by

CV Diori Laporkan Pokja 011 PK Sumut ke Inspektorat

-Hukam-1,622 views

KPK | Palas – Cv Diori menyurati Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12/08/19 nomor 18.B/CV-D/GS5/2019 perihal : Pengaduan Atas Penyimpangan Evaluasi Dokumen Penawaran Tender Pekerjaan Pembuatan Turap Untuk Penanganan Longsor Badan Jalan Pada Jalan Provinsi Ruas Dola – Duria di Kab. Nias Barat.

Pasalnya CV Diori telah melakukan Sanggahan CV. DIORI Nomor : 18.A/CV-D/SANGGAHAN/GS5/2019 tanggal 24 Juli 2019, Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor : 074.20/POKJA.011-PK /UKPBJ-SU/2019 tanggal 31 Juli 2019, perihal jawaban sanggahan. Jawaban Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara

Budi Siagian yang sebagai wakil Direktur CV Diori saat di komfirmasi awak media ini tgl 23/08/19 di kantornya Materi Sanggah CV. DIORI menjelaskan dan/atau pemperlihatkan bahwa sesungguhnya Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara ” tidak mengerti atau tidak memahami Dokumen ”
Pemilihan yang disusunnya sendiri, tidak mengetahui sama sekali Tata Cara Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau yang disebut E-TENDERING serta tidak memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Transaksi Elektronik.

  1. Dokumen Pemilihan Nomor : 074/POKJA.011-PK /UKPBJ-SU/2019 tanggal 16 Mei 2019 BAB III. huruf D angka 25.6 sampai dengan angka 25.10 merupakan turunan dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING yaitu Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-TENDERING angka romawi II
    angka 2. huruf a. angka 4) huruf d) sampai dengan huruf g) yang harus diutamakan dalam melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran.

a. Dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-TENDERING angka romawi II angka 2. huruf a. angka 4) sangat jelas, terang dan mudah dimengerti bagi setiap orang/individu yang mengerti Bahasa Indonesa dengan baik dan benar tanpa ada unsur pembelokan dan/atau pembodohan arti dan makna sesungguhnya.

Pada angka 4) huruf d) disebutkan : Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Tambahnya Pokja 011 PK Provsu dinilai tidak mengetahui atau buta sama sekali tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi Elektronik menyebutkan :
Pasal 1 angka 2 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil
cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, pasal 11 ayat (1) huruf a data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.

Dokumen dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Budi juga memaparkan tidak mau diam bila tidak ada tanggapan dari pihak Inspektorat akan menindak lanjuti ke PTUN demi mencari keadilan dan kebenaran proses lelang tender serta membuat epek jera para pihak Pokja. Syamsuddi Sianturi

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed