by

Warga Pertanyakan Pungutan Iuran PKL

-Ragam-1,118 views

KPK | Minahasa Selatan – Hadirnya penjual atau Pedakang Kaki Lima (PKL) yang cukup meresahkan masyarakat pemakai jalan, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, dikarenakan para PKL tersebut menghalangi akses sarana jalan dengan memanfaatkan trotoar, dan bahu jalan tanpa punya izin resmi berdagang.

Seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Amurang Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), walaupun sudah mengganggu dan sudah ditegur, para PKL tetap membandel berjualan memanfaatkan trotoar dan bahu jalan bahkan sehingga sering memacetkan kendaraan yang lalu lalang depan pasar dan mengganggu pejalan kaki bahkan sudah menutup akses masuk jalan menuju pemukiman dan salah satu kantor Telkom Amurang.

Salah seorang warga yang tidak mau menyebut namanya dihadapan Jurnalis Media Koranpemberitaankorupsi.com (KPK) menuturkan, “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel seakan tidak ada perhatian melakukan penertiban dan membuat peraturan daerah (perda) kepada PKL”.

Kegiatan yang terjadi seakan pemkab menutup mata PKL berjualan di pinggir jalan sampai menutup jalam masuk pemukiman dan akses menuju kantor telkom”, Ujar warga yang tidak mau namanya disebutkan.

Kegiatan berjualan di bahu jalan sering terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku petugas dinas pasar dan kebersihan dengan menagih iuran tanpa ada karcis pungutan yang jelas.

Begitu juga salahsatu pernyataan warga yang tinggal di daerah pemukiman dekat pasar mengatakan “Disini sudah jadi lahan pungli oknum-oknum yang mengatasnamakan petugas dinas pasar. Pasalnya para PKL tersebut sudah mengganggu hak para pengguna jalan serta mengganggu arus lalu lintas dan dapat menghilangkan penampilan tata kota sebagai Ibu Kota Kabupaten.

“Tetapi yang sangat disesalkan kenapa Pemkab membiarkan tindakan oknum-oknum yang melakukan pungli dengan membawa nama petugas dinas pasar Pemkab Minsel.?” Tutur warga dengan nada bertanya.

Pasar indentik dengan kantong pendapatan dan daerah rawan konflik karena sering terjadi perampasan lahan tagihan oleh oknum-oknum yang melakukan pungutan yang tidak dengan karcis iuran sesuai perda, saat kami menghubungi telepon genggam Kadis pasar untuk dikonfirmasi nomor telpon tidak aktif.

Sehingga sampai berita ini diturunkan para PKL masih dinyatakan warga liar sebab belum ada Perdanya, sehingga warga meminta ditertibkan.
Selain itu memang perlu ditertibkan dan selain tidak resmi
juga mengganggu pemadangan sekaligus menghambat semua kegiatan masyarakat umum. (Reynold ST)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed