by

KPK dan Pemprov Sulut Teken MoU dengan Kabupaten dan Kota se-Sulut

-Daerah-691 views

KPK | Sulut – Demi menjaga aset daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memfasilitasi Penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) antara Pemda se-Provinsi Sulut dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut, Bank Sulutgo di Kantor Gubernur, Selasa (10/9/2019).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE, pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan dan manajemen aset daerah di Provinsi Sulut sangat perlu.

“Aset daerah kita memang perlu dioptimalkan secara langsung karena ini aset-aset daerah, apalagi ada pemekaran maka ada hal-hal yang harus kita benahi agar aset daerah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah provinsi maupun yang ada di kabupaten dan kota,” ucap Gubernur.

Dengan adanya optimalisasi aset daerah serta kerjasama antar daerah, Gubernur meyakini bahwa peningkatan itu akan berimbas pada perkembangan di sektor investasi.

“Dalam rangka peningkatan penerimaan sekiranya aset pemerintah ini bisa kita optimalkan apalagi di Sulawesi Utara banyak yang mau berinvestasi sehingga aset daerah ini sangat penting di data dan dapat memberikan kenyamanan bagi para investor,” lanjut Olly.

Dihadapan Wakil Ketua KPK RI, Saut Sitomorang, Gubernur Olly menyampaikan bahwa Sulawesi Utara sudah ada retribusi tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara, akan menyusul Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow.

Program Presiden tentang reformasi agraria, Sulut sudah mulai menata kembali agar masyarakat yang betul-betul sudah menduduki lahan-lahan yang sudah selesai ini akan diretribusi ke masyarakat.

Ditempat yang sama Wakil KPK RI Saut Sitomorang saat menjadi keynote menggaris bawahi tentang peranan trigger mechanism.

“Trigger mechanism, kita yang bicara revisi undang-undang KPK, disebutkan Trigger mechanism yaitu kerjakan dan mendorong orang untuk kemudian melakukan perubahan,” ujar Wakil Ketau KPK RI.

“Tujuannya Hanya dua yaitu menciptakan rakyat supaya sejahtera, jika tidak sejahtera negara rugi. Sejahtera kemampuan bersaing baik,” lanjutnya.

Saut menyebutkan bahwa ada tiga prioritas kerja KPK yakni pemberantasan korupsi, penegakan hukum penghasilan dan pendapatan baru perizinan.

Penandatanganan MoU ini selain Bupati dan Walikota se-Sulut hadir pula Direktur Umum PT Bank SulutGo Jeffry Dendeng, Kakanwil Dirjen Pajak Sulawesi Utara-Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kakanwil BPN Prov. Sulut Fredy Kolintama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Andi Igbal Arief. (Reynold ST)

News Feed