by

Konflik Kelapa Sawit di Bolmong Berlarut-larut

-Berita-675 views

KPK | Sulut – Berlarut-larutnya konflik kelapa sawit di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mendapat perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).

Pemprov Sulut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) langsung turun lapangan ke Lolak, Kamis (22/8/2019). Peninjauan dipimpin langsung oleh Kasat Pol pp Pemprov Sulut, Evans Liow.

Menurutnya, tinjauan ini sekaligus melihat perkembangan atas konflik penolakan masyarakat Desa Lolak II Kecamatan Lolak mengenai keberadaan kelapa sawit.

Ditambahkan, apa yang dilakukannya merupakan hasil rapat bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menindak lanjuti penolakan masyarakat bolmong atas lahan kelapa sawit.

“Sesuai dengan perkembangan ternyata sejak awal, kurang mendapat dukungan warga masyarakat setempat, dari hasil pertemuan dengan warga, telah terjadi pemiskinan, dimana lahan yang sejak awal digunakan untuk pertanian sudah tidak bisa digunakan lagi, bahkan dua irigasi yang dibangun justru dimanfaatkan pihak perusahaan untuk sawit,” kata Liow.

Dituturkan, kedatangan tim Pemprov Sulut guna mendata informasi akurat, dan ternyata benar masyarakat mendapat dampak dengan adanya keberadaan perusahaan kelapa sawit ini.

“Dampak yang tidak baik bagi warga yang bertani, dimana lahan petani menanam jagung sudah dikuasai perusahan dijaga orang yang menggunakan senjata, hasil ini nanti ada kajian langkah yang diambil untuk keputusan nantinya,” ujarnya.

Ditambahkannya, kedatangan SatPol-PP Pemprov Sulut dan Bagian Ekonomi ini untuk menindak lanjuti kebenaran laporan masyarakat.

“Dan benar masyarakat berdampak yang pada awalnya dipakai lahan tidur untuk sawit malah ternyata lahan bertani milik warga yang dipakai perusahaan, itu lahan benar produktif milik masyarakat Lolak II,” ungkapnya.

Liow juga menambahkan, kedatangan kami di Kabupaten Bolmong untuk deteksi dini.

“Hasil pertemuan masyarakat sepakat mencari solusi baik dengan aturan yang berlaku, jadi kita berharap Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan benar bisa mengakomodasikan aspirasi masyarakat,” tutupnya.

Diketahui, sebelumnya Gubernur Olly dengan jelas dan tegas menolak kehadiran kelapa sawit di tanah nyiur melambai.

“Pak Gubernur menolak kehadiran kelapa sawit di Sulut”, tegasnya. (Reynold ST)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed