by

Proses Pembebasan Tanah untuk Jalan Diduga Ada Kongkalingkong

-Daerah-853 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Senin 16/9/2019 awak media menerima informasi dari masyarakat, bahwa sekitar pukul 13.00 wib. akan ada pengukuran tanah,yang rencananya untuk proyek lanjutan jalan baypas garut.

“Pertama awak media kpk mendatangi ahli waris salah satu pemilik tanah yang bernama bapak agus, guna untuk dilakukan wawancara, yang mana pihaknya merasa dirugikan, oleh panitia pengadaan tanah /pemkab garut.

“Dalam wawancaranya agus menerangkan kronologis asal usul berpindahnya lokasi, atau tempat asal sungai cimanuk itu kepada awak media, karena agus juga menunjukan peta blok atau batas antara wilayah kelurahan sukamentri kecamatan garut kota, dan batas wilayah desa sukasenang kecamatan banyuresmi.

“Selain peta blok,agus juga menunjukan bukti – bukti kepemilikan tanah, baik berupa akta jual beli(AJB) maupun yang sudah menjadi sertifikat hak milik(SHM), agus juga menegaskan,saya tidak akan menggugat apa yang bukan hak saya ujar agus, yang saya tuntut ini tanah yang sudah menjadi milik saya saja ko tambah agus.

“Yang jadi permasalahan ini adalah berpindahnya lokasi sungai cimanuk ini, dulunya kan berbatasan dengan kelurahan sukamenteri,sekarang mutlak ada diwilayah sukasenang,itu masalahnya ujar agus,sedangkan tanah saya ini semuanya ada diwilayah sukasenang kan? tanya agus sambil menunjukan batas sungai cimanuk yang lama.

” masih keterangan agus, Kekisruhan ini terjadi berawal dari adanya surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh kelurahan sukamentri ujar agus, itu hal yang aneh bagi saya,ko bisa seorang lurah mengeluarkan surat keterangan garap, kepada seseorang yang tadinya tidak punya tanah, dan itu obyeknya ada diwilayah desa lain,ini yang membuat saya tidak habis pikir pungkas agus.

“Pada waktu yang telah ditentukan dalam undangan yang diterbitkan oleh Dinas pupr kabupaten garut nomor : 005/2128/pupr tertanggal 13 september 2019, para pihak seperti Dinas pupr,bpn,hadir juga dari anggota kepolisian resort garut,agus,ade terlihat hadir dilokasi yang telah ditentukan didalam surat undangan, namun semua yang hadir menyayangkan lurah sukamenteri yang bernama suherman tidak hadir,semua pihak berharap akan kehadiran lurah sukamentri ini,karena dirinya telah dianggap pihak yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi saat ini.

;pada waktu yang sama awak media juga mewawancarai bapak ade, yang tanahnya juga tergerus oleh cimanuk, dalam keteranganya ade mengatakan bahwa, sebelum pembebasan ini dilaksanakan, semua pihak telah sepakat, bahwa tanah milik pak ade yang tergerus oleh cimanuk, akan diganti dengan tanah timbul(bekas cimanuk yang dulu), namun sampai saat ini pak ade belum pernah menerima pembayaran dari panitia, sebaliknya faktanya ! menurut keterangan beberapa dinas/instansi, panitia telah membayar tanah timbul tersebut kepada orang lain(H.adim) pungkas pak ade.

;pada waktu dan tempat yang sama awak media juga mewawancarai pihak dinas PUPR garut yang diwakili oleh H.Indri, dalam wawancaranya indri menerangkan bahwa, pupr adalah pihak yang merencanakan dan melaksanakan pekerjaan,dan yang membayarkan uang pembebasan tersebut kepada pemilik tanah adalah panitia, tentu yang data pemilik tanahnya sudah tercantum ujar indri, kan soal data pemilik tanah itu yang tahu persis desa/kelurahan,jika data itu terdapat kesalahan seharusnya yang memberikan datalah yang bertanggung jawab,dalam hal ini yaitu kelurahan sukamentri, atau supaya lebih jelas H. indri mempersilahkan awak media menanyakan ke kabag tapem garut.

;untuk mengetahui lebih lanjut, apakah benar lurah sukamentri telah mengeluarkan surat keterangan garap kepada orang lain ditanah yang notabene bukan wilayahnya,tanpa pikir panjang awak media mendatangi kantor kelurahan sukamentri,guna mengkonfirmasi lurah suherman, namun sayang beliau tidak berada dikantornya, akhirnya awak media menemui kasi pemerintahan,dalam keteranganya terkait hal ini kasi pemerintahan menyatakan tidak tahu menahu, dan mengarahkan kepada lurah suherman, awak media merasa ada yang janggal disini, seorang kasi yang didalamnya membidangi pertanahan sampai menyatakan tidak tahu, sungguh ironis sekali.

“Padahal dalam persoalan pembebasan ini, yang harus bertanggung jawab adalah lurah sukamentri, karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, untuk itu seharusnya aparat penegak hukum segera turun tangan, guna melakukan penyelidikan, dalam rangka penegakan hukum, bagi siapapun pelanggarnya. Pewarta: solihin Afsor

News Feed