by

PWRI Tuba Sesalkan Tindakan SDN 1 Tri Tunggal Jaya yang Diduga Pungli

KPK | Tulang Bawang, Lampung – Terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh kepala sekolah SD N 01 Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang sebesar Rp.150 ribu per wali murid, Ketua DPC, Persatuan wartawan republik Indonisia PWRI wilayah Tulang Bawang, T4BR4NI angkat bicara. Bahkan menurut dia, kepala sekolah yang melakukan pungutan dan ditentukan besarannya, itu termasuk pungli dan harus segera diusut tuntas.

Menurut T4BR4NI sudah seharusnya pungutan-pungutan yang memberatkan orang tua siswa di sekolah ditiadakan. Sekalipun mengatas namakan Komite Sekolah. karena untuk membantu kegiatan belajar mengajar atau operasional sekolah, maupun pembangunan, pemerintah telah mengucurkan dana bantuan yang cukup besar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan untuk pembangunan bisa di ajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya.

“Kalau perlu, Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang di berikan sanksi dan Teguran, dan Kepala Sekolah yang diduga melakukan pungli segera diperiksa,” tegas T4B.

Selain itu, penggunaan dana BOS disetiap sekolah yang telah melakukan pungutan berdalih sumbangan sukarela dari wali murid itu, harus diperiksa dan diaudit oleh lembaga auditor yang independen. Agar lebih trasparan dan terang benderang.

Karena besar kemungkinan, penetapan alokasi dan penyaluran dana BOS diduga tidak sesuai juknis dan tidak melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019.

Ditambahkan Andi, pengutipan yang terjadi seperti di SD Negeri 01 Tri Tunggal Jaya, Hal ini harus segera disikapi Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang, agar tidak memicu terjadinya konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat.

“Kalau hal ini tidak segera disikapi, maka kami dari organisasi persatuan wartawan republik indonisia Kabupaten Tulang Bawang akan selau bergerak dengan mengambil langkah dan upaya hukum,”imbuhnya.

Sebab menurut T4BR4NI, sudah jelas di dalam Permendikbud no 75 tahun 2016 ditegaskan pihak sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orangtua siswa, tidak boleh komite sekolah mengambil atau melakukan pungutan.

“Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela, bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan komite sekolah yang besarannya ditentukan,” tutupnya.(Tim)

News Feed