by

Ketika Delik Pers Beralih Menjadi Pidana

-Hukam-612 views

KPK | Aceh Tamiang – Hari itu Kamis,  12/9/2019, suasana di Mapolres Aceh Taniang, Aceh diramaikan rombongannawak media dan tim Advokasi serta Pengacara dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Kehadiran kuli tinta dan sejumlah advokad ini bukan untuk berdemo atau berdialog kepada petinggi di Polres.  Tetapi untuk mendampingi sann mengadvokasi saudara Afrijal, wartawan nusantaraterkini.com yang diperiksa oleh penyidik polres setempat atas laporan pelanggaran undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Afrijal dilaporkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas pemberitaan ‘Belum Setahun Jalan yang Diawasi Tim TP4D Sudah Rusak’ senilai Rp.24,9 miliar bersumber Otsus tahun 2018, dikerjakan oleh ‘PT. MMR’ dikabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Atas pemberitaan tersebut, Afrijal didera dengan tindak pidana umum, atas pencemaran nama baik dan ITE, yang notabenenya kasus tersebut lebih mengarah kepada sengketa delik pers, sehingga kasusnya terkesan dipaksakan ke-ranah pidana.

Afrijal pun dipanggil ke ruang penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Aceh Tamiang, Juru Periksa (Juper) atas nama Brigadir Rico Febrianto, SH, mengajukan pertanyaan awal dengan jari lentiknya diatas keyboard laptop didepannya.

Sebelum menjawab pertanyaan penyidik, Afrijal mengatakan, “saya menolak untuk di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), inikan delik pers, bukan tindak pidana umum. Jadi harus mengacu kepada Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 dan isi butir butir nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Dewan Pers”, Ujarnya

Didampingi sejumlah advokad dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Kota Langsa, Afrijal menambahkan, bahwa kasusnya terlalu dipaksakan dan terlalu dini untuk ditingkatkan dari penyelidikan naik menjadi penyidikan.

Afrijal minta kasusnya ditinjau ulang. Sebab Pelapor tidak menggunakan, hak jawab, hak koreksi dan hak keberatan atas pemberitaan tersebut yang dilayangkan ke Redaksi nusantaraterkini.com dan Dewan Pers.

H A Muthallib, Ibr, SE.,SH.,M.si., M.Kn, Ketua YARA perwakilan Langsa, didampingi Sawaludin, SH, Dan Mufti Ilmiyansyah, SH. Menjelaskan, seharusnya pihak kepolisian tidak memaksakan kasus ini, sebab institusi kepolisian juga memahami isi dari Undang Undang Kejurnalistikan dan isi MoU antara pihak Dewan Pers dan Polri.

“Polisi jangan bertindak gegabah, mereka (para penyelidik) harus jeli melihat ranah hukumnya. Tidak serta merta terindikasi memuaskan sepihak, dengan menaikan status si pesakitan. Kita melihat ada yang dilampaui dalam sengketa ini, hak pelapor secara regulasi tidak dipenuhi”, tegas Thaleb.

Lebih jauh Thaleb menjabarkan, sah sah saja pihak Tipiter menerima laporan delik Pers dari Pelapor karena merasa dirugikan dari satu pemberitaan produk karya jurnalistik.

Akan tetapi, ditelusuri terlebih dahulu regulasinya dan tahapan yang harus Pelapor lalui, “saya tidak sebutkan lagi prosesnya, sebab diatas sudah diuraikan, ini yang saya sebut kejelian dalam melihat sengketa Pers”, jelas Thaleb.

Dia menambahkan, penyidik tipiter  yang terdiri dari orang orang pinter tentang delik hukum, maka penyidik harusnya Kampiun dan jeli, tapi kenapa ranah sengketa Pers bisa mengabaikan acuannya.

“Seharusnya, melihat sengketa pers tersebut dengan bijak, jangan paksakan kehendak dari Pelapor, lalu mengabaikan regulasi yang sudah diatur dalam jurnalistik”. Tutup Thaleb (isda)

News Feed