by

Dikonfirmasi Dugaan Korupsi di Nabire, Wabup Hasyim Amirullah: Tidak Tahu

-Hukam-392 views

KPK | Jayapura, Papua – Permintaan pimpinan LSM BARAPEN Provinsi Papua untuk menulis serta memberitakan soal dugaan korupsi di Nabire yang ikut dipantau perkembangannya, Akhirnya ditindak-lanjuti koran pemberitaan kprupsi dengan meminta konfirmasi wakil bupati kabupaten Nabire sendiri.

Edison Suebu, SH selaku ketua LSM dalam keterangannya di Sentani mengatakan, ada sejumlah kasus indikasi dugaan korupsi di kabupaten Nabire yang sudah pernah digaungkan beberapa LSM, namun apakah sudah ada oknum-oknum pelaku korupsi (koruptor) itu sendiri yang sudah dipenjarakan?, dia dan LSM-nya masih belum mengetahuinya sama sekali.

“Jujur saja saya dan LSM yang saya pimpin ini sampai sekarang masih belum mengetahui perkembangannya, dari adanya sejumlah temuan indikasi dugaan korupsi di Nabire.

Kita bicara transparansi dan efek jera dalam hal pemberantasan korupsi di Papua, apakah institusi penegak hukum juga dukung pikiran dan cita-cita kami?. Kan lasimnya yang kami ikuti, tunggu dulu P-21 baru bisa diumumkan ke media, atau bilamana sudah jadi TSK (tersangka, red).

Menurut hemat kami, kalau memang dari hasil lidik sampai sidiknya itu benar-benar ada bukti, bahwa ada motivasi dan perlakuan atau tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam sebuah kasus dugaan tipikor, beritanya harus terupdate terus supaya bisa diketahui publik.

Lo inikan bukan uang nenek moyang kita, atau uang bapa mama kita, atau juga bukan uang pribadi kita sendiri. Ini murni uang negara, uang pemerintah dan atau uang rakyat. Iya kan?. Jadi proses hukumnya pun harus transparan dan terupdate terus ke publik dong!.” Terang Edy tegas.

Dia (ketua LSM) berlanjut dalam lugasan pernyataannya menyebutkan beberapa item kasus dugaan korupsi di Nabire, yang membuat dia balik bertanya; “apakah penegakkan hukum terkait kejahatan korupsi bagi elit-elit pejabat kelas kakap di daerah seperti memakan ‘Buah Simalakama?’.

“Ada beberapa dugaan indikasi korupsi di Nabire yang seperti mau tenggelam ditelan berjalannya waktu. Kan yang tangani ada dua institusi di Papua dan atau di Indonesia. Kita ketahui di Papua kan ada POLDA dan juga KEJATI Papua.

Apakah proses penegakkan hukum khususnya buat kasus-kasus kejahatan korupsi di Papua, yang dilakukan oknum-oknum pejabat elit kelas kakap itu seperti memakan buah simalakama ya?, jadi serba salah. Kok sangat sulit dan lamban sekali penanganannya. Apakah butuh bukti yang banyak?.

Institusi mana yang sudah pernah tangani kasus-kasus korupsi itu, bukan saja di Nabire tetapi juga di tempat lain, ya harus berani dan menghargai era keterbukaan informasi publik ini, dengan mengupdate terus hasil perkembangan lidik dan sidiknya itu.

Tahun 2018 lalu misalnya, ada perjuangan dari dua LSM bernama Forum Gerakan Anti Korupsi atau disingkat FGAK, dan Forum Pembela Rakyat atau FPR, yang datang membawa aspirasinya sampai ke kantor KPK di Jakarta. Mereka sempat berorasi di depan gedung KPK RI, menuntut oknum bupati Nabire Iasias Douw supaya diperiksa. Saya waktu itu pas ada urusan beberapa minggu di Jakarta.

Apa saja yang mereka tuntut di KPK?. Ya beberapa tuntutan mereka kan seperti pembangunan bandar udara Wanggar yang sangat kuat diduga berindikasi korupsi. Kenapa?. Karena sudah menjadi temuan BPK RI. Angka temuannya sekitar 8 Milyar lebih kalau tidak salah.

Kemudian lagi soal Dana Pendidikan yang menjadi keluhan putera-puteri (masiswa) Nabire sendiri yang menuntut perhatian Pemdanya, begitu pun dana APBD Tahun 2017.

Soal Dana buat Pembangunan Bidang Kesehatan, termasuk mereka pendemo itu juga mempertanyakan keberadaan sekitar 20-an lebih perusahaan tambang emas ilegal di Nabire, termasuk soal Perkebunan Kelapa Sawit dan beberapa item lainnya.

Kami juga sudah beberapa kali mendapat informasi dan laporan tentang adanya praktek ilegal loging juga di kabupaten itu (Nabire, red). Pertanyaannya, siapakah yang bisa berani, jujur, benar-benar profesional, netral dan takut akan Tuhannya untuk memberantas sampai ke akar-akar persoalan korupsi di Nabire?!.” Tekan Edy kesal.

Herannya, saat awak KPK mencoba mengonfirmasi tentang kebenaran sejumlah kasus dugaan korupsi itu kepada orang penting nomor 2 di Nabire, Wakil Bupati bernama Amirullah Hasyim via Whatsapp hanya membalas pendek ; “TIDAK TAHU.”

Apakah benar demikian, bahwa persoalan itu wakil bupatinya sama sekali tidak tahu?. Harapannya semoga wabup Nabire ini benar-benar sama sekali tidak tahu hal itu, dan bahkan juga semoga tidak pernah ikut terlibat praktek-praktek dugaan KKN dalam masa kepemimpinannya, seperti yang sudah pernah dikumandangkan kedua LSM yang ditujukan kepada oknum bupati Nabire sendiri, Isaias Douw.

(•Jeffry, R.W~Kaperwil•)

News Feed