by

LAKI dan JPKP DPD Minsel Resmi Melaporkan Oknum Pendamping

-Hukam-895 views

KPK | Minsel – Organisasi Masyarakat (Ornas) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Minahasa Selatan dengan pengawalan Jaringan Pendamping Kebijakan Penbangunan (JPKP) DPD Minahasa Selatan (Minsel) secara resmi melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan PKH yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH ke Polres Minahasa Selatan dan Kejari Anurang, kamis siang (12/09/2019).

Dengan data dan bukti yang cukup Ormas “LAKI” dengan pendampingan “JPKP” DPD Minsel mendatangi Polres Minahasa Selatan melaporkan langsung dengan bukti pelaporan dan mengantarkan tembusan ke berbagai pihak termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Amurang.

Ormas “LAKI” ‘dikomandai oleh wakil ketua Noldy Poluakan sekaligus juga sebagai Sekretaris Ormas “Laki” Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berserta “JPKP” DPD Minsel yang dipimpin Kepaka Devisi Sosial Katrin Werupangkey saat bertandang ke Polres Minsel dan Kejari Amurang.

Bukti disediakan oleh “LAKI” Minsel adalah bukti rekaman video pengakuan beberapa warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai korban dan bukti lainnya diduga terindikasi penggelapan.

“Tadinya kami ingin melakukan mediasi tetapi beberapa kali kami memberikan waktu kepada oknum pendamping tidak ada niat baik bertemu, beberapa kali kami mencoba menelpon oknum pendamping JR melalui nomor hp tidak aktif atau berada diluar jangkauan” Ujar Noldy

Kesempatan yang sama Kadev Sosial “JPKP” DPD Minsel Katrin Werupangkey mengatakan bahwa “Harusnya so lama torang lapor mar Ketua JPKP Pak Reynold Tumbelaka ingin ada mediasi antara PKM dan oknum pendamping mar dorang rupa nda ada etiket bae begini jadinya lapor resmi” Katrin dengan logat manado.

Poluakan menambahkan apresiasi kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Minsel “kami konsisten akan kawal dugaan kasus tersebut, sampai ada kepastian hukum agar masyarakat mengetahui bahwa program PKH benar mengeba sesuai harapan pemerintah pusat” kata Poluakan.

Katrin dan Poluakan menambahkan bahwa laporan ini bisa berkembang ke oknum lainnya jika terbukti ada indikasi keterlibatan. “Tidak menutup kemungkinan pihak lain akan dipanggil pihak penegak hukum nantinya,” tegas Poluakan

“Sudah barang tentu jika dugaan perlakuan terhadap warga ada oknum lain yang bermain bersama”. Ketus Katrin

Selanjutnya Ormas “LAKI” dan JPKP Minsel menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada Polres Minsel

Semua berharap dengan adanya laporan resmi dugaan penyalahgunaan program PKH ini menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang serupa agar tidak mencoba memanfaatkan kelemahan rakyat miskin dan lansia serta kaum disabilitas, yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang merupakan hak Warga Negar Indonesia.

“Harapan kami pihak kepolisian maupun kejaksaan lebih cepat menuntaskan dugaan penyelewengan program PKH ini, karena sudah meresahkan masyarakat,” tutup Noldy. (Restu)

News Feed