by

Mantan DPRD Lambar Diduga Kuasai Gedung Gapoktan Milik Kelompok Tani Makarjaya

-Hukam-785 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Lampung Utara – Desa Makar jaya kec Tanjung Raja Lampung Utara 30 September 2019. Lagi lagi awak media menemukan beberapa kejangalan di desa Makar jaya kec Tanjung Raja Lampung Utara. Kejangalan kejangalan yang di temukan menurut beberapa narasumber yang namanya minta dirahasiakan. Yang mana kejanggalan itu antara lain.

Adanya gedung gapoktan yang terletak di desa Makarjaya kini beralih pungsi, diduga kuat dikuasai oleh salah seorang mantan Anggota dewan kab Lampung Barat, yang seharusnya gedung tersebut di pungsikan untuk klompok tani. Gedung yang dibangun beberapa tahun lalu oleh negara,kini sudah beralih pungsi menjadi tempat penyimpanan barang pribadi milik oknum yang pernah menjadi salah satu Angota DPRD kab Lampung Barat.

Untuk plang atau papan inpormasi kepemilikan gapoktan yang terdiri dari 7(tujuh) klompok tani, kini sudah tak ada lagi (terpasang) /telah di copot. Sehinga masarakat luas tak tau bahwa sesunguhnya gedung itu milik negara. atau milik gapoktan. Gedung itu sendiri sesunguhnya untuk kepentingan kelompok kelompok tani yang ada di desa Makar Jaya, Sementara kelompok tani yang aktif di desa makar jaya terdiri dari 7 (tujuh ) kelompok.

Namun sangat disayangkan,”kini ke 7(tujuh) klompok tersebut yang terdiri dari anggota masyarakat sekitar/mekar jaya, merasa dirugikan dengan alih pungsinya gedung yang diduga dikuasai oknum tersebut” kepala desa makar jaya OHA seolah olah tidak tau akan alih pungsi gedung tersebut, sutikno sebagai UPTD perkebunan dan pertanian Kec tanjung Raja juga terkesan tutup mata dan membiarkan alih pungsinya gedung gapoktan yang ada di desa makar jaya itu.

Dugaan lain juga yang terjadi di desa makar jaya ini dana PUAF /dana HIBAH sebesar Rp 100.000.000,- yang di kucurkan pada TA 2015 itu. juga hilang tak tau kemana sementara seharusnya dana tersebut dapat disalurkan/direalisasikan kepada angota angota kelompok tani yang ada di desa makar jaya, sampai berita ini di terbitkan Dana tersebut tak ada kabar beritanya.

Bahkan untuk desa mekar jaya ini juga banyak sekali Adanya dugaan dugaan kuat peraktek KKN yang terjadi di bawah kepemimpinan kepala desa OHA.

Dugaan KKN itu di perkuat dari segi penyusunan kepemerintahan desa,(aparatur) Dari sekdes merangakap sampai tiga jabatan, kepala dusun merangkap menjadi ketua gapoktan, bendahara merangkap menjadi bendahara gapoktan, dan kesemuanya itu di duga demi melancarkan praktek KKN di bawah kepemimpinan sodara Ohak,Bahkan TPK desa itu juga adalah adik ipar dari kades tersebut,

Angaran Dana Desa, Pengelola anggaran dana desa DD dari aparat yang terus tumpang tindih mempermudah mensiasati dugaan dugaan praktek KKN. Dan korupsi berjamaah.

Bangunan gedung Bumdes perlu pula di pertanyakan, Selain tim pelaksana kegiatan (TPK) , diduga TPK tersebut sipemborong bangunan bumdes tersebut,

Sementara sebelum di bangun menjadi gedung Bumdes, bahwa gedung tersebut adalah, Gedung koprasi unit desa (KUD). Akan tetapi di bongkar, padahal itu bangunan negara, tapi sayang kades OHA seakan akan tidak paham dengan aturan yang berlaku di negara Republik indonesia ini. Sehingga bangunan KUD yang sdah berdiri di ratakan dengan tanah dan ia jadikan gedung Bumdes, yang di anggarkan di TA 2019 ini. Itu pun untuk pengurus bumdes baik dari ketua sampai anggotanya belum jelas siapa yang menjalankan dana Bumdes yang pada tahun lalu sudah di anggarkan. “(Bisa jadi orang yang sama) “

Pembangunan talut di dusun 06 dan 07 juga terkesan di kerjakan asal asalan tak mengedepankan kualitas, karna kalau dilihat dari cara pemasangan. pasangan disiasati di tempel sedemikian rupa dan di uruk pakai tanah agar sama persis seperti yang tertera di gambar atau sfak, untuk ukuran dan panjang serta lebar.

Sertipikat Prona geratis di desa makar jaya juga menetapkan anggaran RP 350.000.- sementara yang seharusnya tidak boleh melebihi dari anggaran yang sudah di perbolehkan oleh SK 3(tiga) mentri yaitu Rp 200.000.-

BPD desa makar jaya yang seharusnya tau akan kegiatan di desa , Seolah di tiadakan dan tidak di pungsikan kedudukanya untuk penentuan dan mengetahui adanya kegiatan pembangunan di desa,

Maka dari kejanggalan kejanggalan tersebut di atas. Baik kepala desa makar jaya OHA berikut oknum mantan angota dewan lampung barat DD, dan beserta UPTD perkebunan dan pertanian kec tanjung Raja SUTIKNO agar bisa transaran terhadap masarakat tidak menyalahi aturan aturan yang sudah di tetapkan melalui undang undang ataupun peraturan pemerintah dan peraturan daerah,

Kepada pera intansi yang berwenang (penegak hukum) baik itu Tipikor/Tipiter polres lampung utara, kejari, beserta inspektorat Dan kepala dinas pertanian Lampung Utara Atau Propinsi Lampung agar sesegera mungkin turun lapangan,!! memeriksa dan memangil para oknum tersebut di atas > episode selanjutnya. KPK Lampung Utara . A Sandora

News Feed