by

AJI Minta DPR Jangan Fasis

-Berita-322 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Jakarta – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Asnil Bambani Amri, meminta DPR jangan bersikap fasis demi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Kami miris tiba-tiba datang pengkhianatan dari partai politik yang berada di gedung dewan. Mereka bersatu dan membuat pasal yang akan mengadili profesi kami,” tutur Asnil saat berorasi di Senayan Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dirinya menambahkan, ada informasi yang mengatakan DPR juga sudah menutup masukan publik.

“Itu kan sudah fasis sekali, ya,” tukas Asnil saat ditemui usai berorasi.

Menurut Asnil, ada upaya kriminalisasi jurnalis yang menyampaikan pesan-pesan hak asasi, yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan sangkaan menyampaikan pesan-pesan penghinaan.

“Jadi jika kawan-kawan wartawan menulis kritik nanti dibilang menghina, kita akan berada di dalam ancaman jeruji besi. Kedua, penghinaan terhadap pemerintah. Jurnalis bekerja untuk mengkritisi eksekutif. Jika itu dianggap menghina, kita akan terancam penjara,” ungkap dia.

Total ada sepuluh pasal dalam RUU KUHP akan membatasi kerja-kerja wartawan dalam menyampaikan aspirasi. Terutama pada pasal-pasal yang terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

Misalnya, pasal penghinaan terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara. Asnil mencontohkan, tulisan mengkritisi DPR yang tidak mau mendengar masukan publik seperti saat ini. Menurut dia, itu sudah bisa kena pasal tersebut.

Lalu, ada juga pasal tentang Pencemaran Nama Baik dan pasal tentang Pencemaran Orang Mati.

“Yang lebih menarik yang terakhir itu adalah pencemaran orang mati. Ini paling lucu sebenarnya. Jadi ada nama baik orang mati yang diatur dalam pasal ini. Jadi, ketika kita mengkritisi, misalkan Soeharto, kemudian keluarga Soeharto nggak terima, itu bisa kena sebagai pencemaran nama baik orang mati,” terang dia.

News Feed