by

Dana Desa Jadi Ujung Tombak Guna Memajukan Desa

-Ekonomi-508 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Lampung utara – Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pengertian Desa dalam Buku Pintar Dana Desa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat,

 hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Undang — undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. 

Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. 

Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. 

Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom, serta sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya  dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dimana diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa. 

UU No.6/2014 ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program — program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut ‘otonomi desa’. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. 

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya  tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. 

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Kedepan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/ atau hak tradisional. 

Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Dalam hal ini akan membahas mengenai Peran Administrator Kesehatan Masyarakat dalam Memanfaatkan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahterakan Masyarakat, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Administrator Kesehatan Masyarakat perlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan rencana, antara lain 

Administrasi Kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber, tata cara dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dari uraian diatas diketahui bahwa salah satu peran administrator dalam pengelolaan dana desa yaitu pengawasan, pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran serta penggunaan dana desa. 

Sehingga dalam hal ini administrator harus turut berperan aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga administrator dapat menjadi pendamping dalam melakukan tata kelola Dana Desa.

Berdasarkan Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa, setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan tata kelola Dana Desa. Apa itu Pengelolaan Keuangan Desa ? pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan pendampingan desa ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. 

Ruang lingkup pendampingan desa dilakukan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Selain itu, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan SDM.

Ini mengingat jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pembayaran tenaga pendamping desa yang diambil dari DD sehingga akan membebani APBN. Namun Proses penyaluran DD saat ini masih mengalami kendala. Hal ini masih dianggap wajar  karena DD ini merupakan program baru dan masih terus dalam proses perbaikan mengingat kondisi di lapangan. 

Adapun yang menjadi kendala lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan desa hingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran DD pada tahun 2015 ini disebabkan sebagian daerah belum memasukkan DD dalam APBD induk; sebagian daerah terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pengalokasian DD per desa; sebagian daerah harus merubah penetapan alokasi DD per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri); sebagian daerah terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa; sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas desa berupa dokumen RPJMDesa dan RKPDesa, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima DD; sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban DD sebagai syarat penyaluran tahapan; terdapat daerah belum berani menyalurkan DD ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan DD karena belum ada pendamping desa; sebagian desa belum menetapkan APBDesa; dan kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum.

Selain penyalurannya, dalam implementasi penggunaan DD terdapat kendala di mana masih terdapat penggunaan DD di luar prioritas penggunaan, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, hasil pengadaan tidak dapat digunakan / dimanfaatkan, pengeluaran DD tidak didukung oleh bukti yang memadai, kelebihan perhitungan volume RAB, dan kelebihan pembayaran. Kendala lainnya juga terjadi karena pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran di luar APBDesa. 

Kesemuanya ini menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM (aparatur desa) menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap standar akuntasi pemerintah dan di dalam pelaksanaan nya terindikasi kurang menuai hasil yang maksimal sehingga anggran APBD yang di kelola desa bisa dikatakan Mubazir, Berdasarkan pengalaman Provinsi Lampung, yang bertepatan di kabupaten Lampung utara di 23 kecamatan dengan jumlah 232 desa yang mengelola anggaran Dana desa,  pembangunan desa dengan APBDesa masih belum selaras. 

Oleh karena itu, perlu dibuat penggunaan Dana desa sebagai merupakan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam hal penggunaan dana desa membutuhkan  keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajeman keuangan oleh pengambil kebijakan di desa (kepala desa beserta perangkatnya). 

Kegagalan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat menjatuhkan kepemimpinan kepala desa atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah desa. Disinilah peran pendamping menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM desa. 

Namun, keberadaan peran pendamping ini perlu ditetapkan dengan MoU yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan kendala ke depannya apabila kebutuhan atas mereka berkurang atau ditiadakan sampai dengan kapasitas dan kapabilitas SDM desa benar-benar siap. 

Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  (KPK) juga telah menyorot tentang pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

Sebagai penutup, “anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tetapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik”.(Jurnalis KoranPemberitaanKorupsi, Aan S.T)

News Feed