaan yang ditujukan kepada instansi atau bidang yang mau dimintai keterangan,” bilang kabid.

Tak sempat memberikan keterangan pembuka, dirinya (Hulda) langsung menyuruh awak media KPK, untuk bersama-samanya mampir ke ruangan PPTK-nya bernama Thomas Imsiren.

“Mari kita langsung saja ke pak Tomas Imsiren. Beliau yang nanti akan memberikan keterangan lebih lengkap, terkait tidak dipancangkannya Papan Informasi Proyek dan lain-lain. Beliau yang lebih paham,” Ujar kabid.

Ketika di ruangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), wartawan media nasional ini mulai menanyakan alasan apa saja yang membuat, sampai Papan Informasi Proyek tidak dipancangkan.

Menanggapi pertanyaan wartawan, dirinya {Tomas} mengatakan, bahwa Papan nama atau Plang Informasi Proyeknya sudah ada, namun belum dipancang (saat itu, red). Alasannya, dikarenakan masih pembongkaran terus di area proyek bernomor kontrak 050/5065.

“Papan Informasi jauh-jauh hari sebelum pekerjaan itu dilaksanakan sudah kami buat, namun belum bisa kami pancang, karena memang masih dilakukannya pembongkaran hingga saat ini. Tapi kami nanti akan usahakan agar secepatnya Papan Informasi itu dapat dipancang, supaya dapat dilihat oleh publik.” Ucap Tomas berjanji.

Kini Papan Proyek sudah berdiri megah, namun terlihat pada plang informasi proyek itu masih ada kekurangan yang belum dicantumkan. Di antaranya; Nilai Pagu sendiri dan termasuk beberapa lamanya waktu pelaksanaan, atau Kalender Hari Kerja.

Kedua bagian tidak kalah penting yang tidak turut dimuat pada Papan Informasi yang dipancang itu, membuat publik juga bertanya-tanya, sebab belum jelas. Soal papan nama proyek tersebut juga sempat disoroti ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua Edison Suebu, SH, saat dihubungi kemarin untuk meminta masukannya (via ponsel, 19/11).

“Jika pihak dinas benar-benar mau menjaga, memelihara dan mempraktekkan asas transparansi, maka tidak boleh ada yang ditutupi sama sekali. harus semua terbuka dan terlihat jelas oleh masyarakat, guna menghindari perspektif masyarakat yang negatif nantinya.

Soal Papan Informasi Proyek mungkin belum secara detil dijabarkan dalam sebuah regulasi khusus. Namun, memperhatikan regulasi dari kementerian terkait, seperti contoh;

1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”).

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum demgan Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”), tentu menjadi contoh atau sampel di mana papan nama proyek sangat penting bagi era transparansi publik seperti sekarang.

Perlu diketahui, makanya kami di LSM sering katakan bahwa Provinsi DKI Jakarta itu sangat patut dijadikan barometer, jika menyoal tentang papan proyek itu sendiri untuk keterbukaan informasi publik. Coba lihat saja seperti tertuang dalam Keputusan Gubernurnya bernomor 72 Tahun 2002, tentang “Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Provinsi DKI Jakarta.

Membungkus semuanya tentang kegiatan-kegiatan proyek pemerintah pusat sampai ke daerah, negara ini ada UU Transapransi Publik nomor 14 Tahun 2008. Meskipun tidak ada item papan informasi proyek yang secara hirarki disebutkan, tapi dalam konteks transparansi bagi kebutuhan informasi publik, disebutkan jelas di sana bahwa setiap Badan Publik, baik; Eksekutuf, Legislatif dan Yudikatif, wajib transparan bagi publik atau bagi masyarakat.

Apalagi terkait peruntukkan dan pengelolaan uang negara atau pemerintah atau uang rakyat, karena ini kan bukan uang pribadi oknum-oknum ASN pengelola kegiatan itu sendiri. Kalau itu uang pribadi dan termasuk itu proyek pribadi mereka, ya kita salah kalau meminta informasinya bahkan sampai mempublikasikannya ke media masa.

Jujur itu sakit kah?. Tidak kan?. ASN di Dinas PU patut pula untuk menghargai UU nomor 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik” yang baik, begitu juga harus menghargai UU Pers dari adik-adik wartawan sendiri.

Kita kan tidak bisa melarang serta membatasi atau menghalangi para awak media seperti adik-adik kalian ini, untuk mencari, menulis dan mengangkat serta memberitakan mengenai sebuah informasi. Apalagi informasi mengenai proyek pemerintah, yang tujuannya bermanfaat bagi rakyat bangsa Indonesia sendiri. Ini kan bukan proyek intelijen atau rahasia, yang memang harus ditutupi demi alasan keamanan dan lain-lain.

Awalnya kami juga sudah melihat proyek itu tak ada papan informasinya. Kemarin saya melintas dengan anak-anak buah di depan kantor Gubernur ternyata sudah ada dipasang papan nama proyeknya. Soal nilai pagu dan kalender kerjanya memang tak ada di papan informasi tersebut saya lihat kemarin. Ya semoga nanti mereka bisa pasang biar lengkap dan lebih transparan.” Ungkap ketua LSM menjelaskan.

{Crew: •Nando, Michael, Jeffry, R.W~Kaperwil•}

News Feed