Published On: Thu, Jul 11th, 2019

LSM OMCI Nilai Pokja PUPR Sumut Langgar Praturan Dalam Proses Lelang

Share This
Tags

Koranpemberitaankorupsi.com | Sumut – Proses lelang pengadaan barang/jasa Pokja pemilihan 011 PK Pemprovsu LSM OMCI Syamsuddin menilai main mata dengan rekanan yang dinilai sudah dikondisikan sebagai pemenang tender , PT. MANDIRI TUNAS DJAYA GRMILANG gugur karena tidak dapat menunjukkan asli Dokumen Penawaran, alasan yg tidak masuk akal, diduga sengaja tidak ditunjukkan supaya gugur demi memenangkan penawaran yang diatasnya.

KUPARHI JATA, PT sebagai pemenang tidak terverifikasi pada siki LPJk dengan alamat www.lpjk.net, diduga SBU bermasalah.

Sama hal yang dialami aleh CV Diori Pemasukan/Upload Dokumen Penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kab. Nias barat , LSM OMCI Syamsudin pihak ULP Pokja 011 PK dinilai syarat KKN dan Minta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi serta penegak hukum agar menindak tegas oknum ULP POKJA dalam proses lelang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu)

Sehubungan dengan Surat Sanggahan CV. DIORI Nomor : 05.A/CV-D/SANGGAHAN/GS10/2019 tanggal 01 Juli 2019, Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK /UKPBJ SU/2019 Tanggal 26 Juni 2019, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat kami CV. DIORI menyampaikan Kesimpulan sanggahan sebagai berikut :

Dokumen yang disusun oleh Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Gunungsitoli telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan, sehingga Proses Pemilihan ini harus dibatalkan/diulang.

1. Pemenang tender CV. IVAN harus dibatalkan, dimasukkan dalam daftar hitam, dan didiskualifikasi dari Pemilihan ini karena tidak sesuai dengan evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak benar dan/atau Rekayasa Dokumen.

2. Meminta kepada Pengguna Anggaran agar mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun Dokumen Pemilihan dan mengevaluasi Dokumen Penawaran yang disampaikan Penyedia Jasa karena banyak terjadi kesalahan dan kecurangan dalam Proses Pemilihan.

3. Meminta Kepada Inpektorat Provinsi Sumatera Utara atau Inpektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, agar melakukan pemeriksaan terhadap Proses Tender ini, karena menurut kami Proses tender ini merupakan yang terburuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, sehingga komitmen dari Gubernur Sumatera Utara untuk mengangkat peringkat Provinsi Sumatera Utara dari peringkat terkorup dari seluruh Provinsi di Indonesia bisa tercapai,

karena menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi terang Wakil Direktur CV Diori Budi Siagian ST.

Sementara Jawaban Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara Nomor : 079.9/POKJA.011-PK /UKPBJ-SU/2019 tanggal 05 Juli 2019 atas Materi Sanggah CV. DIORI menurut Pokja sangat lemah, mengambang, dan tidak berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pokja telah melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penawaran yang dinyatakan sebagai pemenang adalah penawaran yang memenuhi persyaratan seluruh tahapan evaluasi.

Syamsuddin menilai adanya ketidak adilan terhadap proses lelang diatas diduga kuat adanya kongkalikong antara panitia lelang dengan CV IVAN untuk memenagkan sementar sebagai pemenang tender, panitia lelang diduga keras melanggar Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil pasal 13 ayat (2) yang disebutkan diatas maka CV. IVAN pada tidak dapat mengukuti tender ini sampai saat ini karena SKTK Tenaga Tetap Perusahaan atau Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha atas nama Syukur Telaumbanua SubKlasifikasi : TS037 [ASTEKINDO] saat melakukan penawaran sampai saat ini sudah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang lagi.

Budi Siagian ST dengan ketidak puasannya atas keputusan dari Pokja 011 PK Pemprovsu yang belum menjawab tentang registrasi tenaga terampil SKTK CV IVAN yang juga ditetapkan sebagai pemenang akan menindak lanjuti sampai ke pihak penegak hukum, Budi menilai dari poin2 diatas diangggap benar, sehingga tidak terbantah oleh Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara.

Budi juga menilai Pokja 011 PK telah melanggar Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil pasal 13 dengan tegas meyatakan : ayat (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKTK secara tertulis kepada LPJK atau melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 14. ayat (2) SKTK yang tidak diregristrasi perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara, tidak tayang sementara pada www.lpjk.net dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.

Kepala ULP Biro Adminitrasi Pembangunan Pemprovsu Safrudin Karo saat di konfirmasi melalui Whatsapp nya tentang proses tender lelang yang juga awak media ini mengirimkan surat sanggahan CV Diori dan temuannya dari LPSE PUPR Pemprovsu ke WA Nya, Nanti Pokja akan mempelajari dan menjawab sanggahan pak, ikut prosedur aja tks,” terangnya.

Berhubung dengan jawaban dari Kepala Biro ULP Adm Pembangunan Syafrudin”” ikut prosedur aja pak, Pokja akan mempelajari sanggahan itu”” Syamsuddin berharap Panitia tender/Pokja ULP memiliki integritas tinggi bebas dari KKN Dan benar benar melakukan evaluasi terhadap persyaratan substansial, pemenang harus benar benar mempunyai kapasitas dan kualitas, persaingan bebas serta transparansi dalam proses tender proyek fisik di lingkungan Pemprov Sumut untuk tahun anggaran 2019 yang sedang berlanjut saat ini , juga Syamsudin menagih janji Ketua DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gabpkin) Sumut, Mandalasah Turnip,Gubsu dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumut, Abdul Kosim, mengatakan para pejabat di Pemprovsu harus merespon secara positif apa yang disampaikan Gubsu. Sebab salah satu yang harus dibenahi adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Syamsudin Str

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi