by

Lurah Sukamentri Diduga Melakukan Penyalahgunaan Wewenang

-Daerah-760 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – senin 23/9/2019 masih melanjutkan penggalian lebih dalam terkait adanya dugaan kongkalikong oleh pejabat pemkab garut, kamis awak media kpk beberapa hari kebelakang, berusaha bertemu dengan lurah sukamentri yang bernama suherman,guna melakukan wawancara.

“terkait batas wilayah lurah suherman menjelaskan bahwa,batas wilayah antara desa sukasenang kecamatan banyuresmi, dan kelurahan sukamentri kecamatan garut kota adalah,sungai cimanuk yang tertera didalam peta blok batas wilayah yang ada di kedua belah pihak, itu klir dijelaskan oleh kedua lurah berdasarkan batas wilayah.

“Yang janggal adalah terkait surat keterangan garap yang diterbitkan oleh kelurahan sukamentri, pasalnya’keterangan tersebut memuat beberapa bidang tanah,yang notabene berada diwilayah desa sukasenang,konon surat keterangan tersebut diajukan oleh salah satu warga, dan diketahui oleh rt dan rw kp bojong larang jadi bukan berdasarkan bukti kepemilikan atau leter c.

“Tindakan lurah untuk memberikan persetujuan inilah, yang patut diduga perbuatanya telah menyalahgunakan wewenang, padahal lurah suherman juga mengetahui bahwa dengan berpindahnya sungai cimanuk,itu tidak serta merta memindahkan batas wilayah.

“Untuk mengetahui lebih lanjut awak media mendatangi kantor asda 1 bidang tapem setda garut, dan diterima oleh kepala seksi tapem yang bernama dadang KS. ;Dalam wawancaranya dadang menjelaskan, bahwa tapem akan ikut menjadi panitia jika jumlah pembebasan itu berjumlah diatas lima hektar ujarnya,dadang juga menerangkan bahwa anggaran untuk pembebasan itu sepenuhnya dikelola oleh dinas pupr selaku kuasa penggua anggaran pungkasnya.

;padahal jelas’ untuk stail baypas tahap 2 pembebasanya berjumlah diatas lima hektar, menurut keterangan h.indri yang mewakili dinas pupr.

“Disini makin terasa ada yang ditutup tutupi, pasalnya”semua keterangan dari berbagai dinas ini seolah olah mau cucitangan, dan terkesan mau lepas dari tanggungjawab masing – masing.

“Begitu juga dengan pihak ATR BPN, seyogyanya jika sudah terjadi permasalahan seharusnya lebih jeli dalam melakukan verifikasi data, semua tindakan seharusnya berbasis data, tentu harus data yang benar,

“dalam kasus ini kuwat dugaan adanya manipulasi data oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.karena faktanya tanah timbul yang tadinya sungai ini sudah dibayarkan, menurut keterangan beberapa pihak.

“Ini semua terjadi diduga ditengarai oleh terbitnya surat keterangan dari lurah sukamentri yang ditandatangani suherman. Dan sudah seharusnya bagi aparat penegak hukum, baik yang menangani hukum perdata maupun pidana, untuk segera melakukan tindakan hukum yang kongret, dengan memanggil selanjutnya guna dilakukan penyelidikan terhadap lurah sukamentri beserta yang lainya jika dianggap perlu. Pewarta: Afsor /tim

News Feed