by

Komite: Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kobar Menuai Kontra

Koranpemberitaankorupsi.com | Pangkalanbun, Kobar/Kalteng – Menindak lanjuti adanya pemberitaan di salah satu media harian di Kobar tentang adanya pernyataan dari wakil ketua DPRD kabupaten Kotawaringin Barat terkait pungutan di sekolah-sekolah khususnya Negeri, wakil ketua DPRD Mulyadin dengan tegas menyatakan bahwa, jangan ada lagi pungutan di sekolah-sekolah dengan modus komite.

Dari pernyataan inilah para orang tua murid sangat merasa resah bahkan hal inipun sudah menjadi viral di salah satu akun media sosial khususnya yang berada di kabupaten Kotawaringin Barat, karena pada kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya di sekolah-sekolah negeri malah semakin marak pungutan yang mengatas namakan komite tersebut.

Dalam hal ini kami team dari media KPK melakukan konfirmasi langsung ke wakil ketua DPRD Kobar Mulyadin pada tanggal 07 november 2019 sekitar pukul 12.00wib, bertempat di ruangan wakil ketua DPRD, saat kami team media KPK mempertanyakan tentang adanya pernyataan wakil ketua DPRD ini menyatakan bahwa, memang benar adanya pernyataan saya itu, karena memang selama ini yang sangat di keluhkan oleh orang tua wali murid itu adalah pungutan-pungutan yang mengatas namakan komite, dan terkadang muncul juga kata-kata dari pihak sekolah,

kalau tidak membayar pungutan maka tidak boleh ikut ulangan ataupun ujian, sebenarnya komite itu bukan di bebankan sepenuhnya kepada orang tua wali dan komite ini seharusnya mencari pihak ketiga untuk membantu untuk keperluan di sekolah, selain itu pemerintah pusat sudah mengucurkan dana berupa dana bos untuk sekolah-sekolah, terang Mulyadin.

Tetapi saat kami mempertanyakan bagaimana bapak menyikapi adanya polemik ini dan apa tindakan bapak berikutnya setelah mengetahui bahwa di sekolah-sekolah ternyata komite masih di bebankan ke orang tua wali murid? Mulyadin mengatakan bahwa, sebenarnya itu bukan wewenang saya untuk menindak lanjuti, saya hanya memberikan pernyataan saja sesuai permendikbud no 75 tahun 2016, ungkap Mulyadin.

Dan itupun apabila di perlukan, kami hanya bisa memanggil pihak sekolah dan pihak komite, itupun kalau ada laporan real dari orang tua murid, tetapi bukan berarti kami bisa menindak dan menyidak, karena itu wewenang pihak dari kepolisian dan kejaksaan apabila komite tersebut tidak jelas peruntukannya, ungkap Mulyadin.

Dari keterangan hasil konfirmasi kami team media KPK dengan wakil ketua DPRD Kobar ini jelas tidak sesuai dengan pernyataannya yang beredar bahkan viral di salah satu media harian di Kobar yang mengatakan tegas Dewan minta kepada sekolah hentikan pungli bermodus komite pada tanggal 9 agustus 2019 lalu.

Berita kami ini akan berlanjut ke edisi mendatang. Wartawan: Ronny Lase/Laila R

News Feed