by

BARAPEN & WGAB: Kajati Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Hibah Bansos

-Hukam-420 views

KPK | Jayapura, Papua – Masih segar diingatan publik tentang janji kepala seksi penyidikan Tipikor kantor Kejaksaan Tinggi Papua, bahwa dalam waktu dekat kasus dugaan korupsi dana Hibah dan Bansos di kabupaten Keerom itu sudah akan ditingkatkan ke tahapan penyidikan, termasuk pula menetapkan nama-nama tersangkanya.

Demikian review bunyi pernyataan kasi Penyidikan kejati bernama Nixon Mahuze, juli lalu: “Dalam waktu dekat kasusnya akan ditingkatkan ke penyidikan, sekaligus penetapan tersangka,”  {09/Juli/2019}.

Sejak Juli hingga November tahun ini, terhitung sudah 5 atau 6 bulan berjalan pasca janji Mahuze itu dikeluarkan kepada wartawan, sampai dengan saat ini masih belum jelas lagi bunyi kelanjutan kasus tersebut di publik.

Dua organisasi kemasyarakatan yang sering bersuara tentang korupsi di Papua { BARAPEN dan WGAB }, melalui media ini kedua pucuk pimpinannya kembali mempertanyakan “janji” seorang kepala seksi penyidikan Tipikor yang dirasa hanyalah pemanis mulut belaka.

“Pak Kajati, tolong segera tetapkan dan umumkan nama-nama tersangkanya, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Bansos dan Hibah di kabupaten Keerom.!

Aneh sekali!. Masa kasi penyidikannya sendiri sudah berkata dalam waktu dekat, kok ini sudah 5 bulan atau 6 bulan pun belum kami dengar ada nama tersangkanya yang sudah ditetapkan.

Kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan atau belum, jangan-jangan bahasa akan ditingkatkan ke penyidikan termasuk mengumumkan nama-nama tersangkanya, justru berubah jadi tidak ada korupsi dalam dugaan temuan itu sama sekali. Ini kami kwatirkan.” Seru Yerry Basri Mak dan Edison Suebu, SH kepada ka{18/11}.

Keduanya menambahkan, kalimat “dalam waktu dekat” yang dikeluarkan melalui bibir mulut seorang kepala seksi penyidikan kejati, wajib dipertanggung-jawabkan ke hadapan publik, terkait hasil pengembangan penyelidikan yang sudah dilakukan beberapa bulan berjalan.

Sekali lagi, dua nara sumber yang merupakan orang nomor satu pada dua LSM besar ini, sangat mengkritisi penggunaan kalimat “dalam waktu dekat ini.” Keduanya meyakini kalimat tersebut memiliki makna relatifitas waktu yang tidak begitu lama, atau sampai memakan bulan.

“Oh kalimat ‘dalam waktu dekat ini kasusnya akan ditingkatkan ke penyidikan, sekaligus menetapkan tersangkanya’, bukan berarti harus sampai memakan bulan-bulan. Bahkan sampai sudah mau di pengujung tahun 2019 ini pun, kami masih belum dengar ada nama-nama TSK-nya yang sudah ditetapkan kejati Papua.

Pak Nixon Mahuze harus kembali bicara di media, kenapa kok lama sekali belum juga ada tersangkanya yang diumumkan ke publik?. Bahasa dalam waktu dekat itu harus diperjelas biar kami masyarakat juga tahu, berapa bulan atau berapa tahun baru bisa ada penetapan TSK-nya begitu, dari penyelidikan Hibah-Bansos Keerom itu.” Ujar Edy disungguhkan Yerry.

Ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerry Basri Mak, bahkan menyodorkan pertanyaan mengenai surat tertulis mereka yang sudah disampaikan ke Kajati Papua waktu itu, dalam rangka mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Kami pun sudah pernah menyampaikan surat dari LSM kami ke kejati Papua. Sampai sekarang jawabannya seperti apa, kami jelas masih belum mengetahuinya. Pak Kajati harus terbuka soal pengembangan penyelidikan Dana Bansos dan Hibah di Keerom.

Sudah sejauh mana penyelidikan itu berjalan, pak Kajati harus berbicara ke publik. Jangan berdiam diri saja. Hasilnya seperti apa, berapa angka kerugian negara yang riil dan benar, siapa saja yang terlibat dengan pengelolaan dana itu, harus dibeberkan ke publik.” Tekan Yerry menambahkan.

Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (BARAPEN) Provinsi Papua ini justru menekan lebih dalam tentang kecurigaannya, jangan-jangan kemudian ada pernyataan bahwa ternyata kejatilah yang keliru, bahwa sebenarnya sama sekali tidak ada korupsi terkait Bansos & Hibah di Keerom.

“Kami justru mencurigai dari lambannya penetapan tersangka untuk indikasi temuan dugaan tipikor terhadap Bansos-Hibah Keerom ini, kami khawatirkan tiba-tiba akan disampaikan pihak kejati kemudian, bahwa oh…..merekalah yang keliru. Sebenarnya tak ada temuan di situ, cuma persoalan administrasi saja semata.

Lalu soal dugaan penggunaan NIK palsu yang pernah kami dengar, angka temuan yang fantastis, masa semua hanya merupakan kesalahan dari penerima bantuan, yaitu masyarakat yang tidak kembali membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan uang?. Aneh.

Menurut asumsi kami di BARAPEN dan WGAB, memang bisa dibenarkan ada sejumlah penerima bantuan yang serta merta tidak segera mengembalikan bukti pertanggung-jawaban pemakaian uang Bansos atau Hibahnya. Ini juga memang yang membuat pusing dan bingung pengelola Bansos dan Hibah itu, kami akui.

Tapi tidak mungkinlah semua hanya merupakan kesalahan administrasi dari data laporan pertanggung-jawaban yang belum masuk. Percaya kami tegaskan di sini, soal Hibah dan Bansos, hampir di banyak tempat sudah terjadi banyak pelanggaran dan penyimpangan. Yaitu apa?, ya Korupsi itu sendiri untuk memperkaya diri.” Kata Edy.

Menutup pernyataannya, ketua LSM BARAPEN dan WGAB serukan agar kepala Kejaksaan Tinggi Papua melalui Kasi Penyidikannya Nixon Mahuze, supaya segera mengumumkan kembali nama-nama siapa saja oknum pelaku korupsinya yang sudah ditetapkan menjadi TSK atau “Tersangka.”

“Kami BARAPEN dan WGAB minta supaya bapak Kajati Papua melalui Kepala Seksi Penyidikan Tipikornya, segera kembali berbicara di media. Beliau harus umumkan nama-nama Tersangkanya yang sudah ditetapkan. Kami akan kawal dan monitor terus kasus ini.

Kalau sudah ada satu dua orang yang pantas jadi tersangka, ya kam sebut supaya kitong masyarakat ini dengar sudah. Masa lama sampeee?. Awas jang sampe bikin tong curiga oknum-oknum penyidik dong di kejati bermain mata lagi deng oknum-oknum pelaku korupsi dorang.” Bilang Yerry dan Edy menutup komentarnya, berdialek asli Papua.

Seperti diketahui kembali, disebutkan oleh kejati Papua sendiri melalui Kasi Penyidikannya Mahuze, temuan tersebut terjadi pada tahun 2017 lalu.  Dalam LKPD-BPK RI, tersebutkan angka Rp.57 Milyar untuk Dana Hibah yang telah digelontorkan Pemerintah Kabupaten Keerom.

Dari angka di atas, yang baru dapat dipertanggung-jawabkan ialah sebesar Rp.35 Milyar, atau diprediksi sekitar 61 persen. Sedangkan untuk Dana Bantuan Sosial {Bansos} sendiri, dari Rp.23 Milyar baru bisa dapat dipertanggung-jawabkan kurang lebih sebesar Rp.7 Milyar.

Artinya, untuk Hibah dan Bansos yang dikeluarkan sebesar Rp.80 Milyar, yang baru dapat dipertanggung-jawabkan adalah kurang lebih sebesar Rp.20 Milyar, sedang Rp.60 Milyarnya masih belum jelas pertanggung-jawabannya.

Nixon juga dalam keterangannya sempat menyebutkan ada sejumlah ASN dan pejabat yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi dia tak menyebutkan siapa nama-nama mereka.

Pemberitaan mengenai penyelidikan indikasi dugaan korupsi Dana Hibah dan Bansos Keerom ini, juga sudah diberitakan di beberapa media online.

{Crew; •Nando, Michael, Jeffry, R.W~Kaperwil•}

News Feed