by

Diduga Ada Kongkalikong dalam Penanganan Kasus DOP, BOK, dan JKN

-Hukam-982 views

koranpemberitaankorupsi.com | Lampung Utara – Penanganan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran Dana Operasional Puskesmas (DOP), Bantuan Opetasional Kesehatan (BOK), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Lampung Utara, yang saat ini ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat, mamdek.

Bahkan disinyalir ada upaya untuk memetieskan penanganannya secara masif dan sistematis hingga publik pada akhirnya jenuh dan melupakan kasus dimaksud.

Hal ini disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lampung Utara, Ardiansyah, melalui siaran persnya, Rabu, (18/9/2019).

Disampaikan Ardiansyah, yang juga Kepala Biro Lampung Utara Media Siber Sinarlampung.com ini, dari berbagai upaya yang dilakukan publik di Bumi Ragem Tunas Lampung guna mempertanyakan kejelasan penanganan dugaan kasus penyalahgunaan dana DOP, BOK, serta JKN, pada pihak-pihak terkait, selalu membuahkan jalan buntu alias tanpa kepastian.

“Sepertinya, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Maya Metissa ada ‘main mata’ dengan pihak Kejari Lampura. Sehingga, penanganan kasusnya selalu diulur dan tanpa kepastian dengan beragam alasan,” urai Ardiansyah.

Dijelaskan lebih lanjut, saat perayaan Hari Bhakti Adhyaksa, Kadiskes Lampura selalu hadir dalam kegiatan tersebut.

“Terkesan sangat kuat, dr. Maya Metissa melakukan pendekatan bahkan sangat dimungkinkan memberikan sejumlah dana dengan cara ‘perjanjian di bawah meja’ guna pelaksanaan kegiatan dimaksud. Kompensasinya, penundaan penanganan kasus DOP, BOK, JKN dengan waktu yangbtidak ditentukan,” tegas Ardiansyah.

Ditambah lagi, dari informasi yang dihimpun, kata Ardiansyah, saat para mahasiswa yang tergabung dalam satu wadah organisasi kemahasiswaan di Lampura dan hemdak melaksanakan mimbar bebas di Kejaksaan Negeri setempat urung dilaksanakan disebabkan dr. Maya Metissa didampingi salah seorang Plt. Kepala Badan di lingkup Pemkab. Lampura, hingga larut malam, meminta agar organisasi dimaksud mengurungkan niatnya untuk melakukan orasi.

“Semuanya sudah tersistem secara massif. Bahkan, saya juga sempat mendengar informasi jika Kadiskes Lampura disinyalir berupaya untuk memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada sejumlah wartawan yang intens memberitakan perkembangan penanganan kasus dimaksud,” beber Ardiansyah.

Dirinya juga menyampaikan rasa pesimis dalam hal terkuaknya penanganan mistifikasi kasus DOP, BOK, dan JKN di lingkup Dinkes Lampura. (Hamsah)

News Feed