by

Penegak Hukum Diminta Lidik dan Sidik Kepala Kampung Anggopi

-Hukam-530 views

KPK | Biak Numfor, Papua – ASN aktif di Dinas Pendidikan kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh bupati kabupaten biak numfor menjadi karakteker kepala kampung Anggopi sejak tahun 2018, sampai dengan Tahun 2019 ini belum ada pergantian sama sekali.

Merujuk pada Undang Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang mengatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari Intervensi politik serta bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme, maka ini suatu fenomena langka dalam dunia birokrasi pemda yang memang aneh tapi nyata.

Sesuai aturan yang seharusnya menjadi karakteker itu harus Sekretaris Desa {sekdes} atau pegawai distrik yang ditunjuk, bukannya pegawai dinas pendidikan.

“Ini kan ada unsur politik semasa pemilihan bupati, sehingga sebagai bentuk balas budinya, bupati menunjuk pegawai dinas pendidikan yang berasal dari kampung Anggopi, balik menjabat sebagai karakteker di kampungnya sendiri.

Kita tahu bahwa masa kepemimpinan sebagai karakteker hanya selama 6 bulan saja, tetapi yang terjadi hingga akhir tahun inipun belum ada pemilihan kepala kampung sama sekali yang dilakukan.” Ungkap salah seorang warga berinisial ‘R’ kepada wartawan.

dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada media nasional koran pemberitaan korupsi, bahwa masa kepemimpinan karakteker kepala kampung anggopi akan berakhir pada tahun 2022.

Dari laporan masyarakat yang berhasil diperoleh, bahwa akan ada pemilihan kepala kampung, tetapi itu hanya untuk kampung lain saja. Sedangkan kampung Anggopi tidak ada pemilihan sama sekali.

Yang lebih mengherankan lagi seru beberapa anggota masyarakat yang dijumpai, karakteker yang adalah seorang ASN itu masih akan tetap menjabat sebagai kepala kampung sampai Tahun 2022. Kok bisa ya?!.

“Selama beliau pimpin tidak ada pembangunan dikampung Anggopi,  baik fisik maupun non fisik. Yang kami sesalkan dan harus disampaikan kepada penegak hukum, bahwa selama pencairan dana kampung itu tidak jelas.

Dia tidak pernah terbuka soal “Uang.” sudah beberapa kali pencairan pun masyarakat tidak tahu uang itu di mana, tidak pernah ada pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang diundang.

Pada Tahun 2018, ada tiga kali tahapan pencairan dana kampung. Begitu pula dengan tahun 2019 ini. Tapi yang aneh kami lihat, uang yang biasa dipakai untuk membangun rumah masyarakat dan program lainnya ini sama sekali tidak kelihatan.

Tahun 2019 ini, tahap 1 dan 2 baru dibangun pondok-pondok wisata dipantai. Sesuai keputusan, itu pun hanya beberapa masyarakat saja yang sepakat, sedangkan yang lainnya tidak.

Sesuai keputusan ada 20 pondok yang dibangun lebih dulu, sedangkan yang nampak hanya 15 pondok di pantai Anggopi. Itu pun hanya beberepa keluarga saja yg dapat, sementara sejumlah besar keluarga yg lain masih mengeluh hingga sekarang.” Keluh seorang ibu yang enggan menyebutkan namanya.

Ditambahkan lagi berdasarkan laporan dari masyarakat kepada awak media ini, bahwa dana desa itu diperuntuhkan untuk masyarakat, tetapi itu mungkin terbukti di kampung lain. Sedang di kampung Anggopi sendiri tidak begitu terlihat.

“Sejak karakteker ini pimpin kami, yang namanya dana desa itu kami tidak tahu besarnya berapa. Tidak pernah ada pertemuan dengan seluruh masyarakat. Hanya orang orang tertentu saja, dan tidak ada transparansi dari karakteker kepala kampung Anggopi kepada warga masyarakatnya sendiri.

Yang mau kami tambahkan lagi, kemarin dana prospek untuk kampung Anggopi yang besarnya tidak jelas bagi masyarakat,  sebagian dipakai untuk bangun pondok-pondok wisata.

Sebagian dana tersebut lagi dibagi per ibu-ibu untuk modal usaha, lalu nilainya  hanya 280 ribu untuk pemberdayaan ibu-ibu. Dari pernyataan 280 ribu, anehnya realisasi ke tangan masing-masing ibu itu hanya 200 ribu, dengan alasan tidak ada uang kecil.

Bahasa yang dipakai kepala kampung, “ah nanti ditukar dulu baru kita kasih.” Anehnya, sampai saat ini pun belum ada pengembalian untuk setiap ibu-ibu itu.

Kemudian pada minggu pagi selesai ibadah, pemimpin kampung dipersilakan untuk menyampaikan kepada jemaat, lebih khusus kepada ibu-ibu kampung yang menerima dana 280 ribu tersebut, bahwa  jangan mengharapkan sisa uang 80 ribu itu, karna sudah saya (dia, kepala kampung) pakai.” Ungkap ‘L’ kepada wartawan.

Dana prospek tahap 3 ini sama sekali tidak jelas dan tidak tahu uang itu ada di mana?. ketika wartawan KPK menanyakan ke bendahara prospek, ia justru mengatakan kalau dirinya hanyalah menang nama sebagai “Bendahara” saja, tetapi yang pegang uang itu kepala desa sendiri.

Bahkan dana prospek tahap 3 ini dirinya tidak tahu kalau uang itu sudah diambil dan sudah bermalam selama 4 hari di kepala desa, baru dia tahu kemudian kalau dana tersebut sudah diambil.

“Jujur saya hanya menang nama saja jadi bendahara. Saya bendahara, tapi yang pegang uang itu sendiri bapak kepala kampung (di Papua nama Desa diubah menjadi Kampung, red).

Pencairan tahap II ini dananya tidak jelas, bahkan masyarakat jadi korban. Kenapa?, karena dana kampung ini dipakai untuk acara syukuran pelantikan anggota dewan di pantai Anggopi. Dan sebagian lagi dipakai untuk keperluan pribadi dan pemasangan digital parabola venus, dirumah kepala kampung.

Dana kampung tahap dua ini digunakan pula untuk pembelian Cat dan juga pemasangan Meteran Listrik. Untuk 15 pondok di pantai Anggopi, dan pembelian Sepeda Motor merek Supra seharga 15 juta, yg dipakai oleh sekdes Anggopi.

Ini kan dana untuk masyarakat tidak mampu, bukan dana pribadi atau kelompok, jadi harus dipergunakan sebaik baiknya. Ini dana bukan juga untuk pembuatan pondok wisata. Kalau untuk pondok wisata, itu berhubungan langsung dengan dinas pariwisata, bukan pakai dana kampung. Ini kan tidak benar,” ujarnya.

Harapan serta permintaan Masyarakat Anggopi yang pro “Good Governance” dan “Anti KKN”, yang merasa ketakutan jika menyebutkan identitas jelasnya;

kami sangat meminta kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya untuk kedua orang tua kami bapak Kapolda Papua dan bapak Kajati Papua yang baru, agar segera memerintahkan staf TIPIKORnya sendiri, untuk datang dan turun ke kampung Anggopi guna memeriksa dan menyelidiki oknum Kepala Kampung kami, atas pengelolaan uang kami masyarakat yang kami rasa tidak sesuai dengan APBK ataupun RPJMK.

Bahwa kepemimpinan kepala kampung Anggopi ini kami rasa sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014 Pasal 26, dan juga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang “asas-asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi; Transparansi, Akuntabel, partisipatif, Tertib dan Disiplin.

Kepemimpinan kepala kampung kami Anggopi, kami pun melihatnya sudah tidak berjalan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, tentang “Dana Desa {DD} yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( ABPN ).

Regulasi yang lain kami lihat, juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2015, tentang “Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa {DD}.

Berpijak dari Aturan-aturan terkait Desa/Kampung ini, kami meminta kepada Penegak Hukum Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua, untuk dapat secepatnya melakukan turun “Lidik” dan “Sidik” terhadap pengelolaan Dana Desa yang berjalan hingga sekarang, dan menggiring oknum kepala kampung kami berinisial “MR” ke Ranah Hukum.

•Crew KPK Biak & Supiori•

News Feed