by

Praktisi Hukum Awalindo Bicara Dugaan Proyek Fiktif TA 2015

-Hukam-1,077 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Kotabumi – Ada nya dugaan proyek Fiktif tahun 2015 di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara, dengan sumber anggaran APBD satu miliar lebih bidang binamarga, data dari keterangan Ketua tim PHO (Provisional Hand Over/serah terima sementara) proyek di Dinas PU tahun 2015.

Dengan adanya pemberitaan pada, kamis 15/08 2019 di media ini terkait persoalan ada nya dugaan peroyek Fiktip yang mana telah dituangkan pokok dari persoalan dalam pemberitaan yang telah tayang. Praktisi Hukum Awalindo Samsi Eka Putra.SH. memberi tangapan, sabtu (17/08/2019).

Menanggapi pemberitaan dimedia KPK (koran pemberitaan korupsi) pada tanggal 15 Agustus 2019, kebetulan saat ini saya sedang berada di seputaran tugu Alamsyah, memang seperti apa yang dipaparkan oleh saudara Alian, selaku ketua LSM LAKI, uncap Samsi.

Sudah sepantasnya ini diselidiki oleh pihak penegak hukum, dikarenakan bisa kita lihat pada saat ini dan saksikan bahwasannya terutama drainase air, jalan yang menuju ke Kapolres Lampung Utara, banyak sekali sumbatan sumbatan, sehingga ini yang menjadi keluhan oleh masyarakat sekitar. ketika hujan deras yang mana dari sisi atas jalan arah dari Wonogiri ke arah bawah itu kan menyatu alirannya, sementara Siring/drainase sempit terjadilah sumbatan.

“Sehingga, akhirnya seringkali warga ini mengalami kebanjiran bisa dikatakan banjir lokal pada saat turun hujan deras, ini keluhan – keluhan yang mana sudah lama terjadi.

“Namun dengan adanya proyek yang menghabiskan biaya miliaran, itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.” Sudah bisa dipastikan ini persoalan yang mana cukup menarik, apalagi telah ada laporan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang tentunya patut digali apa yang telah menjadi persoalan, apa yang telah menjadi permasalahan sehingga laporan ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sementara bukti fisik sudah kita saksikan bersama tidak ada pembangunan itu, jelas Samsi.

Artinya realisasi dari proyek tahun 2015 tersebut, tentunya dari teman-teman LSM bukan semerta – Merta membuat laporan yang mana tidak dilandasi dengan dasar yang jelas. tentunya mereka sudah mempunyai bukti awal, yang mana sudah bisa menjadi, tolak ukur penegak hukum untuk meneliti dan mempelajari tentang laporan tersebut dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Memang menjadi polemik di Kab. Lampung Utara, kami memandang tidak ada prestasi yang bagus. khususnya di Lampung Utara, tentang mengungkap korupsi seakan-akan Lampung Utara, itu fans-fans aja, ujar Samsi.

Tidak ada prestasi baik itu dari Kejaksaan ataupun Kepolisian, yang bisa mengangkat kasus di Lampung Utara, yang menghabiskan anggaran miliaran. “akan tetapi jika kasus ibaratnya contoh dana hibah partai yang mana nilainya hanya 73 juta.” nah itu kebetulan kami kuasa hukumnya, itu memang betul terungkap bisa dibawa ke pengadilan, jika nilainya ya begitu, akan tetapi yang miliaran itu tidak ada yang bisa mengungkapnya tidak ada prestasi yang mana bisa kita banggakan. selaku warga Lampung Utara, terhadap penegak hukum, bahwasannya ini kasus korupsi bisa terungkap kerugian negara dengan nominal sekian miliar bisa terungkap.

“Semenjak dari tahun 2016 yang mana secara kebetulan saya mengikuti, pergerakan-pergerakan teman-teman anti korupsi yang sangat perhatian dan miris, di Lampung Utara yang terjadi selama ini ada banyak proyek – proyek fiktif yang tidak ditangani dengan baiksehingga ini sangat merugikan masyarakat dan negara.

“Bahkan ada yang lebih miris lagi proyek DAK 2018 itu kan dananya sudah diambil dari KPPN, oleh pemerintah daerah, tetapi tidak dibayarkan kepada para pelaksana proyek atau kontraktor. yang mana mereka sendiri sudah menyelesaikan pekerjaannya dan hasilnya telah diterima oleh masyarakat serta dinikmati oleh masyarakat, akan tetapi dananya tidak dicairkan.” dengan alibi yang bermacam – macam salah satunya alasan ini adalah proses tendernya dianggap fiktif/tidak benar.

Namun tidak ada solusi sampai saat ini, artinya kaitan dengan pemberitaan tersebut. “saya berharap tentunya penegak hukum bisa bertindak tegas dan ini seharusnya menjadi catatan atau corengan para penegak hukum Lampung Utara artinya laporan ini sudah semenjak lama dilaporkan oleh salah satu LSM (Lembaga Swadaya masyarakat) namun tidak ada tindak lanjut, akan tetapi hal-hal yang kecil seperti uang hibah ini sangat kencang sekali seakan-akan begitu merugikan masyarakat dan negara.

Sementara yang miliaran itu tidak ada tindak lanjut nya, mungkin harapan kami selaku masyarakat yang peduli terhadap kabupaten Lampung Utara, “kami sangat mengecam adanya korupsi serta kolusi di kabupaten ini” mohon kiranya aparat penegak hukum baik dari kepolisian ataupun kejaksaan bisa bekerja maksimal melaksanakan tugasnya dan kami sangat mendukung agar pelaksanaan tugas itu bisa benar-benar berjalan sesuai dengan SOP sebagaimana seharusnya, artinya jangan pandang bulu jika memang itu harus ditegakkan mengapa tidak, Pungkas Samsi Eka Putra. (Rama)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed