by

DAK 2019 Terindikasi Dikorupsi, KO-WAPPI: Kejati Diminta Periksa Pekerjaan

-Hukam-1,179 views

KPK | Way Kanan – Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK fisik bidang pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasaran bidng pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Namun sayangnya, dalam perakteknya masih ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengelolaanya di tingkat kepala sekolah.

Salah satunya, SMA N 1 Rebang Tangakas, Kabupaten Way Kanan. Yang sedang melakukan penyaluran dana DAK 2019 daerah Provinsi Lampung dibidang fisik.

Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, mengatan bahwa saat pihaknya melakukan monitoring lokasi pembangunan. Kepala sekolah SMAN1 Rabang Tangkas sebagai penanggungjawab tidak memasang papan keterangan anggaran petunjuk teknis aliran dana DAK 2019 yang dikelolanya untuk rehaf beberapa item pembangunan yang ada disekolahnya.

Akhirnya, benyak lokasi yang sedang direhap seperti pemasangan atap rangka baja dan pelapon dan lainya tidak diketahui jumlah anggaran untuk jenis pembangunan. Apakah sedang merehap ruang belajar, perpustakaan, atau Kantor guru.

“Bagaimana tidak diduga kepsek sedang memainkan anggaran DAK. kalau tidak transfaransi seperti ini,”Jelasnya, Sabtu (28/9/2019).

Selain itu, tambah rahmat, beberapa indikasi lainya seperti kayu penyangga rangka pelapon diduga masih menggunakan kayu penyangga pelapon lama. kedua kayu yang digunakan itu juga tidak memenuhi petunjuk teknis dari RAB DAK 2019 yakni menggunkan kayu jenis kelas II yaitu, Akasia, Pule, Dan Jabon atau kayu Jati misalnya.

“Selain DAK kami juga melirik aliran dana BOS 2019 tidak juga ada pemeliharaan sekolah. seperti perawatan cat bangunan sekolah. perawatan pelapon. seharusnya mereka tidak lagi mengganti pelapon dalam dana DAK jika dana BOS mereka salurkan sesuai juknis dan BOS yang ada,”sindir dia.

Oleh karena itu, Rahmat meminta sebelum tahapan laporan capaian pembangunan DAK 2019 selesai. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Insfektorat serta Kejaksaan Tinggi Lampung Turun Lapangan mengaudit anggaran belaja dan melihat pekerjaan fisik DAK itu terlebih dahulu agar tidak membiarkan cela korupsi dalam penyaluran bantuan sekolah baik BOS dan DAK sendiri.

“Dinas Pendidikan Provinsi Lampung jangan hanya menerima laporan konsultan yang dilakukan pihak sekolah untuk mencairkan anggaran DAK atau BOS sebelum melihat langsung dan memeriksa tahapan tahapan pekerjaan hasil lapangan. Supaya jelas adakah indikasi pelanggaran atau tidak,”pungkasnya. (sam’un)

News Feed