by

Edy: Presiden Jokowi Harus Dorong Pemberantasan Korupsi di Papua

-Daerah-800 views

KPK | Sentani, Jayapura – Adanya keinginan sejumlah elit birokrasi dan tokoh masyarakat tertentu di Papua yang merindukan Papua terpecah-pecah menjadi beberapa Provinsi, ditantang keras oleh ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua Edison Suebu, SH {19/09/2019}.

Menurut Edy, meskipun Otsus hanya identik dengan Uang yang banyak mengalir ke Papua, tapi bukan berarti dengan tak ada kewenangan lainnya dalam Perdasus, sehingga tak perlu ada evaluasi total terhadap penggunaan dana otsus itu sendiri.

“Kita tahu bahwa Otsus hanya identik dengan trilyunan uang yang banyak mengalir ke Papua. Kewenangan lainnya tidak ada selain PP untuk MRP. Saya setuju dengan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Meskipun logis tak ada pemberian kewenangan lainnya dari pusat, tapi bukan berarti kucuran trilyunan anggaran yang sudah diperuntukkan bagi orang asli Papua, dengan pengelolaannya oleh pemerintah daerah tidak boleh dievaluasi secara total.

Harus ada evaluasi penggunaan dana Otsus secara transparan, akurat, komprehensif dan jujur di depan mata publik orang asli Papua atau OAP itu sendiri, yang dilakukan oleh BPK, KPK, KEJAGUNG, dan Penyidik POLRI tanpa harus ada intervensi dan spekulasi apapun.

Mari kita fokus dengan pemberantasan korupsi sampai benar-benar tuntas di Papua dulu. Jangan Daerah Otonomi Baru atau DOB bagi 3 Provinsi itu terbentuk, lalu membuka medan-medan dan peluang korupsi lagi baru oknum-oknum tertentu yang serakah dan haus akan kekuasaan dan uang. “Tekan ketua LSM.

Kerap ketika hendak dilakukan pemeriksaan atas indikasi temuan kasus dugaan korupsi, apalagi yang melibatkan figur elit tertentu, lanjut Edy, ada sandiwara yang bisa sengaja ditampilkan untuk meredam niatan serta keberanian penyidik dalam melakukan pemeriksaan di Papua.

“Publik sudah tahulah. Jika ada sosok elit pejabat tertentu yang bakal diperiksa atau ditetapkan tersangka, bola panas dalam permainan sandiwara itu sengaja ditampilkan. Mari kita pisahkan dulu, mana politik dan penegakan hukum.

Kami punya catatan tentang itu. Seruan merdeka serta aksi-aksi anarkis juga kan jadi salah satu contoh yang sengaja dilakonkan, untuk membuat takut pemeriksa dalam memeriksa kejahatan korupsi terorganisir dari elit-elit itu terhadap pengelolaan dana otsus di Papua.” Ungkap Edy tegas.

Tambahnya, jika uang otonomi khusus itu diberikan murni untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua tanpa dikorupsi satu rupiah pun, pasti orang asli Papua sudah sejahtera dan makmur sejak anggaran otsus itu mulai bergulir ke Papua.

“Coba anda bayangkan saja kalau satu rupiah pun dari dana otonomi khusus kita ini tidak dikorupsi, apa dampak positifnya yang akan terjadi?. Ya jelas orang asli Papua akan sejahteralah!. Apalagi jika uangnya dikasih langsung fresh money setiap bulannya ke tangan setiap orang asli Papua yang tidak lebih dari 3 juta orang ini.

Tapi ini kan tidak. Masa ada anggaran APBD, APBN, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan sumber-sumber dana lainnya, tapi uang otsus juga mau diatur-atur dan dikelola sendiri oleh birokrasi eksekutif. Ini yang sangat keliru sejak diseting waktu itu dan sudah salah berjalan sampai sekarang. Penyaluran dana otsus melalui birokrasi pemda memang sama sekali kami tidak setuju.

Masa dana Otsus juga mau dipakai semuanya buat bangun infrastruktur?. Menurut saya ini sangat tidak boleh. Lalu sumber-sumber dana yang lain buat apa?. Nah, karena mau semuanya dikelola dan ditangani oleh pemda kita di Papua, motivasi korupsi timbul di sini.

Lah, ini uang besar bro. Siapa pun yang kelola uang otsus pasti tergiur. Kecuali kalau dia benar-benar sudah terlatih imannya, seribu perak saja dari sejak kecil dia takut untuk curi atau korupsi karena takut sama hati nuraninya yang ada roh Tuhan, dan takut sama Tuhannya sendiri yang Maha melihat, itu boleh.” Cibir ketua kepada awak KPK.

Ketua LSM putera bumi kenambai umbai ini menutup pernyataannya dengan tegas meminta, agar presiden RI secepatnya mendorong penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Papua, khususnya bagi oknum-oknum kepala daerah dan oknum pejabat daerah yang kerap menyalah-gunakan uang darah dan air mata (OTSUS) itu sendiri. Penulis & Pewarta: Orlando George Jauma, Jeffry Jack, RW~Kaperwil Papua & Papua Barat.

News Feed