by

LBH Pijar Jakarta Kritisi Langkah PSI Gugat Kebijakan Anis

-Hukam-1,574 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Jakarta – Sekadar mengingat kembali, bahwa pada penghujung tahun 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Wakilnya pada saat itu Sandiaga Uno sempat mengeluarkan kebijakan yang banyak menuai pro dan kontra terkait penutupan sebagian trotoar dan jalan disepanjang Tanah Abang untuk dijadikan tempat usaha bagi pedagang kaki lima.

Hal tersebut dilakukan karena dianggap sejalan dengan semangat pemerintah Daerah DKI di bawah kepemimpinan Anis Baswedan untuk menertibkan kembali kawasan Tanah Abang secara cepat dan berkelanjutan, terutama penertiban bagi para pelaku usaha kecil seperti pedagang kali lima yang terus bertambah jumlahnya.

Lalu bagaimana kebijakan Gubernur Anis tersebut menurut pandangan seorang Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Pijar Jakarta Lintar Fauzi. Berikut hasil obrolan singkat kami dengan Lintar Fauzi:

Bagaimana menurut Anda terkait kebijakan Gubernur Anis pada para PKL di Tanah Abang?

Menurut saya, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro rakyat kecil, khususnya pedagang. Buktinya kebijakan tersebut sangat disambut baik oleh sebagian warga Jakarta khususnya oleh para pedagang karena penataan pedang kaki lima yang dibolehkan berjualan di trotor dan jalan kawasan Tanah Abang cukup meningkatkan pendapatan perhari para pedagang kaki lima pada saat itu.

Akan tetapi, akibat dari kebijakan tersebut, kendaraan umum tidak dapat melintas. Apakah ini tidak melanggar peraturan yang ada?

Meskipun disisi yang lain kendaraan umum tidak bisa melintas di jalan tersebut. Karena digunakan sebagai tempat usaha.

Walupun demikian, sesungguhnya kebijakan penggunaan trotoar dan jalan untuk dijadikan tempat usaha pada saat itu secara legal sudah sejalan dengan pasal 25 Ayat (1) Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dan kebijakan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai sebuah terobosan atau diskresi positif yang dilakukan Gubernur Anis Baswedan sebagai pejabat daerah melihat Urgensi di lapangan dan butuh penanganan cepat dan berkelanjutan terkait penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Menurut Anda, apakah sebenarnya arti dari kebijakan Gubernur Anis tersebut? Apakah itu semua hanya upaya pencitraan?

Tentu dibalik itu semua, kebijakan Gubernur Anis Baswedan tersebut berorintasi pada kesejahteraan warga menengah ke bawah yang sedang melakukan usaha di kawasan Tanah Abang dengan tidak melarang berjualan namun ditata sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sampai pada akhirnya Perda DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang digunakan sebagai landasan hukum dari kebijakan tersebut digugat ke Mahkamah Agung oleh Partai Solidaritas Indonesia. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 38/P.PTSVIII/42P/HUM/2018 menyatakakan bahwa pasal 25 Ayat (1) perda Nomor 8 tahun 2007 tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.

Kenapa PSI menggugat kebijakan tersebut?

Upaya hukum tersebut sangat bernuansa politis, tentu, selain penggugat berasal dari parpol yang sudah pasti memiliki agenda politik. Nampaknya PSI juga terlihat sangat tebang pilih dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur Anis Baswedan yang dalam penerapannya sangat mengedepankan kepentingan rakyat kecil.

Dan upaya hukum PSI tersebut justru malah mencedrai kepentingan para pedagang kaki lima yang rata-rata dari meraka adalah masyarakat kecil. Padahal secera terang banyak sekali produk kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya yang harusnya saat ini dikritisi dengan upaya upaya serupa, seperti banyaknya bangunan Ilegal. Penerbitan Izin-izin Industri yang tidak sesuai peruntukan, yang akhirnya mematikan bidang-bidang usaha masyarakat kecil khusunya di DKI Jakarta yang seharusnya menjadi perhatian khusus agar dampak kebijakan pemprov DKI kedepan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil.

Lantas, sebagai putera asli Betawi yang mengerti hukum, apa yang akan Anda lakukan?

Sejauh ini kami ingin berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menangapai Isu-isu di atas agar kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat kecil tidak tergerus oleh kepentingan politik praktis semata.

Dan kabarnya, Gubernur Anis menerima putusan MA tersebut. Walupun pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu bersama biro hukum Pemprov DKI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed