by

Oknum Kepsek SMPN 1 Baradatu Diduga Korupsi DAK Block Grant 2019

-Pendidikan-1,992 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Baradatu, Way Kanan – Oknum kepala sekolah Wartoyo.S.pd Diduga Mark-up Dana anggaran DAK/Blockgrant dalam proses Rehab sekolah, pada rehab dan peningkatan bangunan sarana prasarana pendidikan gedung kelas tahun anggaran 2019 di SMP N 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan, Selasa (29/10/2019)

SMP N 1 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung,Telah menerima bantuan pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan guna peningkatan sarana dan prasarana gedung sekolah melalui dana APBN dengan pagu Anggaran Rp 993.500.000 pada tahun 2019.

dana alokasi khusus (DAK) Block Grant 2019 yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan yang anggaranya bersumber dari Dana APBN 2019 yang bertujuan untuk melakukan pemetaan sekolah negeri atau swasta agar bisa memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar kondisi semua sekolah terpantau secara online oleh pemerintah. Hal itu dilakukan untuk meratakan kualitas pendidikan yang bermutu.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut (DAK) Block Grant Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang pendidikan Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2013 Tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

Saat wartawan kami meninjau kelokasi dan mengambil gambar pelaksanaan pembangunan rehab ruang kelas dan menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam rehab tersebut, salah satunya kusen-kusen lama yang tidak dibongkar dan banyak lg kejanggalan yang ditemukan wartawan kami. saat ingin di konfirmasi kepala sekolah tersebut tidak pernah bisa ditemui dan selalu tidak pernah ada ditempat semenjak mendapatkan Bantuan (DAK) Block Grant tersebut,

dan wartawan kami hanya bisa bertemu Bendahara sekolah yang merangkap pelaksana, dan saat di konfirmasi melalui pesan whatsapp terkait rehab tersebut dan sejauhmana peran serta komite dilibatkan dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran tersebut, Kepala Sekolah Wartoyo.S.pd hanya menjawab “waalaikumsalam,wr,wb”. jawabnya

Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, gedung yang dibangun diatas tanah SMP N 1 Baradatu kabupaten Way Kanan di duga syarat Korupsi Dengan adanya dugaan penyimpangan Dan Mark-up Anggaran. harapannya kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Way Kanan untuk benar-benar jeli dalam mengawasi pengelolaan dan pembangunan rehab tersebut, agar kepala sekolah SMP N 1 Baradatu kabupaten Way Kanan Wartoyo.S.pd yang diduga Mark-up anggaran dan penyalahgunaan wewenang jabatan oknum kepala sekolah tersebut, tujuannya Agar bisa menjadi teladan untuk semua kepala sekolah yang ada di kabupaten Way Kanan ini agar benar-benar memperhatikan dan serius di dalam pelaksanaan rehab dan sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

di dalam pelaksanaan Rehab sekolah tersebut semestinya melibatkan Komite sekolah agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran rehab tersebut sesuai dengan jutlak dan juknisnya dan bisa bersinergi dengan teman-teman Wartawan agar bisa memberikan informasi perkembangan baik pembangunan maupun pendidikan sekolah untuk menunjang kemajuan dan pembangunan pendidikan yang bermutu yang ada di Kabupaten Way Kanan secara jelas dan berkesinambungan. pungkasnya

Terkait hal ini kami berharaf Kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati)- Lampung Kepala Itjend Pendidikan Pusat,Kepada Tim Auditor BPK-BPKP, Provinsi lampung, Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Kapala Inspektorat Kab Way Kanan, Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan,” agar bisa memberikan pengawasan yang maksimal terkait rehab SMPN 1 Baradatu kabupaten Way Kanan, yang dikepalai oleh Wartoyo.S.pd, sebagai kepala sekolah, Agar Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi penerima bantuan pemerintah, untuk melaksanakan pembangunan dengan penuh amanah, tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan pendidikan.

(Redaksi : koranpemberitaankorupsi.com)

News Feed